Ilustrasi peta Palestina dan Israel yang menggambarkan akar sejarah konflik di Timur Tengah sejak awal abad ke-20. (Foto: Ilustrasi di buat menggunakan teknologi buatan AI)

RIWARA.ID – Konflik Palestina–Israel yang hingga kini menjadi salah satu krisis geopolitik paling kompleks di dunia ternyata memiliki akar sejarah yang panjang dan rumit.

Sebuah dokumen sejarah yang disusun oleh United Nations menguraikan secara rinci bagaimana konflik tersebut mulai terbentuk sejak awal abad ke-20.

Dokumen tersebut berjudul “Origins and Evolution of the Palestine Problem: 1917–1947.”

Sebagaimana dikutip riwara.id pada Minggu, 15 Maret 2026, laporan ini menelusuri perjalanan sejarah dari runtuhnya kekuasaan Ottoman hingga keputusan PBB untuk membagi wilayah Palestina pada 1947—sebuah keputusan yang kemudian menjadi titik balik lahirnya konflik modern di Timur Tengah.

Laporan tersebut menunjukkan bahwa konflik yang hari ini tampak seperti perselisihan wilayah antara dua bangsa sebenarnya merupakan hasil dari serangkaian keputusan politik internasional, perubahan demografi, serta rivalitas nasionalisme yang berkembang selama puluhan tahun.

Sejarah tersebut dimulai jauh sebelum berdirinya negara Israel pada 1948.

Palestina di bawah Kekaisaran Ottoman

Selama hampir empat abad sebelum Perang Dunia I, wilayah Palestina berada di bawah kekuasaan Kekaisaran Ottoman.

Pada masa itu, Palestina bukanlah negara merdeka, melainkan bagian dari wilayah administratif yang lebih luas dalam sistem pemerintahan Ottoman.

Penduduknya terdiri dari berbagai komunitas agama—Muslim, Kristen, dan Yahudi—yang hidup berdampingan di kota-kota seperti Yerusalem, Hebron, Jaffa, dan Haifa.

Mayoritas penduduk Palestina adalah Arab, baik Muslim maupun Kristen.

Komunitas Yahudi memang telah lama ada di wilayah tersebut, tetapi jumlahnya relatif kecil dibandingkan populasi Arab.

Namun menjelang akhir abad ke-19, situasi mulai berubah.

Munculnya gerakan nasionalisme Yahudi yang dikenal sebagai Zionisme memunculkan gagasan untuk mendirikan tanah air bagi bangsa Yahudi di Palestina.

Gerakan ini berkembang pesat di Eropa, terutama setelah meningkatnya diskriminasi terhadap komunitas Yahudi di berbagai negara.

Bagi para pendukung Zionisme, Palestina dipandang sebagai tanah historis bangsa Yahudi yang harus kembali menjadi pusat kehidupan nasional mereka.

Ide tersebut kemudian menjadi bagian dari dinamika politik internasional menjelang Perang Dunia I.

Deklarasi Balfour: Janji politik yang mengubah sejarah

Salah satu momen paling penting dalam sejarah konflik Palestina terjadi pada tahun 1917.

Pada tahun itu, pemerintah Inggris mengeluarkan sebuah pernyataan politik yang dikenal sebagai Deklarasi Balfour.

Deklarasi ini ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri Inggris saat itu, Arthur Balfour.

Isi deklarasi tersebut menyatakan bahwa pemerintah Inggris mendukung pembentukan “national home for the Jewish people” di Palestina.

Namun dalam pernyataan yang sama juga disebutkan bahwa hak-hak sipil dan agama masyarakat non-Yahudi tidak boleh dirugikan.

Bagi gerakan Zionis, deklarasi ini merupakan kemenangan diplomatik yang sangat besar.

Namun bagi masyarakat Arab Palestina, kebijakan tersebut dipandang sebagai bentuk pengabaian terhadap hak mereka sebagai penduduk mayoritas di wilayah tersebut.

Menurut laporan PBB, deklarasi ini menjadi fondasi politik bagi konflik yang kemudian berkembang selama beberapa dekade berikutnya.

Mandat Inggris atas Palestina

Setelah Perang Dunia I berakhir, kekuasaan Ottoman di Timur Tengah runtuh.

Wilayah Palestina kemudian ditempatkan di bawah administrasi Inggris melalui sistem mandat yang disahkan oleh Liga Bangsa-Bangsa pada 1922.

Mandat ini secara resmi memberikan tanggung jawab kepada Inggris untuk mengelola Palestina hingga wilayah tersebut siap menjadi negara merdeka.

Namun mandat tersebut juga mengandung kontradiksi mendasar.

Di satu sisi, Inggris harus memfasilitasi pembentukan rumah nasional bagi bangsa Yahudi sesuai dengan Deklarasi Balfour.

Di sisi lain, Inggris juga memiliki kewajiban melindungi hak-hak masyarakat Arab yang merupakan mayoritas penduduk Palestina.

Kontradiksi inilah yang kemudian memicu k etegangan politik dan sosial yang semakin meningkat.

Gelombang imigrasi Yahudi

Selama masa Mandat Inggris, Palestina mengalami perubahan demografi yang signifikan.

Imigrasi Yahudi meningkat tajam, terutama pada periode antara 1920-an hingga 1940-an.

Banyak orang Yahudi yang bermigrasi ke Palestina untuk melarikan diri dari diskriminasi dan kekerasan di Eropa.

Situasi ini semakin intens setelah munculnya rezim Nazi di Jerman di bawah kepemimpinan Adolf Hitler.

Menurut data yang dikutip dalam dokumen PBB, jumlah penduduk Yahudi di Palestina meningkat secara drastis selama periode tersebut.

Pada awal 1920-an, populasi Yahudi hanya sekitar puluhan ribu orang.

Namun menjelang akhir masa Mandat Inggris pada pertengahan 1940-an, jumlah tersebut telah mencapai lebih dari setengah juta orang.

Perubahan demografi ini menciptakan dinamika baru dalam hubungan antara komunitas Arab dan Yahudi.

Persaingan atas tanah, pekerjaan, dan kekuasaan politik semakin tajam.

Perebutan tanah dan ekonomi

Selain perubahan jumlah penduduk, konflik juga dipicu oleh masalah kepemilikan tanah.

Organisasi Zionis secara aktif membeli tanah di Palestina untuk membangun permukiman baru bagi para imigran Yahudi .< /p>

Banyak tanah tersebut sebelumnya dimiliki oleh tuan tanah Arab yang tinggal di kota-kota besar.

Ketika tanah dijual, para petani Arab yang menggarapnya sering kali kehilangan tempat tinggal dan mata pencaharian.

Akibatnya, banyak dari mereka yang berpindah ke kota-kota dan hidup dalam kondisi ekonomi yang sulit.

Situasi ini memicu ketidakpuasan yang semakin besar terhadap kebijakan Inggris serta kehadiran komunitas Yahudi yang terus berkembang.

Kerusuhan dan konflik bersenjata

Ketegangan yang meningkat akhirnya meledak menjadi kekerasan.

Pada 1920 dan 1921, terjadi kerusuhan besar antara komunitas Arab dan Yahudi di beberapa kota Palestina.

Konflik serupa kembali terjadi pada 1929, terutama di Yerusalem dan Hebron.

Namun puncak konflik terjadi pada periode 1936–1939 dalam peristiwa yang dikenal sebagai Pemberontakan Arab Palestina 1936–1939.

Pemberontakan ini dimulai dengan aksi mogok umum besar-besaran yang dilakukan oleh masyarakat Arab Palestina.

Gerakan tersebut kemudian berkembang menjadi pemberontakan bersenjata terhadap pemerintahan Inggris dan komunitas Zionis.

Inggris merespons dengan operasi militer besar-besaran untuk menumpas pemberontakan tersebut.

Ribuan orang tewas selama konflik tersebut, dan struktur politik masyarakat Palestina mengalami kerusakan besar.

Upaya Inggris mencari solusi

Menghadapi situasi yang semakin tidak stabil, pemerintah Inggris mencoba mencari solusi politik.

Pada 1937, Inggris membentuk Komisi Peel untuk menyelidiki penyebab konflik di Palestina.

Komisi tersebut merekomendasikan pembagian wilayah Palestina menjadi dua negara terpisah.

Namun rencana tersebut ditolak oleh masyarakat Arab Palestina yang menilai pembagian wilayah tersebut tidak adil.

Sementara sebagian pemimpin Zionis melihat rencana itu sebagai langkah awal menuju pembentukan negara Yahudi.

Ketegangan terus berlanjut hingga menjelang Perang Dunia II.

Dampak Holocaust dan Perang Dunia II

Perang Dunia II membawa perubahan besar dalam dinamika konflik Palestina.

Tragedi Holocaust yang menewaskan jutaan orang Yahudi di Eropa meningkatkan simpati dunia internasional terhadap penderitaan komunitas Yahudi.

Banyak penyintas Holocaust yang berusaha bermigrasi ke Palestina.

Namun kebijakan pembatasan imigrasi yang diterapkan Inggris memicu konflik baru dengan kelompok Zionis.

Beberapa organisasi paramiliter Yahudi melakukan serangan terhadap fasilitas militer Inggris di Palestina.

Salah satu serangan paling terkenal adalah pengeboman Hotel King David di Yerusalem pada 1946.

Insiden tersebut menewaskan puluhan orang dan menjadi simbol meningkatnya konflik antara gerakan Zionis dan pemerintahan Inggris.

Inggris menyerahkan masalah Palestina ke PBB

Setelah bertahun-tahun menghadapi konflik yang semakin kompleks, Inggris akhirnya memutuskan untuk menyerahkan masalah Palestina kepada komunitas internasional.

Pada 1947, isu Palestina dibawa ke forum United Nations General Assembly.

PBB kemudian membentuk komite khusus yang dikenal sebagai UNSCOP untuk menyelidiki situasi di Palestina dan memberikan rekomendasi mengenai masa depan wilayah tersebut.

Setelah melakukan penyelidikan, komite tersebut mengusulkan rencana pembagian wilayah Palestina.

Resolusi pembagian Palestina 1947

Pada November 1947, Majelis Umum PBB mengadopsi sebuah resolusi yang dikenal sebagai Resolusi PBB 181.

Resolusi ini merekomendasikan pembagian Palestina menjadi dua negara: satu negara Yahudi dan satu negara Arab.

Yerusalem direncanakan menjadi wilayah internasional yang dikelola oleh PBB.

Rencana tersebut memberikan sekitar 55 persen wilayah Palestina kepada negara Yahudi, sementara sisanya dialokasikan untuk negara Arab.

Keputusan ini memicu reaksi yang sangat berbeda.

Komunitas Yahudi menerima rencana tersebut sebagai legitimasi internasional bagi pembentukan negara mereka.

Namun masyarakat Arab Palestina dan negara-negara Arab menolak rencana tersebut.

Menuju perang Timur Tengah pertama

Penolakan terhadap re ncana pembagian PBB segera memicu konflik bersenjata di Palestina.

Bentrok antara komunitas Arab dan Yahudi meningkat dengan cepat.

Pada Mei 1948, negara Israel memproklamasikan kemerdekaan.

Deklarasi tersebut segera diikuti oleh perang antara Israel dan negara-negara Arab tetangganya.

Perang tersebut mengubah peta politik Timur Tengah secara drastis.

Ratusan ribu warga Palestina meninggalkan rumah mereka dalam peristiwa yang kemudian dikenal sebagai Nakba.

Konflik yang terus berlanjut

Lebih dari tujuh dekade setelah peristiwa tersebut, konflik Palestina masih menjadi salah satu isu geopolitik paling rumit di dunia.

Berbagai upaya perdamaian telah dilakukan oleh komunitas internasional.

Namun hingga kini solusi permanen bagi konflik tersebut masih belum tercapai.

Dokumen sejarah yang disusun oleh PBB menunjukkan bahwa konflik ini tidak dapat dipahami tanpa melihat akar sejarahnya.

Keputusan politik yang dibuat pada awal abad ke-20 telah membentuk dinamika konflik yang masih terasa hingga saat ini.

Mengapa sejarah ini penting hari ini

Memahami sejarah konflik Palestina bukan sekadar mempelajari masa lalu.

Sejarah tersebut memberikan gambaran bagaimana keputusan geopolitik global dapat memiliki dampak jangka panjang terhadap kehidupan jutaan orang.

Dokumen PBB tersebut menjadi pengingat bahwa konflik internasional sering kali berakar pada keputusan politik yang dibuat puluhan tahun sebelumnya.

Selama akar konflik tersebut belum diselesaikan, Timur Tengah kemungkinan besar akan tetap menjadi salah satu kawasan paling sensitif dalam ge opolitik dunia. *