RIWARA.id – Banyaknya pengaduan tindakan penipuan yang dialami jemaah haji dan umrah, menjadi perhatian khusus bagi Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj). Sebagai antisipasi maraknya permasalahan tersebut, Kemenhaj meluncurkan hotline pengaduan “Bongkar Mafia Haji dan Umrah”.
Layanan ini ditujukan sebagai kanal bagi masyarakat untuk menyampaikan informasi dan laporan terkait penyelenggaraan haji dan umrah. Kanal ini hadir untuk memperkuat perlindungan jemaah sekaligus mendorong pengawasan layanan haji dan umrah dari masyarakat.
Menteri Haji dan Umrah (Menhaj), Mochamad Irfan Yusuf, mengatakan masyarakat perlu memiliki ruang yang mudah diakses dalam menyampaikan informasi apabila menemukan persoalan dalam penyelenggaraan haji dan umrah. Laporan masyarakat diharapkan dapat membantu pemerintah untuk mengidentifikasi persoalan dan mengambil langkah penanganan sesuai ketentuan.
“Ini bagian dari ikhtiar kita untuk memberikan perlindungan kepada jemaah. Masyarakat harus memiliki ruang untuk menyampaikan informasi dan pengaduan ketika ada persoalan dalam beribadah,” ujar Menhaj dikutip Riwara.id dari laman haji.go.id, Rabu 16 September 2026.
Nantinya, setiap laporan yang masuk akan melalui proses pemeriksaan dan verifikasi sebelum ditindaklanjuti sesuai ketentuan. Partisipasi masyarakat sangat penting untuk memperkuat pengawasan, peningkatkan tranparansi, sekaligus mendukung perlindungan jemaah.
Agar laporan mudah diverifikasi dan ditindaklanjuti, sertakan kronologinya, waktu dan lokasi kejadian, pihak yang terlibat, serta bukti pendukung jika ada. Informasi yang lengkap dapat membantu proses verifikasi dan tindak lanjut laporan.
Setelah melalui proses verifikasi, laporan akan diklasifikasikan berdasarkan substansi dan kewenangan penanganannya. Apabila membutuhkan tindak lanjut, laporan akan dikoordinasikan dengan unit kerja terkait untuk dilakukan pemeriksaan sesuai ketentuan yang berlaku.
Dalam penanganannya, Kemenhaj mengedepankan prinsip profesionalitas, objektivitas, dan transparansi. Dengan mekanisme tersebut, setiap laporan diharapkan dapat ditangani berdasarkan fakta dan bukti yang tersedia, bukan semata-mata berdasarkan informasi awal yang diterima.
Hotline ini juga menjadi bagian dari penguatan pengawasan publik. Masyarakat dapat berperan dalam memberikan informasi apabila menemukan praktik yang dinilai tidak sesuai ketentuan, sehingga pemerintah memiliki bahan untuk pemeriksaan, evaluasi, dan perbaikan pelayanan.
Peluncuran hotline pengaduan “Bongkar Mafia Haji dan Umrah” ini menegaskan komitmen Kemenhaj dalam membangun penyelenggaraan haji dan umrah yang semakin transparan, akuntabel, dan berorientasi pada perlindungan jemaah. Melalui kanal ini, partisipasi masyarakat menjadi bagian penting dalam pengawasan sekaligus perbaikan layanan haji dan umrah ke depannya.
Kemenhaj meluncurkan hotline pengaduan Mafia Haji dan Umrah untuk mencegah maraknya penipuan yang mengatasnamakan ibadah.