RIWARA.id – Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan verifikasi ulang 27.022 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Indonesia, untuk mengetahui kelayakan dalam penyelenggaraan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
SPPG tersebut sebelumnya telah menerima Surat Penetapan Sementara (SPS) pertama sebagai keputusan awal yang diterbitkan pemerintah, untuk menetapkan unit atau satuan tertentu sebagai penerima manfaat atau pengelola program, sebelum melewati tahap verifikasi penuh.
Dari hasil verifikasi ulang atau validasi SPPG itu, hanya 50% atau 13.761 SPPG yang dinyatakan memenuhi persyaratan untuk mendapatkan SPS kedua. Validasi tersebut dilakukan BGN untuk memastikan setiap SPPG memenuhi standar yang ditetapkan sebelum melanjutkan operasional.
“Kami melakukan validasi ulang SPPG yang telah mendapatkan SPS pertama pada bulan lalu. Kami cek cakupan sasaran penyaluran, kepatuhan tata kelola, akuntabilitas laporan keuangan, dan yang terpenting adalah menjamin produksi makanan yang aman dan bergizi,” tutur Kepala BGN, Sudaryono, dikutip Riwara.id dari akun Instagram @badangizinasional.ri, Rabu 16 September 2026.
Dalam validasi tersebut, ada 4 aspek utama yang diperiksa yaitu:
- Tepat sasaran dalam menyalurkan MBG.
- Tata kelola SPPG sesuai dengan ketentuan.
- Keuangan dapat dipertanggungjawabkan.
- Jaminan keamanan dan gizi dalam produksi MBG.
Bagi SPPG yang belum mendapatkan SPS kedua akan melalui pengecekan lebih detail. Apabila hasil pemeriksaan menunjukkan seluruh persyaratan telah terpenuhi, SPPG akan diusulkan mendapatkan SPS kedua. Sebaliknya, jika tidak memenuhi persyaratan, maka SPPG akan ditutup.
“Bagi SPPG yang sudah menerima SPS kedua, kami menilai SPPG berjalan dengan baik. Kami berharap pengelolaannya disempurnakan lagi agar lebih baik. Bagi yang tidak memperoleh SPS kedua, akan dilakukan pengecekan lebih detail. Jika memenuhi persyaratan, akan kami susulkan mendapatkan SPS kedua,” jelas Sudaryono.
Bagi SPPG yang tidak mendapatkan SPS kedua setelah verifikasi lebih detail karena memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), tidak akuntabel, dapur tidak standar, maka akan ditutup oleh BGN. “Kami mengajak mitra dan yayasan untuk mengecek apakah dapur MBG yang dikelola sudah menerima SPS atau tidak. Yang belum terima, segera cek apa alasan atau penyebabnya,” ujar Kepala BGN.
Proses validasi ini menjadi bagian dari upaya BGN dalam memastikan MBG yang diproduksi di SPPG memenuhi standar. Mulai dari tata kelola, pengelolaan keuangan, hingga keamanan dan kandungan gizi makanannya.
“Ini adalah langkah kami di BGN untuk menjamin MBG bisa diproduksi sesuai standar yang aman dan sesuai gizi. Kami berharap semua pihak bisa ikut mengawasi dalam penyelenggaraan MBG ke depannya,” imbuh Sudaryono.
BGN melakukan verifikasi ulang 27.022 SPPG. Dari jumlah itu, hanya 50 persen yang lolos. SPPG yang tidak lolos terancam ditutup.