JAKARTA, RIWARA.ID - Insiden yang menimpa ratusan santri Pondok Pesantren Mambaul Hikmah di Tanggulangin, Sidoarjo, Jawa Timur, memicu keprihatinan mendalam dari anggota DPR RI. Bahkan, pelajar di sejumlah sekolah kawasan ini juga menjadi korban. Hingga Rabu, 2 September 2026, sebanyak 516 santri dan pelajar yang mengalami keracunan massal akibat mengkonsumsi menu program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Anggota Komisi IX DPR RI, Nurhadi menyebut kejadian ini menjadi alarm keras bagi keamanan rantai pasok pangan nasional. Ia menegaskan keselamatan serta kesehatan para penerima manfaat harus berada di atas segala-galanya dalam pelaksanaan program MBG.
"Jika ratusan santri harus dirawat di delapan rumah sakit bahkan ada yang mengalami gejala berat, ini jelas bukan persoalan kecil. Keselamatan dan kesehatan penerima manfaat harus menjadi prioritas utama," ujar Nurhadi dalam keterangannya, Rabu (2/9/2026).
Politisi dari Fraksi Partai NasDem tersebut mengingatkan Badan Gizi Nasional (BGN) agar tidak memandang kasus Sidoarjo sebagai kejadian yang berdiri sendiri. Belajar dari kasus serupa di berbagai daerah—seperti di Papua—BGN didorong untuk mengubah pola penanganan dari yang semula sekadar responsif menjadi sistem pencegahan ketat dari hulu ke hilir.
5 Langkah Strategis Perkuat Keamanan Pangan MBG
Guna mencegah terulangnya tragedi serupa, Nurhadi merinci lima poin krusial yang wajib dievaluasi total oleh BGN:
- Standarisasi SPPG Sebelum Beroperasi: Setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) wajib memenuhi kualifikasi higiene dan sanitasi ketat. Peningkatan target penerima manfaat tidak boleh mengorbankan mutu pangan.
- Pengawasan Riil di Lapangan: Pengawasan tidak boleh sebatas cek kelengkapan dokumen administratif, melainkan harus menyasar kondisi fisik dapur, kebersihan air, proses memasak, hingga suhu penyimpanan.
- Sinergi Antar-Lembaga: BGN wajib memperkuat koordinasi dan kolaborasi pengawasan di lapangan bersama Kementerian Kesehatan, BPOM, serta pemerintah daerah.
- Penerapan Sistem Pelacakan (Traceability): Membangun rantai lacak agar saat terjadi kasus, BGN dapat langsung mengidentifikasi asal bahan baku, penjamah makanan, waktu memasak, hingga durasi pengiriman.
- Sanksi Tegas dan Audit Nasional: Melakukan pencabutan izin bagi SPPG yang terbukti melanggar SOP, serta menggelar audit menyeluruh terhadap seluruh dapur SPPG di Indonesia.
"Prinsipnya sederhana: makanan bergizi harus sekaligus aman dikonsumsi. Jangan sampai masyarakat disuruh memilih antara gizi atau keselamatan. Keduanya adalah satu paket," tegas Nurhadi.
Update Korban dan Temuan SPPG Tak Berizin di Sidoarjo
Berdasarkan data pembaruan dari Bupati Sidoarjo, Subandi, total korban terdampak keracunan massal kini mencatatkan angka 516 orang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 427 pasien telah dinyatakan sembuh dan diperbolehkan pulang, 88 pasien masih mendapatkan perawatan medis, serta 1 pasien berada dalam pengawasan atau observasi.
Pemkab Sidoarjo juga membeberkan temuan mengejutkan terkait legalitas fasilitas penyedia. Dari total 170 SPPG yang beroperasi di wilayah Sidoarjo, tercatat ada 31 SPPG yang ternyata belum mengantongi izin resmi.
Wakil Koordinator BGN Regional Jatim, Teguh Bayu Wibowo, mengonfirmasi bahwa SPPG Kalitengah yang menjadi sumber penyedia makanan dalam insiden ini melayani 19 sekolah. Dari total 2.800 porsi harian yang diproduksi, sekitar 1.000 porsi disalurkan ke Ponpes Mambaul Hikmah.
Dampak keracunan tercatat melanda 7 sekolah, yang mencakup dua lembaga pendidikan berbasis pesantren dan lima sekolah umum. ***
Merespons keracunan massal MBG yang berdampak pada 516 santri dan siswa di Sidoarjo, DPR RI minta BGN lakukan audit nasional dan perketat sistem keamanan pangan.