RIWARA.id - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) mendorong Koperasi Konsumen Buruh Jawa Tengah Sejahtera (KBJS), menjadi salah satu jalan baru untuk meningkatkan kesejahteraan para pekerja.
Koperasi ini diarahkan tidak sekadar menjadi tempat berbelanja, tetapi mampu menyediakan kebutuhan pokok dengan harga lebih kompetitif, sehingga dapat menekan pengeluaran kebutuhan sehari-hari para buruh.
“Orientasinya bukan sekadar program, tetapi kebutuhan buruh mampu terpenuhi, dan buruh lebih sejahtera,” kata Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, dikutip Riwara.id dari laman jatengprov.go.id, Rabu 2 September 2026.
Gubernur menyebut salah satu cara agar harga kebutuhan pokok bisa kompetitif yaitu dengan menghubungkan koperasi secara langsung kepada petani, grosir, dan produsen.
“Barang-barang yang bersentuhan dengan buruh, harganya harga produsen. Beras diambil langsung dari petani, sedangkan kebutuhan seperti sabun dan sampo, bisa langsung melalui grosir,” ujarnya.
Menurut Gubernur, pengembangan koperasi harus berorientasi pada manfaat nyata bagi anggotanya. Kehadiran koperasi diharapkan dapat menekan pengeluaran pekerja, sekaligus menjadi instrumen dalam peningkatan kesejahteraan di luar pengupahan.
Untuk mendukung hal tersebut, Pemprov Jateng akan memberikan asistensi, membantu akses permodalan, serta mempertemukan koperasi dengan pemasok kebutuhan pokok.
Ia berharap KBJS dapat menjadi program percontohan yang nantinya dikembangkan di kawasan industri lain. Perusahaan juga didorong untuk memberikan ruang agar keberadaan koperasi mampu menjangkau lebih banyak pekerja.
Sebagai informasi, KBJS diresmikan pada Mei 2025 dan mulai berjualan kebutuhan pokok pada Juli 2026. Saat ini, koperasi tersebut telah menyediakan 36 jenis barang dan memperoleh dukungan dana sponsor sebesar Rp250 juta dari Bank Jateng.
Sementara, Ketua KBJS, Luqmanul Hakim, mengatakan koperasi akan terus dikembangkan sebagai salah satu instrumen peningkatan kesejahteraan pekerja di luar upah. Dia menyebut antusiasme para buruh terhadap keberadaan koperasi sangat baik.
“Yang sangat diharapkan teman-teman buruh adalah membeli barang kebutuhan pokok di bawah harga pasar, dengan kualitas yang tetap sama. Upahnya tetap sesuai UMK, tetapi kebutuhannya bisa diperoleh dengan harga lebih murah,” ungkap Luqmanul.
Ia pun menyambut positif arahan Gubernur Jateng untuk memperkuat akses koperasi kepada produsen, sekaligus memperluas jangkauan layanan, agar manfaatnya bisa lebih luas.
Di sisi lain, Plt Kepala Dinas Koperasi dan UKM Jawa Tengah, Desy Arijani, mengatakan pemerintah telah mendampingi KBJS mulai dari pendirian, pengurusan perizinan, hingga penyediaan tempat usaha yang representatif.
“Untuk tahap awal, koperasi fokus pada barang yang perputarannya cepat, seperti beras, minyak goreng, serta gula. Barang-barang itu dibutuhkan pekerja setiap bulannya, sehingga permodalan koperasi juga bisa berputar dengan cepat,” ujar Desy.
Selain usaha ritel, KBJS juga mulai mengembangkan layanan pembayaran pajak kendaraan dan BPJS. Pendampingan berikutnya akan difokuskan pada penambahan jumlah anggota, penguatan modal, serta perluasan layanan untuk kebutuhan para pekerja.
Pemprov Jateng mendorong KBJS menjadi salah satu jalan untuk meningkatkan kesejahteraan para pekerja, yaitu menyediakan kebutuhan pokok dengan harga lebih murah dari harga pasar.