YOGYAKARTA, Riwara.id — Praktik musyawarah untuk mufakat memiliki peran penting dalam perjalanan demokrasi dan pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Mekanisme tersebut tidak hanya berlangsung melalui forum formal, tetapi juga melalui komunikasi dan lobi politik untuk menemukan titik temu di antara berbagai kepentingan.
Hal tersebut disampaikan Dr. Indra Perwira, S.H., M.H., dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran (FH Unpad), saat menjadi narasumber dalam bedah buku Musyawarah (Syura) karya Prof. Dr. Bambang Saputra, S.H., M.H., S.H.I., M.H.I.
Kegiatan tersebut berlangsung di Auditorium Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (FH UII), Yogyakarta, Kamis (20/8/2026).
Dalam paparannya, Indra mengulas perjalanan demokrasi Indonesia dan perubahan model politik yang terjadi dari masa ke masa. Menurutnya, perubahan tersebut turut memengaruhi cara masyarakat dan elite politik memandang konsep musyawarah untuk mufakat.
Ia menilai konsep musyawarah untuk mufakat sempat menjadi bagian penting dalam praktik politik Indonesia, sebelum kemudian mengalami perubahan dalam perkembangan demokrasi.
“Musyawarah itu kenapa ditenggelamkan? Karena identik dengan perubahan. Kalau masih ingat, perubahan itu adanya musyawarah untuk mufakat,” ujar Indra.
Musyawarah Tak Hanya Berlangsung di Ruang Sidang
Indra menjelaskan bahwa dalam praktik pembentukan undang-undang, proses mencapai kesepakatan tidak selalu hanya terjadi dalam forum resmi.
Menurutnya, terdapat proses komunikasi dan lobi politik yang berlangsung sebelum pembahasan formal dilakukan. Proses tersebut menjadi bagian dari upaya mempertemukan kepentingan berbagai fraksi dan kelompok politik.
“Antara tingkat pertama dan tingkat kedua ini tidak ada dalam aturan. Tetapi dalam tradisi politik ada namanya lobi,” katanya.
Menurut Indra, lobi menjadi instrumen penting dalam membangun dukungan terhadap gagasan atau rancangan undang-undang sebelum masuk ke tahapan pembahasan secara formal.
Melalui proses tersebut, masing-masing pihak dapat menyampaikan kepentingannya, melakukan negosiasi, serta mencari titik temu yang memungkinkan tercapainya kesepakatan.
Teknokrat dan Politisi
Indra juga membandingkan proses pembentukan kebijakan pada masa lalu dengan kondisi saat ini.
Menurutnya, pada periode tertentu, unsur teknokrat memiliki peran besar dalam menyiapkan substansi kebijakan dan rancangan peraturan. Sementara para politisi menjalankan fungsi utama dalam menentukan keputusan politik.
“Pemerintah itu teknokrat, isinya teknokrat. Jadi politisi itu mengambil keputusan yes or no,” ujarnya.
Namun, ia menegaskan bahwa dinamika politik tetap tidak terlepas dari perbedaan kepentingan. Penolakan terhadap suatu rancangan kebijakan pernah terjadi dan menjadi bagian dari proses politik.
Menurutnya, perbedaan tersebut tidak selalu harus berujung pada kebuntuan. Komunikasi dan negosiasi justru diperlukan untuk mencari solusi yang dapat diterima berbagai pihak.
Tantangan Musyawarah di Era Demokrasi Modern
Dalam konteks demokrasi saat ini, Indra mempertanyakan bagaimana prinsip musyawarah untuk mufakat dapat diterapkan di tengah semakin kompleksnya aktor dan kepentingan dalam proses pengambilan kebijakan.
Salah satu persoalan yang menurutnya penting adalah bagaimana mengidentifikasi stakeholder yang tepat.
“Persoalannya adalah bagaimana mengidentifikasi stakeholder yang tepat,” katanya.
Menurut Indra, proses musyawarah akan lebih bermakna apabila kelompok masyarakat yang terdampak langsung oleh sebuah kebijakan mendapatkan ruang untuk menyampaikan pandangannya.
Dengan demikian, musyawarah tidak hanya menjadi proses negosiasi antarlembaga politik, tetapi juga menjadi sarana untuk mempertemukan kepentingan negara dengan kebutuhan masyarakat.
Musyawarah dan Masa Depan Demokrasi
Indra menilai buku Musyawarah (Syura) karya Prof. Bambang Saputra mengingatkan kembali pentingnya membangun demokrasi yang tidak semata-mata bertumpu pada mekanisme suara terbanyak.
Menurutnya, demokrasi membutuhkan proses dialog, pertukaran gagasan, serta pencarian titik temu yang rasional.
“Buku ini mengingatkan, mau tidak kita membantu demokrasi. Kalau mau membangun demokrasi, memang harus ada upaya untuk membangun musyawarah secara rasional,” tuturnya.
Ia menilai pengalaman demokrasi Indonesia dari berbagai periode perlu menjadi bahan refleksi untuk memperbaiki praktik demokrasi ke depan.
Musyawarah untuk mufakat, menurutnya, tidak harus dipertentangkan dengan demokrasi. Keduanya dapat berjalan beriringan sepanjang proses musyawarah dilakukan secara rasional, terbuka, dan memberikan ruang bagi pihak-pihak yang berkepentingan.
Paparan Dr. Indra Perwira menjadi salah satu perspektif dalam diskusi bedah buku Musyawarah (Syura) di Auditorium FH UII. Forum tersebut mempertemukan perspektif akademik, keislaman, dan ketatanegaraan untuk membahas kembali relevansi musyawarah dalam kehidupan demokrasi Indonesia.
Dosen Hukum Tata Negara FH Unpad Dr. Indra Perwira membahas praktik musyawarah untuk mufakat, lobi politik, peran teknokrat, serta tantangan demokrasi Indonesia dalam bedah buku Musyawarah (Syura) di FH UII.