JAKARTA, RIWARA.ID – Jagat media sosial dihebohkan oleh unggahan seorang warga negara Indonesia (WNI) yang mengklaim adanya praktik dugaan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Pulau Jeju, Korea Selatan (Korsel). Kasus yang diduga melibatkan ratusan hingga ribuan tenaga kerja ilegal asal Indonesia ini langsung memantik perhatian serius dari Direktorat Tindak Pidana Perempuan dan Anak serta Pidana Perdagangan Orang (Dittipid PPA-PPO) Bareskrim Polri.
Menanggapi isu panas yang bergulir di ranah digital tersebut, pihak kepolisian memastikan telah mengambil langkah proaktif untuk menyelidiki kebenarannya.
Direktur PPA-PPO Bareskrim Polri, Brigjen Pol. Nurul Azizah, menyampaikan bahwa timnya bergerak cepat dengan membangun koordinasi antarinstansi, termasuk Divisi Hubungan Internasional (Divhubinter) Polri serta kementerian dan lembaga terkait.
"Terkait pemberitaan tersebut, dari Direktorat PPA dan PPO Bareskrim sudah melakukan koordinasi dengan Div Hub Inter Polri dan kementerian terkait. Sampai saat ini belum ada laporan resmi yang kami terima," ungkap Brigjen Pol. Nurul Azizah dikutip dari mediahub.polri.go.id, Senin, 31 Agustus 2026.
Berawal dari Unggahan Viral Warganet di Jeju
Geger dugaan skema perdagangan manusia ini pertama kali mencuat dari unggahan akun Instagram dan X (Twitter) bernama @Kioyyx_. Pemilik akun yang mengaku sebagai WNI yang bermukim di Jeju itu membeberkan adanya praktik pengiriman imigran gelap yang berlokasi di Seogwipo, kawasan bagian selatan Pulau Jeju.
Dalam unggahannya, pemilik akun meminta petunjuk kepada warganet dan aparat hukum terkait alur pelaporan yang tepat. Ia mengaku sudah berupaya melayangkan pengaduan lewat email ke Kantor Imigrasi Jeju dan menghubungi Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Seoul.
Namun, kendala utama muncul ketika pihak berwenang mensyaratkan agar para korban melapor secara langsung ke Polsek Seogwipo. Banyak korban yang tertahan rasa takut karena status keberadaan mereka di Korea Selatan adalah pekerja nonprosedural atau imigran ilegal.
"Setahu saya, tampaknya ratusan bahkan mungkin lebih dari seribu orang telah tiba di Jeju. Setelah tiba, beberapa mengajukan status pengungsi, sementara yang lainnya bekerja sebagai penduduk ilegal," tulis akun tersebut dalam unggahannya.
Rekrutmen Berbayar 7 Juta Won dan Alur Penanganan
Pemilik akun juga menuding ada oknum WNI di Jeju yang bertindak sebagai perekrut (calo). Pelaku disinyalir mematok biaya pengurusan keberangkatan hingga 7 juta won per orang—atau setara Rp90 juta lebih—dengan iming-iming pekerjaan di Pulau Jeju. Tak sedikit pula dari WNI yang diberangkatkan justru ditolak di pintu pemeriksaan imigrasi bandara dan langsung dideportasi kembali ke Tanah Air.
Merespons kendala pelaporan para imigran gelap tersebut, Bareskrim menegaskan bahwa negara tetap hadir memberikan perlindungan bagi seluruh warga negaranya tanpa terkecuali.
"WNI ilegal tetap menjadi tanggung jawab negara, tetapi mereka tetap melapor. Kami tetap berkoordinasi, biasanya P2MI yang menerima laporan, atau kami share ke desk perlindungan imigran Indonesia. Dari P2MI akan berkoordinasi dengan pihak Korea, di situlah titik alurnya bertemu," terang Brigjen Pol. Nurul Azizah.
Meskipun secara administratif laporan formal dari BP2MI maupun perwakilan RI di Korea Selatan belum menerbitkan berkas resmi, Bareskrim Polri terus memantau perkembangan kasus ini guna memastikan ada tidaknya pelanggaran hukum pidana serta memetakan langkah penyelamatan bagi para WNI yang menjadi korban. ***
Bareskrim Polri menelusuri kabar dugaan TPPO ratusan WNI di Pulau Jeju, Korea Selatan, yang viral di medsos. Pelaku diduga patok biaya rekrutmen Rp90 juta per orang.