Ilustrasi Perdana Menteri Benjamin Netanyahu bersama tokoh komunikasi Israel menjadi sorotan setelah sejumlah influencer dan perusahaan media menggugat (Foto: Inung R Sulistyo, Riwara.id)

RIWARA.ID -  Dugaan jaringan propaganda digital yang selama ini mendukung narasi pemerintah Israel di media sosial kini menjadi sorotan setelah sejumlah influencer menggugat pihak pemerintah terkait pembayaran kontrak kampanye yang disebut belum diselesaikan.

Kasus ini membuka tabir bagaimana operasi komunikasi digital dijalankan selama konflik di Gaza, dengan melibatkan ratusan kreator konten dan agensi media yang diduga digerakkan untuk mempengaruhi opini publik global.

Perdana Menteri Benjamin Netanyahu disebut berada di tengah tekanan politik setelah laporan tersebut mencuat dan memicu perdebatan luas di dalam negeri Israel.

Influencer Klaim Kontrak Kampanye Belum Dibayar

Sejumlah influencer dan perusahaan pemasaran digital dilaporkan mengajukan gugatan setelah mengaku belum menerima pembayaran atas kampanye media sosial yang mereka jalankan selama konflik di Gaza Strip.

Kampanye tersebut diduga bertujuan memperkuat narasi pemerintah Israe l di berbagai platform digital internasional, termasuk melalui konten video, unggahan media sosial, hingga kolaborasi dengan akun berpengaruh di berbagai negara.

Dilansir Riwara.id, laporan The Cradle yang merujuk investigasi media ekonomi Israel Calcalist pada hari ini Sabtu, 7 Maret 2026 menyebutkan bahwa beberapa influencer yang terlibat dalam kampanye tersebut kini menuntut pembayaran yang mereka klaim belum dipenuhi sesuai kontrak.

Investigasi Media Israel

Menurut laporan tersebut, jaringan kampanye digital ini diduga melibatkan sejumlah lembaga komunikasi, agensi pemasaran, hingga tokoh media yang berperan mengoordinasikan distribusi konten pro-pemerintah di berbagai platform global.

Investigasi media bisnis Israel tersebut juga mengungkap bahwa strategi komunikasi digital yang digunakan mencakup pembuatan narasi terkoordinasi, penggunaan akun berpengaruh, serta penyebaran konten yang dirancang untuk mempengaruhi persepsi publik internasional terkait konflik yang berlangsung.

Temuan tersebut memicu perdebatan di dalam negeri Israel mengenai transparansi penggunaan dana publik dan mekanisme komunikasi pemerintah di ruang digital.

Sorotan Internasional

Isu dugaan propaganda digital ini dengan cepat menarik perhatian komunitas inter nasional dan analis media.

Para pengamat menyebut kasus ini dapat menjadi preseden penting dalam membahas hubungan antara pemerintah, agensi komunikasi, dan influencer dalam membentuk opini publik global di era media sosial.

Selain itu, gugatan yang diajukan para kreator konten juga berpotensi membuka lebih jauh mekanisme operasi komunikasi digital yang selama ini jarang terungkap ke publik.

Perdebatan Soal Transparansi

Di dalam negeri Israel sendiri, laporan ini memicu diskusi mengenai akuntabilitas program komunikasi pemerintah serta penggunaan strategi digital dalam konteks konflik geopolitik.

Beberapa analis menilai kasus ini dapat mendorong tuntutan transparansi yang lebih besar terhadap aktivitas komunikasi strategis yang dilakukan pemerintah.

Hingga kini belum ada pernyataan resmi dari kantor Perdana Menteri Israel terkait gugatan yang diajukan para influencer tersebut.*