Viral Video Penurunan Foto Wapres Gibran di DPRD DIY, Benarkah Ada Tuntutan Pemakzulan?

Beredar Video Penurunan Foto Wapres Gibran di DPRD DIY dengan Indikasi Pemakzulan (Foto: Instagram.com/@gibran_rakabuming)

RIWARA.id – Beredar video viral di media sosial tentang penurunan foto Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka oleh sekelompok orang di Kantor DPRD DIY, Rabu 4 November 2026. Mereka mencopot dan menurunkan foto yang terpasang di Ruang Banggar.

Sekelompok orang tersebut adalah aktivis dan tokoh yang tergabung dalam Forum Kebangsaan DIY. Beberapa tokoh tersebut di antaranya mantan Wakil Wali Kota Yogyakarta Syukri Fadholi dan Muhammad Chirzin selaku Pembina Forum Kebangsaan DIY.

Saat itu, foto Wapres Gibran diturunkan ketika mereka memasuki Ruang Banggar lalu membacakan pernyataan sikap, dan melakukan audiensi dengan jajaran DPRD DIY. Setelah audiensi selesai, foto Wapres Gibran kembali dipasang.

Muhammad Chirzin mengungkapkan kedatangan Forum Kebangsaan DIY bersama elemen masyarakat bertujuan menyampaikan kegelisahan rakyat terhadap kondisi bangsa Indonesia. Mereka berharap kegelisahan itu dapat disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk ditindaklanjuti.

Dalam audiensi tersebut, ada 2 hal yang menjadi tuntutan mereka. Pertama, tentang keaslian ijazah Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi) yang menurut mereka belum dibuktikan secara jelas. Kedua, terkait permasalahan ijazah Wapres Gibran.

“Dalam audiensi ini, kami menuntut ijazah Jokowi yang masih menunggu sidang, tetapi hampir pasti bahwa ijazah itu tidak ada yang asli. Juga permasalahan ijazah Gibran. Maka, tuntutan kami adalah memakzulkan Gibran dan adili Jokowi,” ujar Chirzin kepada awak media.

Terkait penurunan foto Wapres Gibran, Chirzin menyebut tindakan itu berlangsung spontan dari Forum Kebangsaan DIY. Menurutnya, penurunan foto tersebut memiliki peran simbolis tuntutan pemakzulan Gibran.

Ia bahkan meminta DPR RI agar tidak mengabaikan aspirasi masyarakat yang mereka sampaikan. “Penurunan foto Gibran di ruang sidang DPRD DIY mengandung pesan bahwa penurunan Gibran harga mati. Seandainya DPR tidak memakzulkan Gibran, berarti DPR telah mengkhianati amanat rakyat,” imbuh Chirzin.

Saat itu, audiensi dari Forum Kebangsaan DIY diterima oleh Wakil Ketua DPRD DIY, Imam Taufik. Imam menyebut jika penurunan foto Wapres Gibran dilakukan dengan spontanitas untuk meluapkan perasaan mereka.

“Ada dua tuntutan dari Forum Kebangsaan DIY yaitu mengadili Jokowi dan pemakzulan Gibran. Kami merespons dan menerima dengan baik audiensi mereka. Terkait keputusannya, kami tetap menunggu sikap resmi dari pusat seperti MK yang pastinya memberikan keputusan terbaik,” ungkapnya kepada wartawan.