JOMBANG, RIWARA.ID– Sejarah baru tercatat dalam perjalanan organisasi kemasyarakatan Islam terbesar di Indonesia, Nahdlatul Ulama (NU). Dalam perhelatan Muktamar ke-35 NU di Jombang, Jawa Timur, Kini mekanisme pemilihan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (Ketum PBNU) resmi berubah.
Dalam Sidang Pleno III yang digelar di Gedung Serbaguna (GSG) Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambakberas, Minggu, 30 Agutus 2026, sebanyak 73 persen muktamirin secara bulat menyepakati perubahan mekanisme pemilihan Ketua Umum PBNU untuk periode 2026–2031.
Melalui proses penghitungan suara (voting) yang berlangsung ketat hingga dini hari, mayoritas utusan cabang dan wilayah memilih untuk menghentikan model pemilihan langsung secara terbuka. Sebagai gantinya, penetapan nakhoda PBNU kini dikembalikan kepada mekanisme penunjukan oleh tim Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA) bersama kiai-kiai sepuh.
Hasil Voting Mayoritas Mutlak
Pimpinan Sidang Pleno, Prof Muhammad Nuh, memaparkan bahwa dari total 552 peserta berhak suara yang hadir dalam forum krusial tersebut, sebanyak 401 suara (73 persen) menyatakan setuju terhadap usulan perubahan mekanisme pemilihan.
Sementara itu, kelompok yang menginginkan sistem pemilihan tetap digelar secara langsung oleh peserta muktamar tercatat sebanyak 150 suara, dan 1 suara sisanya dinyatakan tidak sah.
"Dari seluruh 552 suara yang hadir, sebanyak 401 suara atau sekitar 73 persen menghendaki adanya perubahan mekanisme pemilihan. Yang memilih untuk bertahan di sistem lama ada 150 suara, dan 1 suara tidak sah," ujar mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tersebut usai memimpin jalannya pemungutan suara.
Prof Nuh menjelaskan, dorongan perubahan ini murni lahir dari aspirasi mendalam Pengurus Wilayah (PWNU) dan Pengurus Cabang (PCNU) yang ingin menjaga marwah serta kesucian kepemimpinan PBNU. Dengan model anyar ini, penetapan ketua umum dipasrahkan kembali kepada para ulama yang memiliki kedalaman ilmu dan kearifan tinggi.
Alur Baru Pencalonan Ketum PBNU
Sistem anyar ini mengubah alur pencalonan Ketua Umum PBNU secara signifikan. Berdasarkan draf aturan baru yang disahkan, seluruh PWNU, PCNU, serta Pengurus Cabang Istimewa (PCINU) akan mengajukan maksimal lima nama kandidat bakal calon.
Nama-nama yang masuk akan ditabulasi secara transparan oleh panitia guna menyaring lima kandidat dengan perolehan suara terbanyak.
Menariknya, lima nama peraih suara tertinggi tersebut tidak akan langsung diadu dalam pemungutan suara terbuka. Berkas kelima kandidat tersebut akan diserahkan terlebih dahulu kepada Rais 'Am PBNU terpilih untuk mendapatkan catatan, pertimbangan, serta restu ulama.
"Setelah mengantongi restu dari Rais 'Am terpilih, barulah nama-nama kandidat tersebut diputuskan bersama-sama oleh sembilan anggota tim AHWA," terang Prof Nuh.
Mekanisme Pembentukan Tim AHWA
Adapun untuk mekanisme pembentukan tim AHWA, setiap struktur wilayah dan cabang akan mengusulkan sembilan nama kiai sepuh. Sembilan ulama dengan akumulasi suara tertinggi akan ditetapkan sebagai anggota AHWA yang bertugas menetapkan Rais 'Am PBNU.
Rais 'Am terpilih nantinya bisa berasal dari dalam jajaran sembilan anggota AHWA tersebut maupun ulama berkarisma di luar struktur sembilan nama yang ditetapkan.
Meski esensi aturan baru ini telah disepakati oleh mayoritas muktamirin, perincian tata tertib (tatib) formal disahkan pada rapat pleno lanjutan. Prof Nuh menegaskan penyesuaian jadwal ini tidak akan mengganggu keseluruhan agenda puncak Muktamar ke-35 NU yang dijadwalkan berlangsung pada 27 hingga 31 Agustus 2026. ***
Muktamar ke-35 NU di Jombang mengukir sejarah baru. Sebanyak 73 persen peserta sepakat mengubah sistem pemilihan Ketua Umum PBNU melalui mekanisme tim AHWA.