JOMBANG, RIWARA.ID- Suhu politik di tubuh Nahdlatul Ulama (NU) perlahan mulai panaskan dinamika Muktamar ke-35. Sorotan tertuju pada nama Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar, yang dikabarkan siap masuk dalam bursa calon Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (Ketum PBNU).
Pria yang akrab disapa Cak Imin ini tentu bukan sekadar manuver biasa. Sebagai figur yang kini menjabat Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Indonesia di Kabinet Merah Putih pimpinan Presiden Prabowo Subianto, kehadirannya di arena pemilihan PBNU dinilai sarat akan kalkulasi strategis. Terutama jika dikaitkan dengan peta kekuatan politik menuju 2029.
Klaim Dukungan Kyai dan Kader Akar Rumput
Dukungan untuk Cak Imin sebenarnya bukan hal baru. Mubaligh terkemuka Ahmad Muwafiq atau Gus Muwafiq secara terbuka menyuarakan agar Cak Imin diberi kepercayaan menakhodai jam'iyyah keagamaan terbesar di Indonesia ini. Menurutnya, pengalaman dan rekam jejak Cak Imin sudah sangat teruji di kancah nasional.
"Selama ini Gus Muhaimin Iskandar sudah teruji, saatnya beliau menakhodai PBNU. NU harus kembali kepada ruh perjuangan para ulama, dan Gus Muhaimin adalah sosok yang mampu menjaga marwah itu," tegas Gus Muwafiq dikutip dari RRI, Jumat, 28 Agustus 2026.
Dukungan serupa juga mengalir dari Gus Maftuh, Forum Kader NU Yogyakarta, hingga Aliansi Santri Gus Dur. Pihak-pihak yang mendukung meyakini bahwa latar belakang politik Cak Imin justru menjadi modal kuat untuk membawa PBNU kembali disegani secara kelembagaan.
Rangkap Jabatan dan Suara Warga Nahdliyin
Namun, jalan Cak Imin menuju kursi PBNU 1 dipastikan tak mulus begitu saja. Ada benteng aturan dan prinsip dasar organisasi yang membentang. Tokoh NU sekaligus Calon Ketum PBNU, KH Abdussalam Shohib (Gus Salam), mengingatkan syarat mendasar: Cak Imin wajib menanggalkan jabatannya sebagai Ketua Umum PKB jika benar-benar ingin bertarung di PBNU.
Syarat ini vital mengingat NU sejatinya berdiri sebagai jam'iyyah keagamaan dan kemasyarakatan yang memegang teguh khittah untuk menjaga jarak dari politik praktis. Perdebatan pun makin memanas setelah Cak Imin sempat melontarkan kritik terkait arah kepemimpinan PBNU saat ini yang dinilainya butuh penyegaran, yang lantas direspons dingin oleh Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya).
Di luar ruang perdebatan elit, suara dari akar rumput Nahdliyin justru menunjukkan kecenderungan yang kontras. Hasil riset terbaru Parameter Politik Indonesia (PPI) pada periode 20 Juli hingga 3 Agustus 2026 yang melibatkan 1.200 responden warga NU di 38 provinsi memperlihatkan pesan yang cukup terang.
Sebanyak 65,8 persen responden menyatakan setuju agar NU menjauh dari arena politik elektoral. Bahkan, 76,1 persen warga NU berharap PBNU ke depan bisa lebih berkonsentrasi mengurus persoalan keagamaan, pendidikan, dan kesejahteraan umat ketimbang terseret dalam arus kekuasaan.
Ujian Khittah NU
Muktamar NU kepada akhirnya bukan sekadar tentang siapa yang bakal menduduki kursi kepemimpinan puncak. Ini adalah momen krusial untuk menguji kembali komitmen sejarah NU—organisasi yang lahir dari rahim perjuangan para ulama, pengawal Resolusi Jihad, serta pilar penguat NKRI.
Apakah PBNU akan tetap kokoh berdiri di atas seluruh golongan sebagai pamong umat, atau justru membiarkan pintunya makin terbuka bagi kepentingan politik praktis? Keputusan para muktamirin nantinya akan menjadi jawaban atas arah sejarah NU di masa depan. ***
Ketua Umum PKB yang juga Menko Pemberdayaan Masyarakat Indonesia, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin digadang-gadang maju sebagai calon Ketum PBNU di Muktamar ke-35.