JOMBANG, RIAWARA.ID- Pembukaan Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang, Kamis, 27 Agustus 2026, mendadak diwarnai kabar mengejutkan. Di tengah suasana khidmat menjelang pemilihan ketua umum pada Sabtu, 28 Agustus 2026, rumor pengunduran diri Menteri Agama (Menag( Nasaruddin Umar berembus kencang di ruang publik.
Kabar mengenai mundurnya Nasaruddin dari Kabinet Merah Putih menyebar cepat melalui linimasa media sosial hingga perbincangan di grup WhatsApp. Isu ini mencuat seiring masuknya nama sang menteri ke dalam bursa calon Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) di Muktamar NU.
Namun, Kementerian Agama (Kemenag) bergerak cepat menepis rumor tersebut. Kepala Biro Humas dan Komunikasi Publik Kemenag, Thobib Al Asyhar, menegaskan bahwa kabar pengunduran diri tersebut murni informasi palsu.
"Itu hoaks. Tidak benar Prof Nasaruddin Umar mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Menteri Agama," tegas Thobib dalam keterangannya di Jakarta. Ia juga memastikan tidak ada koordinasi atau pembicaraan terkait pengunduran diri tersebut dengan pihak Istana Presiden seperti dilansir RRI.
Bursa Ketum PBNU dan Sorotan Aturan Rangkap Jabatan
Kendati isu pengunduran dirinya telah dibantah, figur Nasaruddin Umar memang tak dipungkiri menghiasi deretan kandidat potensial Ketua Umum PBNU. Sekretaris Jenderal PBNU, Saifullah Yusuf (Gus Ipul), sebelumnya membeberkan sejumlah nama yang mencuat di arena Muktamar.
Selain Nasaruddin Umar, figur-figur seperti Kiai Zulfa Mustofa, Gus Yusuf Chudlori, Gus Salam Shohib, hingga Ketua PWNU Jawa Timur KH Abd Hakim Mahfudz (Gus Kikin) ikut dalam deretan nama terkuat. Beberapa di antaranya bahkan telah mengantongi surat mandat resmi dari daerah. Gus Kikin, misalnya, telah resmi mendapat penugasan dari PWNU dan PCNU se-Jawa Timur, sementara Nasaruddin sejauh ini belum terlihat memegang mandat resmi wilayah.
Jika pun Nasaruddin berniat melangkah lebih jauh di bursa pencalonan, ia harus berhadapan dengan tembok aturan organisasi. Ketua Umum PBNU petahana, Yahya Cholil Staquf, menegaskan kembali hasil kesepakatan Muktamar Lampung bahwa Ketua Umum PBNU dilarang keras merangkap jabatan publik. Aturan ini hanya bisa diubah jika muktamirin menyepakatinya dalam forum Muktamar ke-35 di Jombang.
Persoalan ini tak pelak memantik diskusi hangat mengenai netralitas dan independensi. Sebagai pejabat negara yang memangku tanggung jawab pelayanan keagamaan nasional, posisi Menteri Agama dinilai krusial untuk tetap berada di luar pusaran politik kepemimpinan kemasyarakatan.
Presiden Prabowo Restui Musyawarah Mandiri
Di luar sorotan isu pengunduran diri dan dinamika aturan internal, agenda utama Muktamar ke-35 NU tetap berjalan sesuai jadwal. Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan hadir langsung untuk membuka helatan tertinggi warga Nahdliyin ini di Lapangan Untung Suropati, Tambakberas.
Gus Ipul mengapresiasi sikap Presiden Prabowo yang memberikan kepercayaan penuh dan ruang berdaulat bagi para muktamirin. Pemerintah diyakini mendukung penuh proses musyawarah agar berjalan sesuai tradisi dan khittah keulamaan NU tanpa adanya intervensi dari pihak luar.
Kini, perhatian publik dan warga Nahdliyin tertuju pada bagaimana Muktamar NU ke-35 di bumi Jombang ini menjawab tantangan aturan organisasi sekaligus melahirkan nakhoda baru bagi jam'iyah dalam lima tahun ke depan. ***
Isu mundur Menag Nasaruddin Umar merebak di Muktamar NU ke-35 Jombang saat namanya masuk bursa Ketum PBNU. Kemenag pastikan hoaks, kok bisa?