RIWARA.id – Pemerintah Otonom Bougainville resmi mengusulkan proposal tiga tahap menuju pemerintahan mandiri hingga kemerdekaan penuh dari Papua Nugini yang ditargetkan rampung pada 1 September 2030.
Presiden Bougainville, Ishmael Toroama, menegaskan bahwa wilayah kepulauan tersebut akan melanjutkan berbagai langkah persiapan menuju pemerintahan sendiri hingga 1 September 2027.
Fokus persiapan mencakup penguatan institusi publik, penataan sistem pemerintahan, pemeliharaan perdamaian dan keamanan internal, serta peningkatan kesiapan perekonomian daerah.
Setelah tenggat September 2027 terlewati, wilayah otonom kepulauan itu akan mulai memegang dan menjalankan kewenangan praktis serta konstitusional seluas-luasnya sesuai kerangka hukum Pasal 289 Konstitusi.
"Usulan tersebut juga membayangkan Bougainville akan mencapai kemerdekaan pada tahun 2030, sebagaimana didefinisikan selama proses referendum sebagai negara merdeka yang diakui berdasarkan hukum internasional dan terpisah dari Negara Papua Nugini,” kata I shmael Toroama, dikutip dari Autonomous Bougainville.
Toroama menjelaskan bahwa peta jalan bertahap ini memberikan kepastian hukum, menjaga stabilitas perdamaian kawasan, sekaligus menghormati pilihan demokratis rakyat Bougainville.
Proses penetapan kemerdekaan tersebut turut melibatkan tim fasilitator independen yang mengawasi seluruh tahapan konsultasi teknis antara pihak Bougainville dan pemerintah pusat Papua Nugini.
Langkah politik menuju negara berdaulat ini merupakan tindak lanjut dari hasil referendum tahun 2019, di mana sebanyak 97,7 persen pemilih di Bougainville sepakat untuk memisahkan diri.
Meski hasil referendum mutlak, keputusan akhir pemisahan wilayah tetap berada di tangan parlemen nasional Papua Nugini sesuai dengan kesepakatan Bougainville Peace Agreement.
Toroama menegaskan pihaknya selalu patuh pada aturan hukum, termasuk Bagian XIV Konstitusi Papua Nugini serta komitmen sejarah yang menjaga perdamaian hingga saat ini.
Ia menekankan bahwa tujuan Bougainville bukan memicu konfrontasi, melainkan membangun rekonsiliasi, kemitraan strategis, dan transisi kekuasaan yang damai serta saling menghormati.
Dalam hubungan bilateral masa depan, Bougainville bertekad menjalin kerja sama erat dengan pemerintah dan rakyat Papua Nugini dalam semangat persahabatan kawasan.
Toroama turut meminta seluruh rakyat Bougainville untuk tetap bersatu, sabar, dan teguh menjaga perdamaian yang telah dibangun dengan pengorbanan besar selama puluhan tahun.
Secara historis dan geografis, kepulauan di sebelah timur Papua Nugini ini merupakan bagian dari gugusan Kepulauan Solomon dengan masyarakat rumpun Melanesia.
Sejarah wilayah ini diwarnai dinamika panjang, mulai dari penemuan Tambang Panguna pada akhir 1960-an, kecemburuan sosial-ekonomi, hingga pecahnya perang saudara berdarah sepanjang era 1988–1998.
Kini, melalui proses panjang diplomasi sejak Perjanjian Damai 2001, Bougainville berada di ambang sejarah untuk berdiri sebagai negara berdaulat termuda di dunia pada 2030 mendatang. (*)
Wilayah otonom Bougainville siap merdeka penuh dari Papua Nugini pada 2030 usai ajukan peta jalan transisi bertahap.