RIWARA.id — Bagaimana jika peta Indonesia hari ini membentang hingga Malaysia, Singapura, Brunei, bahkan sebagian Thailand? Pertanyaan itu bukan sekadar spekulasi sejarah. Lebih dari delapan dekade lalu, gagasan tersebut pernah disampaikan secara serius dalam forum resmi perumusan negara.

Di tengah bayang-bayang runtuhnya kolonialisme dan berkecamuknya perang global, seorang tokoh mengusulkan sesuatu yang jauh melampaui batas yang kita kenal hari ini: Indonesia sebagai satu kesatuan besar Nusantara.

Pada suatu pagi di penghujung Mei 1945, ruang sidang BPUPKI dipenuhi gagasan besar tentang masa depan sebuah bangsa yang bahkan belum lahir.

Di tengah situasi perang yang belum reda dan kekuasaan kolonial yang baru saja runtuh, seorang tokoh berdiri menyampaikan pandangan yang melampaui zamannya.

Ia adalah Muhammad Yamin—sastrawan, sejarawan, sekaligus politikus—yang hari itu tidak hanya berbicara tentang kemerdekaan, melainkan tentang luasnya batas sebuah negara yang ia bayangkan: Indonesia Raya.

Pidato Yamin pada 31 Mei 1945 bukan sekadar usulan teknis mengenai wilayah. Ia adalah pernyataan ideologis, bahkan imajinasi geopolitik, tentang bagaimana bangsa Indonesia seharusnya memandang dirinya sendiri. Bagi Yamin, Indonesia bukan sekadar bekas wilayah jajahan Belanda.

Indonesia adalah sebuah entitas peradaban—sebuah kesatuan sejarah, budaya, dan nasib—yang membentang dari Sumatera hingga Semenanjung Malaya, bahkan hingga Papua dan lebih jauh.

Dalam pandangan Yamin, batas negara tidak ditentukan oleh garis kolonial, melainkan oleh apa yang ia sebut sebagai “tanah tumpah darah” bangsa Indonesia.

Yamin memandang seluruh Nusantara sebagai satu kesatuan yang telah lama terhubung, baik melalui sejarah kerajaan, jaringan perdagangan, maupun kesamaan budaya dan bahasa.

Menyatukan yang Terpecah

Yamin memulai argumentasinya dengan satu premis: bangsa-bangsa di Nusantara adalah satu rumpun. Mereka, menurutnya, telah mengalami nasib yang sama—penjajahan oleh kekuatan imperialis Barat seperti Portugal, Inggris, Perancis, dan Belanda. Dari pengalaman kolektif inilah, Yamin menarik kesimpulan bahwa kemerdekaan Indonesia seharusnya tidak terbatas pada wilayah Hindia Belanda semata.

Ia bahkan mengutip teks klasik Nagarakretagama untuk menunjukkan bahwa wilayah Nusantara pernah berada dalam satu pengaruh politik dan kebudayaan. Bagi Yamin, ini bukan sekadar romantisme sejarah, melainkan legitimasi atas gagasan persatuan geografis dan kultural.

Dalam pidatonya, Yamin juga mengingatkan tentang nasib bangsa lain yang terpecah, seperti Polandia pada abad ke-18. Ia menegaskan bahwa Indonesia tidak boleh mengalami hal serupa—terpecah karena kepentingan asing. Persatuan, baginya, adalah harga mati.

Lima Lapis Wilayah Indonesia Raya

Gagasan Yamin tentang wilayah Indonesia tidak sederhana. Ia membaginya ke dalam beberapa kategori berdasarkan kondisi politik saat itu.

Lapisan pertama adalah wilayah inti—bekas Hindia Belanda&md ash;yang mencakup Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali dan Nusa Tenggara, serta Maluku. Wilayah inilah yang pada akhirnya menjadi dasar negara Indonesia yang diproklamasikan pada 17 Agustus 1945.

Namun Yamin tidak berhenti di sana.

Lapisan kedua adalah wilayah yang masih berada dalam kondisi perang terbuka, seperti Papua Barat, Morotai, Halmahera, dan Tarakan. Meskipun belum stabil, Yamin menganggap wilayah ini tetap bagian dari Indonesia secara historis dan kultural.

Lapisan ketiga mencakup wilayah di luar Hindia Belanda, seperti Timor Portugis dan Borneo Utara—yang kini dikenal sebagai Sabah, Sarawak, dan Brunei. Wilayah ini, menurut Yamin, tetap berada dalam lingkup Nusantara karena kesamaan etnis dan sejarah.

Lapisan keempat, yang paling kontroversial, adalah Semenanjung Malaya. Yamin secara tegas menyatakan bahwa Malaya merupakan bagian dari bangsa Indonesia. Ia melihat penduduk Melayu sebagai bagian dari identitas yang sama, meskipun berada di bawah kekuasaan Inggris.

Lapisan terakhir adalah empat wilayah Melayu yang saat itu berada di bawah Thailand: Kedah, Perlis, Kelantan, dan Terengganu. Yamin menilai wilayah ini harus dikembalikan ke rumpun Melayu dan, pada akhirnya, menjadi bagian dari Indonesia.

Antara Idealisme dan Tuduhan Ekspansionisme

Gagasan besar Yamin tentu tidak berjalan tanpa kritik. Sejumlah tokoh nasionalis lain mempertanyakan dasar pemikirannya. Salah satu kritik paling keras datang dari Mohammad Hatta, yang menilai bahwa Yamin terlalu bebas menafsirka n sejarah.

Hatta melihat bahwa penggunaan sumber seperti Nagarakretagama tidak bisa dijadikan dasar politik modern. Baginya, negara harus dibangun di atas realitas politik yang ada, bukan pada bayangan masa lalu.

Selain itu, gagasan Yamin juga berpotensi dianggap sebagai bentuk ekspansionisme. Di tengah situasi global pasca-Perang Dunia II, di mana semangat anti-kolonialisme sedang menguat, ide memperluas wilayah negara justru bisa menimbulkan konflik baru.

Apalagi wilayah-wilayah yang dimaksud Yamin berada di bawah kekuasaan negara lain, seperti Inggris dan Thailand. Upaya memasukkan wilayah tersebut ke dalam Indonesia berisiko memicu ketegangan internasional.

Realitas Politik 1945

Ketika Proklamasi Kemerdekaan Indonesia akhirnya dikumandangkan, para pendiri bangsa dihadapkan pada pilihan yang tidak mudah: mengejar idealisme atau menerima realitas.

Dalam sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada 19 Agustus 1945, diputuskan bahwa wilayah Indonesia mencakup bekas Hindia Belanda. Keputusan ini mencerminkan pendekatan pragmatis—mengutamakan stabilitas dan pengakuan internasional.

Pilihan ini juga tidak lepas dari situasi geopolitik saat itu. Jepang baru saja menyerah kepada Sekutu, dan kekosongan kekuasaan membuka peluang bagi Belanda untuk kembali. Dalam kondisi seperti itu, memperluas klaim wilayah justru dapat melemahkan posisi Indonesia yang masih rapuh.

Sejarah yang Berjalan Berbeda

Seiring berjalannya waktu, wilayah-wilayah yang pernah disebut Yamin berkembang menjadi negara-negara merdeka. Malaya menjadi Malaysia, Singapura berdiri sebagai negara kota, Brunei tetap sebagai monarki, dan Timor Timur—yang kini dikenal sebagai Timor Leste—memilih jalannya sendiri.

Papua Barat, yang sempat menjadi sengketa panjang, baru resmi menjadi bagian Indonesia pada 1963. Itu pun melalui proses diplomasi dan konflik yang tidak sederhana.

Realitas ini menunjukkan bahwa gagasan Indonesia Raya ala Yamin tidak pernah benar-benar terwujud. Nusantara tetap terpecah menjadi beberapa negara, masing-masing dengan identitas dan kepentingannya sendiri.

Peninggalan yang Tersisa

Meski demikian, pemikiran Yamin tidak sepenuhnya hilang. Ia meninggalkan satu warisan penting: gagasan tentang kesatuan budaya dan sejarah di kawasan Nusantara.

Konsep “serumpun” yang sering digunakan dalam hubungan antara Indonesia, Malaysia, dan negara-negara lain di Asia Tenggara, pada dasarnya berakar dari pandangan seperti yang diusung Yamin. Ia mengingatkan bahwa di balik batas negara, terdapat ikatan yang lebih dalam—bahasa, budaya , dan sejarah yang saling terhubung.

Namun sejarah, seperti yang sering terjadi, memilih jalannya sendiri. Indonesia lahir bukan sebagai negara yang mencakup seluruh Nusantara, melainkan sebagai entitas yang terbentuk dari kompromi antara idealisme dan realitas.

Di Antara Mimpi dan Batas

Pidato Muhammad Yamin pada 31 Mei 1945 kini dapat dibaca sebagai sebuah dokumen penting—bukan karena ia menjadi dasar kebijakan, melainkan karena ia mencerminkan luasnya imajinasi para pendiri bangsa.

Ia menunjukkan bahwa Indonesia pernah dibayangkan sebagai sesuatu yang jauh lebih besar dari yang kita kenal hari ini. Sebuah negara yang tidak hanya dibatasi oleh garis kolonial, tetapi oleh rasa kebersamaan yang melintasi pulau, laut, dan bahkan negara.

Namun pada akhirnya, sejarah memilih batas yang lebih sempit—batas yang mungkin lebih realistis, tetapi juga meninggalkan pertanyaan: bagaimana jika gagasan itu yang dipilih?

Di antara mimpi besar dan kenyataan politik, Indonesia berdiri sebagai hasil dari pilihan-pilihan sulit. Dan di balik itu semua, gagasan Yamin tetap hidup sebagai pengingat bahwa bangsa ini pernah membayangkan dirinya lebih luas dari sekadar peta.*