Pakubuwono XI berjalan dalam sebuah prosesi resmi di Surakarta pada akhir 1930-an. Di balik kemegahan busana, medali, dan kirab adat, masa penobatannya sarat tarik-menarik politik keraton dan campur tangan pemerintah kolonial Belanda. (Foto: Dok. Riwara.id)

SOLO, RIWARA.id — Tak banyak yang tahu, penobatan Pakubuwono XI pada 1939 bukan sekadar upacara sakral penuh kemegahan. Di balik kirab agung dan gemerlap Keraton Surakarta, tersimpan drama perebutan takhta, tarik-menarik kepentingan keluarga istana, hingga campur tangan pemerintah kolonial Belanda yang nyaris memecah keraton.

Tanggal 20 Februari 1939 bukan sekadar hari penobatan raja di tanah Jawa. Ia adalah titik temu antara tradisi, konflik internal keraton, dan kepentingan politik kolonial yang membentuk arah sejarah Kasunanan Surakarta.

Pada hari itu, Pangeran Hangabehi resmi naik takhta sebagai Pakubuwono XI, menggantikan posisi raja sebelumnya dalam sebuah prosesi yang megah sekaligus sarat makna politik.

Namun, jalan menuju singgasana bukanlah jalur lurus. Ia dipenuhi tarik-menarik kepentingan, perdebatan panjang, hingga campur tangan pemerintah Hindia Belanda.

Dari Ontoseno ke Lingkar Kekuasaan Keraton

Sunan Pakubuwono XI lahir pada 1 Februari 1886 dengan nama Bendara Raden Mas Ontoseno, putra dari Pakubuwono X dan Kanjeng Raden Ayu Mandoyo Retno.

Sejak kecil, Ontoseno tidak hanya dibesarkan dalam tradisi aristokrasi Jawa, tetapi juga dikenalkan pada pendidikan modern ala Barat. Ia mengenyam pendid ikan di Europesche Lagere School (ELS) Surakarta, sebuah institusi pendidikan elit pada masa kolonial yang umumnya hanya diakses oleh kalangan priyayi dan bangsawan.

Pendidikan itu membentuk perspektifnya—membuatnya berbeda dari sebagian besar elite keraton yang masih sepenuhnya berakar pada sistem tradisional. Bahkan, ia sempat melanjutkan pendidikan ke Belanda, memperluas wawasan politik dan sosialnya di tengah perubahan dunia awal abad ke-20.

Kariernya di lingkungan keraton mulai menguat pada 1911, saat ia diangkat sebagai Pangageng Wedana Tengen, sekaligus dipercaya memimpin dewan kerajaan (Ratnagari). Posisi ini bukan sekadar administratif, tetapi juga strategis dalam menentukan arah kebijakan internal keraton.

Bersentuhan dengan Gerakan Nasional

Di luar tembok keraton, gelo mbang kebangkitan nasional tengah menguat. Organisasi modern seperti Sarekat Islam dan Budi Utomo menjadi wadah perjuangan rakyat melawan dominasi kolonial.

Menariknya, Hangabehi tidak sepenuhnya menjauh dari arus ini.

Ia diketahui memiliki kedekatan dengan tokoh-tokoh pergerakan seperti Haji Samanhudi dan H.O.S. Tjokroaminoto. Pada sekitar tahun 1913, ia bahkan berperan dalam memberikan perlindungan terhadap aktivitas Sarekat Islam di Surakarta.

Keterlibatan ini menunjukkan bahwa Hangabehi bukan sekadar bangsawan pasif, melainkan figur yang bersinggungan langsung dengan dinamika sosial-politik di luar keraton.

Pada 1921–1922, ia juga tercatat pernah memimpin cabang Surakarta dari Budi Utomo. M eski masa jabatannya singkat, langkah ini memperkuat citranya sebagai bangsawan yang terbuka terhadap gagasan modern dan nasionalisme.

Persaingan Menuju Takhta

Meski memiliki rekam jejak yang cukup kuat, Hangabehi bukanlah kandidat utama pewaris takhta.

Nama lain seperti Pangeran Kusumoyudo kerap disebut lebih unggul dalam hal kecakapan dan intelektualitas. Hal ini memicu perdebatan panjang di kalangan keluarga keraton, bahkan hingga melibatkan tokoh-tokoh politik dan masyarakat luas.

Persoalan suksesi di Kasunanan Surakarta pada masa itu bukan sekadar urusan internal keluarga. Ia telah menjadi isu publik yang sarat kepentingan, terutama karena posisi strategis keraton dalam struktur kekuasaan kolonial.

Dalam konteks ini, pemerintah Hindia Belanda memainkan peran penting sebagai “penent u akhir”.

Dengan mempertimbangkan stabilitas politik dan kepentingan kolonial, pemerintah akhirnya memberikan rekomendasi yang mengarah pada pengangkatan Hangabehi sebagai raja. Keputusan ini, meski tidak sepenuhnya mengakhiri perbedaan pendapat, berhasil meredam potensi konflik terbuka.

Prosesi Jumenengan yang Megah

Penobatan Pakubuwono XI berlangsung dalam rangkaian prosesi panjang yang dimulai sejak pagi hari di Keraton Surakarta.

Upacara digelar di Pendopo Agung Sasono Sewoko, salah satu ruang paling sakral dalam kompleks keraton. Di tempat ini, Hangabehi terlebih dahulu dilantik sebagai putra mahkota dengan gelar kebangsawanan lengkap.

Selanjutnya, ia diminta menyatakan kesediaannya untuk menerima kontrak politik dengan pemerintah Hindia Belanda—sebuah formalitas yang mencerminkan realitas kekuasaan pada masa itu.

Setelah itu, barulah ia resmi dinobatkan sebagai:

Kanjeng Susuhunan Pakubuwono XI, Senopati ing Ngalaga Abdurrahman Sayidin Panatagama, Ingkang Jumeneng Kaping XI ing Nagari Surakarta Hadiningrat.

Acara ini dihadiri oleh berbagai tokoh penting, antara lain:

Mangkunegara VII
Perwakilan dari Paku Alam VIII
Pejabat tinggi pemerintah kolonial

Tak hanya itu, bangsawan dari berbagai wilayah Nusantara juga turut hadir, menegaskan pentingnya momen tersebut dalam konteks politik antar kerajaan.

Kirab Agung dan Antusiasme Rakyat

Salah satu bagian paling mencolok dari rangkaian jumenengan adalah kirab agung.

Dalam prosesi ini, Sunan menaiki kereta kencana Kyai Garuda Kencana, yang ditarik delapan ekor kuda dan dikawal ratusan prajurit keraton. Arak-arakan melintasi jalan-jalan utama Kota Surakarta, disambut ribuan warga yang memadati sisi jalan.

Antusiasme masyarakat begitu besar hingga menye babkan kepadatan di berbagai titik kota.

Perayaan tidak berhenti di situ. Di alun-alun utara, digelar pasar malam, pameran, serta pertunjukan seni budaya yang berlangsung selama beberapa hari. Momen ini menjadi ruang pertemuan antara kekuasaan simbolik raja dan kehidupan rakyat sehari-hari.

Raja di Tengah Batas Kekuasaan

Meski dinobatkan sebagai raja, kekuasaan Pakubuwono XI tidak sepenuhnya bebas.

Sejak awal abad ke-20, otoritas politik keraton telah mengalami penyusutan signifikan akibat kebijakan pemerintah kolonial. Raja lebih berperan sebagai simbol budaya dan penjaga tradisi, dibanding sebagai penguasa politik yang otonom.

Namun, dalam keterbatasan itu, Pakubuwono XI tetap berupaya menjalankan perannya.

Dalam pidato pertamanya setelah penobatan, ia menyampaikan komitmen untuk memerintah dengan baik, termasuk mendorong pembangunan infrastruktur seperti jalan dan jembatan.

Langkah ini menunjukkan upaya adaptasi terhadap tuntutan zaman, di mana modernisasi mulai menjadi kebutuhan mendesak.

Masa Jepang dan Arah Menuju Kemerdekaan

Periode pemerintahan Pakubuwono XI berlanjut hingga masa pendudukan Jepang—salah satu fase paling berat dalam sejarah Indonesia.

Di tengah tekanan rezim militer Jepang, Kasunanan Surakarta tetap berupaya menjaga eksistensinya. Lebih dari itu, keraton juga mulai terlibat dalam proses menuju kemerdekaan.

Melalui para bangsawan dan pejabatnya, Surakarta turut berkontribusi dalam BPUPKI, sebuah bada n yang dibentuk untuk merancang dasar-dasar negara Indonesia merdeka.

Kedekatan dengan tokoh-tokoh pergerakan nasional menjadi modal penting dalam fase ini.

Hal ini memperlihatkan bahwa meski berada dalam struktur feodal dan tekanan kolonial, keraton tetap memiliki peran dalam arus besar sejarah bangsa.

Warisan Sejarah Pakubuwono XI

Pakubuwono XI mungkin tidak memerintah dalam waktu yang panjang. Namun, posisinya berada di titik krusial perubahan zaman—dari kolonialisme menuju kemerdekaan.

Ia adalah representasi dari generasi bangsawan Jawa yang harus bernegosiasi dengan kekuasaan kolonial, sekaligus merespons bangkitnya nasionalisme.

Di satu sisi, ia terikat pada kontrak politik dengan Belanda. Di sisi lain, ia membuka ruang bagi keterlibatan keraton dalam gerakan menuju Indonesia merdeka .

Warisan inilah yang membuat kisahnya tidak sekadar penting bagi sejarah Surakarta, tetapi juga bagi narasi besar Indonesia.

Antara Tradisi, Politik, dan Sejarah

Jumenengan Pakubuwono XI bukan hanya sebuah upacara penobatan. Ia adalah refleksi dari dinamika kompleks antara tradisi Jawa , kepentingan kolonial, dan aspirasi kemerdekaan.

Di balik kemegahan kereta kencana dan prosesi adat, tersimpan cerita tentang kompromi, strategi, dan harapan.

Sejarah mencatat, dari dalam tembok keraton yang tampak tenang, sebenarnya tengah berlangsung pergulatan besar yang ikut menentukan arah masa depan bangsa.*