Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat menyampaikan keterangan pers terkait potensi penghematan BBM dari kebijakan WFH satu hari sepekan. (Foto: Sekretariat Kabinet RI)

RIWARA.id — Satu hari bekerja dari rumah ternyata bisa berdampak besar pada pengeluaran energi nasional. Pemerintah memperkirakan, kebijakan WFH seminggu sekali berpotensi menghemat konsumsi bahan bakar minyak hingga Rp59 triliun per tahun.

Pernyataan tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, yang menilai pengurangan mobilitas pekerja akan berdampak langsung pada konsumsi energi masyarakat.

“Total pembelanjaan BBM masyarakat berpotensi untuk dihemat hingga Rp59 triliun,” ujar Airlangga dalam konferensi pers, Selasa 31 Maret 2026.

Lalu, bagaimana hitungan tersebut bisa muncul?

Secara sederhana, kebijakan WFH satu hari dalam sepekan akan mengurangi frekuensi perjalanan pekerja ke kantor. Jika diasumsikan pekerja melakukan perjalanan lima hari dalam seminggu, maka WFH dapat memangkas mobilitas hingga 20 persen.

Pengurangan perjalanan ini berdampak langsung pada konsumsi BBM, terutama di kota-kota besar dengan tingkat komuter tinggi seperti Jakarta, Surabaya, dan Bandung.

Selain itu, penghematan tidak hanya berasal dari penggunaan kendaraan pribadi, tetapi juga dari berkurangnya operasional transportasi umum dan distribusi berbasis mobilitas harian pekerja.

Kebijakan ini juga memiliki efek berantai. Berkurangnya kemacetan akan membuat kendaraan yang tetap beroperasi menjadi lebih efisien dalam penggunaan bahan bakar.

Namun, angka Rp59 triliun tersebut merupakan estimasi makro yang bergantung pada sejumlah asumsi, termasuk tingkat kepatuhan perusahaan dalam menerapkan WFH serta jumlah pekerja yang benar-benar dapat bekerja dari rumah.

Di sisi lain, tidak semua sektor dapat menerapkan kebijakan ini. Sejumlah bidang seperti kesehatan, energi, manufaktur, dan transportasi tetap membutuhkan kehadiran fisik pekerja, sehingga kontribusi penghematan energi menjadi terbatas.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan bahwa kebijakan WFH bersifat imbauan dan disesuaikan dengan kondisi masing-masing perusahaan.

Dengan demikian, realisasi penghematan energi sangat bergantung pada implementasi di lapangan.

Sejumlah pengamat menilai, meskipun angka Rp59 triliun terdengar besar, potensi penghematan tetap realistis jika kebijakan ini diterapkan secara luas dan konsisten, terutama di sektor yang berbasis pekerjaan digital.

Selain efisiensi energi, manfaat lain yang bisa dirasakan adalah penurunan kemacetan dan emisi karbon di wilayah perkotaan.

Namun, tantangan tetap ada. Infrastruktur digital, budaya kerja, serta pengawasan kinerja menjadi faktor penting yang menentukan keberhasilan kebijakan ini.

Dengan berbagai variabel tersebut, WFH satu hari dalam sepekan dapat menjadi langkah awal menuju sistem kerja yang lebih efisien, meski dampak akhirnya akan sangat ditentukan oleh tingkat adopsi di dunia usaha.*