Riwara.id – Program digitalisasi bansos yang sudah mulai digaungkan sejak 2025 terus dilakukan dan diupayakan Kementerian Sosial guna mempercepat penyaluran distribusi bansos dan meminimalisir terjadinya penyimpangan proses penyaluran bansos.

Seperti diketahui, program pengembangan infrastruktur digital publik pada program perlindungan sosial atau Perlinsos yang dicanangkan Dewan Ekonomi Nasional sangat didukung oleh Kemensos. Ini akrena program digitalisasi bansos sangat penting untuk mendapat data yang akurat di lapangan agar bansos diberikan pada pihak yang tepat.

"Kita tidak bisa lagi menghindar bahwa penyaluran bansos ini harus melibatkan teknologi," ujar Menteri Sosial, Saifullah Yusuf atau Gus Ipul dikutip dari laman Kemensos, Rabu, 1 April 2026. 

 Gus Ipul menambahkan, data yang paling kita butuhkan adalah data yang akurat. Nah, data akurat itu tidak ada pilihan lain ya dengan teknologi yang tepat.

Selama ini penyaluran bansos dilakukan melalui Himpunan Bank Negara (Himbara) dan PT Pos. Namun, cara ini tak jarang menghadapi kendala karena adanya perbedaan literasi mengenai keuangan dan teknologi di tengah para penerima manfaat.

Meski diakui bahwa belum semua masyarakat Indonesia melek teknologi digital, tapi Kemensos optimis digitalisasi bansos akan membuat penyaluran bansos lebih terarah dan tepat sasaran serca dil akukan dengan proses yang lebih cepat.

Digitalisasi bansos akan mempermudah proses pendaftaran, verifikasi, hingga penyaluran bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) tahap 2 yang pencairannya mulai kembali dilakukan bulan April 2026 ini.

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2025 dan Inpres Nomor 8 Tahun 2025 menjelaskan bahwa DTSEN dijadikan sebagai basis pensasaran program bansos hingga subsidi sosial. Termasuk intervensi program secara targeted.

Saat ini beberapa daerah di Indonesia sudah menerapkan digitalisasi bansos untuk mempercepat proses penyaluran bansos, salah satu wilayah yang menjadi uji coba digitalisasi bansos dan dinilai cukup berhasil adalah wilayah Malang.

Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Malang telah merintis data secara akurat. 
" Kabupaten Malang termasuk salah satu kabupaten yang sudah merintis untuk menghadirkan data yang akurat itu. Tentunya dengan kerja sama melalui banyak pihak untuk memberikan layanan, termasuk dengan Baznas (Badan Amil Zakat Nasional)," tutur Gus Ipul.

Saat ini pengelolaan DTSEN ada di tangan BPS, tugas utamanya adalah terus melakukan pemutakhiran data agar didapat data-data yang faktual. Kemensos akan terus memantau digitalisasi bansos di berbagai daerah di Indonesia, dengan adanya digitalisasi bansos diharapkan data yang disajikan akan semakin akurat.***