RIWARA.id - Pemerintah tengah mengkaji kebijakan bekerja dari rumah (work from home / WFH) satu hari dalam sepekan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai upaya mendorong efisiensi konsumsi bahan bakar minyak (BBM). Namun, rencana tersebut menuai kritik dari kalangan serikat pekerja yang menilai dampaknya relatif kecil dan berpotensi memengaruhi produktivitas.

Pemerintah Siapkan Skema WFH untuk Efisiensi Energi

Kebijakan WFH satu hari dalam sepekan direncanakan berlaku bagi ASN dan akan diimbau juga kepada sektor swasta. Rencana ini disebut sebagai bagian dari langkah efisiensi energi di tengah dinamika global, termasuk meningkatnya ketegangan geopolitik yang berdampak pada harga energi.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa kebijakan tersebut masih dalam tahap perumusan dan merupakan arahan Presiden dalam sidang kabinet paripurna.

“Sebagaimana disampaikan Bapak Presiden pada saat sidang kabinet paripurna bahwa kita sedang merumuskan beberapa kebijakan dalam rangka kita mulai menyadari bahwa kita semua harus bersama-sama mengefisienkan diri kita dalam hal bekerja,” ujar Prasetyo.

Ia menegaskan bahwa kebijakan ini tidak berkaitan dengan gangguan pasokan energi nasional.

“Sebagaimana yang terus kita sampaikan bahwa Insyaallah pasokan BBM tidak ada masalah, pasokan BBM aman,” tambahnya.

Menurutnya, kebijakan ini juga tidak akan diterapkan secara menyeluruh di semua sektor.

“Supaya tidak disalahpahami, misalnya sektor pelayanan, industri, perdagangan tentu mungkin tidak menjadi bagian dari kebijakan tersebut,” kata Prasetyo.

Serikat Pekerja Soroti Perhitungan Efisiensi

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN) Ristadi menyampaikan kritik terhadap rencana tersebut. Ia menilai perhitungan efisiensi BBM dari kebijakan WFH perlu dikaji lebih mendalam.

“Pemerintah melalui Menko Ekonomi mengumumkan berencana memberlakukan WFH ASN satu hari dalam seminggu dan mengimbau juga untuk swasta, setelah Lebaran dalam rangka efisiensi konsumsi BBM,” kata Ristadi, Rabu (25/3/2026).

Menurut dia, asumsi penghematan konsumsi BBM hingga 20 persen dinilai tidak realistis.

“Jika berharap dari WFH ASN dan imbauan kepada sektor swasta bisa efisiensi konsumsi BBM sampai 20 persen, hitungan tersebut keliru, bahkan berpotensi menimbulkan efek kontraproduktif,” ujarnya.

Dampak Diperkirakan Terbatas

Ristadi menjelaskan, jumlah ASN termasuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sekitar 5,58 juta orang. Angka ini relatif kecil dibandingkan total penduduk bekerja di Indonesia yang mencapai sekitar 146 juta orang, berdasarkan data ketenagakerjaan nasional.

Dengan demikian, kebijakan tersebut diperkirakan hanya menjangkau sekitar 3,8 persen tenaga kerja.

Jika diterapkan satu hari dalam sepekan, dampak efisiensi dinilai semakin kecil.

“Jika cuma sehari, maka jatuhnya sekitar 0,76 persen saja efisiensinya,” katanya.

Ia menambahkan, konsum si BBM terbesar justru berasal dari aktivitas produksi industri dan distribusi, bukan dari mobilitas pekerja.

Sektor Swasta Dinilai Sulit Terapkan WFH

Menurut Ristadi, penerapan WFH relatif memungkinkan di kalangan ASN karena banyak pekerjaan bersifat administratif dan berbasis digital.

Namun, kondisi berbeda terjadi di sektor swasta, terutama pada bidang produksi.

“Mayoritas pekerjaan di sektor swasta adalah di segmen produksi yang tidak memungkinkan dikerjakan dari rumah,” ujarnya.

Ia menilai, jika diterapkan secara luas tanpa penyesuaian, kebijakan tersebut berpotensi menurunkan produktivitas dan menyulitkan operasional perusahaan.

Potensi Dampak Lanjutan

Ristadi juga menyoroti kemungkinan bahwa kebijakan WFH tidak serta-merta menurunkan konsumsi BBM.

Menurut dia, tidak ada jaminan bahwa pekerja yang bekerja dari rumah akan sepenuhnya mengurangi mobilitas.

“Tidak bisa dijamin ASN yang WFH tidak tetap melakukan aktivitas di luar rumah yang justru meningkatkan konsumsi BBM,” katanya.

Ia menambahkan, jika produktivitas menurun, kondisi tersebut berpotensi berdampak pada pasokan barang dan stabilitas harga.

Usulan Alternatif Kebijakan

Sebagai alternatif, Ristadi mengusulkan kebija kan yang dinilai lebih tepat sasaran untuk menekan konsumsi BBM, antara lain mendorong penggunaan transportasi ramah lingkungan.

“Pejabat dan ASN yang rumahnya dekat dengan kantor bisa diarahkan menggunakan sepeda atau kendaraan non-BBM,” ujarnya.

Selain itu, ia juga mendorong pemerintah mempercepat penerapan teknologi produksi yang lebih hemat energi sebagai solusi jangka panjang.

Rencana penerapan WFH satu hari dalam sepekan merupakan bagian dari upaya pemerintah meningkatkan efisiensi energi di tengah tantangan global.

Namun, efektivitas kebijakan tersebut masih menjadi perdebatan dan memerlukan kajian lebih lanjut agar tidak menimbulkan dampak lanjutan terhadap produktivitas dan aktivitas ekonomi.

Pemerintah menegaskan bahwa kebijakan ini masih dalam tahap kajian dan belum menjadi keputusan final.*