Gelombang penolakan publik di Jepang menguat di tengah tekanan global, saat isu pengiriman kapal perang ke Timur Tengah memicu dilema besar bagi pemerintah Tokyo. (Foto: Ilustrasi di buat menggunakan teknologi buatan AI)

RIWARA.id - Mayoritas masyarakat Jepang menolak rencana pengiriman kapal perang ke Timur Tengah untuk merespons eskalasi perang di Iran. Hasil ini terungkap dari dua jajak pendapat terbaru yang dirilis akhir pekan lalu, di tengah tekanan kuat dari Amerika Serikat agar sekutunya ikut menjaga keamanan jalur vital energi global di Selat Hormuz.

Survei yang dilakukan Yomiuri Shimbun menunjukkan 67% responden menolak pengerahan Pasukan Bela Diri Jepang (SDF) ke kawasan konflik. Sementara itu, jajak pendapat All Nippon News Network mencatat 52% publik juga menyatakan sikap serupa.

Penolakan ini menegaskan kuatnya sentimen anti-keterlibatan militer di kalangan masyarakat Jepang, meski situasi geopolitik semakin memanas.

Dukungan ke PM Takaichi Tetap Tinggi

Menariknya, di tengah penolakan tersebut, tingkat kepercayaan publik terhadap Perdana Menteri Sanae Takaichi tetap tinggi. Survei Yomiuri mencatat tingkat dukungan mencapai 71%, sementara ANN menunjukkan angka 65,2%.

Mayoritas responden juga menilai positif hasil pertemuan Takaichi dengan Presiden Donald Trump pada 19 Maret lalu, meski isu kontribusi Jepang dalam pengamanan Selat Hormuz menjadi sorotan utama.

Strategi Hati-hati Tokyo Hadapi Washington

Dalam pertemuan tersebut, Takaichi dinilai berhasil menghindari konfrontasi langsung dengan Trump. Namun, Washington terus mendorong Tokyo agar mengambil peran lebih besar dalam menjaga stabilitas kawasan.

Di sisi lain, Jepang menghadapi dilema serius. Sebagian besar impor minyaknya bergantung pada jalur Selat Hormuz, yang kini berada dalam kondisi tidak stabil akibat konflik di Iran.

Takaichi menegaskan kepada Trump bahwa Jepang siap berkontribusi, tetapi tetap terikat oleh batasan hukum domestik.

Opsi Kapal Penyapu Ranjau Mulai Dipertimbangkan

Menteri Luar Negeri Toshimitsu Motegi memberi sinyal bahwa Jepang bisa mempertimbangkan pengiriman kapal penyapu ranjau, namun dengan syarat telah terjadi gencatan senjata.

“Teknologi penyapu ranjau Jepang adalah yang terbaik di dunia. Kami bisa mempertimbangkannya jika ranjau menjadi hambatan setelah konflik mereda,” ujar Motegi dalam wawancara televisi, Minggu (22/3).

Pernyataan ini membuka kemungkinan keterlibatan terbatas Jepang tanpa melanggar prinsip konstitusi damai.

Pemerintah Tegaskan Belum Ada Keputusan

Sementara itu, Sekretaris Kabinet Minoru Kihara menegaskan bahwa pemerintah belum mengambil langkah konkret terkait pengerahan militer.

“Jepang akan terus berkomunikasi dengan negara-negara terkait dan mengkaji situasi dengan cermat sebelum mengambil keputusan,” ujarnya dalam konferensi pers, Senin (23/3).

Ia juga memastikan bahwa Jepang tidak membuat komitmen khusus dalam pertemuan tingkat tinggi sebelumnya terkait pengamanan jalur maritim di kawasan tersebut.

Trauma Sejarah dan Konstitusi Pasifis

Penolakan publik tidak lepas dari konstitusi pasifis Jepang pasca-Perang Dunia II, yang membatasi peran militer hanya untuk pertahanan diri.

Hingga kini, pemerintah menilai konflik di Iran belum masuk kategori ancaman eksistensial bagi Jepang, sehingga tidak ada dasar hukum kuat untuk pengerahan militer.

Sebagai catatan sejarah, Jepang pernah mengirim enam kapal penyapu ranjau ke Teluk Persia pada April 1991, pasca Perang Teluk—menjadi pengerahan militer luar negeri pertama sejak perang dunia.

45 Kapal Jepang Masih Terdampak

Motegi juga mengungkapkan bahwa sekitar 45 kapal yang terkait dengan Jepang masih terdampak situasi di Selat Hormuz.

Meski muncul laporan dari Kyodo News bahwa Iran siap memberikan akses khusus bagi kapal Jepang, pemerintah Tokyo menegaskan tidak akan mengambi l jalur negosiasi sepihak.

“Kami tidak membahas perlakuan khusus dalam komunikasi terakhir dengan pihak Iran,” tegas Motegi.

Jepang di Persimpangan Sulit

Hasil jajak pendapat ini menegaskan posisi sulit Jepang: di satu sisi menghadapi tekanan sekutu utama, di sisi lain harus menjaga kehendak publik dan batasan konstitusi.

Dengan ketergantungan tinggi terhadap energi Timur Tengah, setiap langkah Tokyo akan berdampak besar, tidak hanya bagi stabilitas regional tetapi juga keamanan ekonomi domestik.*