Bupati dan Wakil Bupati Rejang Lebong periode 2025-2030, Fikri – Hilendri (Foto: Pemkab Rejang Lebong)

RIWARA.ID – Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, memastikan roda pemerintahan dan pelayanan publik tetap berjalan normal setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap kepala daerah setempat dan sejumlah pihak lainnya.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Rejang Lebong Iwan Sumantri menegaskan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) diminta tetap menjalankan tugas seperti biasa dan tidak terpengaruh oleh proses hukum yang sedang berlangsung.

“Kami memastikan roda pemerintahan tetap berjalan sebagaimana biasanya. Seluruh organisasi perangkat daerah diminta tetap melaksanakan tugas dan pelayanan kepada masyarakat dengan baik,” kata Iwan Sumantri, sebagaimana dikutip riwara.id dari Antara pada hari ini Selasa (10/3/2026).

Pelayanan Publik Dipastikan Tetap Normal

Menurut Iwan, proses hukum yang tengah berlangsung tidak boleh menghambat kewajiban aparatur sipil negara (ASN) dalam melayani masyarakat.

Ia menegaskan stabilitas birokr asi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong tetap terjaga meskipun sejumlah pejabat daerah dikabarkan diamankan oleh lembaga antirasuah.

“Kami menjamin stabilitas birokrasi tetap berjalan dengan baik,” ujarnya.

Sekda juga meminta seluruh ASN di lingkungan Pemkab Rejang Lebong agar tetap fokus menjalankan tugas dan tidak terpengaruh oleh isu yang belum terverifikasi.

Sekda Baru Mengetahui Informasi Saat Sahur

Terkait detail operasi senyap yang dilakukan KPK, Iwan mengaku belum menerima laporan lengkap mengenai kronologi maupun identitas pasti para pejabat yang diamankan.

Ia mengatakan informasi mengenai OTT tersebut baru diketahui setelah waktu sahur.

“Saya juga baru mendapat informasi tersebut setelah waktu sahur. Untuk lebih jelasnya, kita masih menunggu keterangan resmi dari pihak KPK,” terangnya.

Langsung Pimpin Rapat Koordinasi

Usai memberikan keterangan kepada awak media, Iwan Sumantri langsung menjalankan aktivitas kedinasan seperti biasa.

Ia bahkan memimpin rapat koordinasi bersama sejumlah kepala OPD di kantor bupati guna memastikan program kerja daerah tetap berjalan sesuai rencana.

Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga stabilitas pemerintahan daerah di tengah situasi yang sedang berkembang.

Bupati dan Sejumlah Pejabat Diduga Diamankan

Sebelumnya, tim penindakan KPK dikabarkan melakukan operasi tangkap tangan di kediaman Bupati Rejang Lebong di Kota Bengkulu pada Senin sore (9/3/2026).

Dalam operasi tersebut, sejumlah pejabat daerah dan pihak swasta diduga ikut diamankan penyidik KPK.

Beberapa pihak yang disebut-sebut terjaring dalam operasi tersebut antara lain:

Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri

Kepala Dinas PUPR berinisial HEP

Staf Dinas PUPR berinisial J

Dua pihak kontraktor berinisial EM dan Y

Penangkapan tersebut diduga berkaitan dengan tindak pidana korupsi proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong.

Status Hukum Masih Menunggu Keterangan KPK

Hingga saat ini pihak KPK belum memberikan keterangan resmi mengenai status hukum para pihak yang diamankan dalam OTT tersebut.

Sesuai prosedur hukum, KPK memiliki waktu 1 x 24 jam untuk menentukan status para pihak yang ditangkap dalam operasi tersebut.

Publik kini menunggu konferensi pers resmi dari lembaga antirasuah untuk mengetahui kronologi lengkap serta nilai dugaan suap dalam perkara tersebut.*