RIWARA.id – Kementerian Pertanian (Kementan) menemukan adanya beras subsidi untuk rakyat miskin yang diduga dioplos, lalu dijual dengan harga premium. Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman mengecam keras praktik tersebut saat meninjau lokasi temuan di Matraman, Jakarta Timur, Rabu 28 Oktober 2026.
Beras yang dioplos tersebut adalah beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dari Bulog yang merupakan subsidi pemerintah. Beras itu diduga dikemas ulang untuk dipasarkan dengan harga yang lebih mahal. Beras SPHP yang biasanya dijual dengan Rp12.500/kg, setelah dioplos dijual kembali dengan harga Rp17.000/kg.
Temuan awal beras oplosan tersebut sebanyak 600 ton, namun untuk jumlah keseluruhan saat ini masih dalam pengecekan. Diperkirakan beras oplosan tersebut telah mencapai ribuan ton. Temuan itu terungkap saat Mentan Amran melakukan inspeksi mendadak (sidak) di Pasar Induk Beras Cipinang dan Kayu Manis Jakarta.
Dari hasil temuan tersebut, di tempat oknum penyalur, hanya 20% beras SPHP yang dipajang untuk umum, sementara 80% sisanya dibongkar untuk dioplos dan dijadikan beras premium palsu. Hasil keuntungan dari beras oplosan ini mencapai Rp4.500/kg.
Pemerintah mengindentifikasi adanya komplotan khusus mafia beras dalam kasus beras oplosan ini. Berdasarkan informasi awal, pasokan beras subsidi ini diduga keluar dari salah satu Gudang Bulog di wilayah Jakarta.
Mentan Amran meminta kepolisian untuk mengusut kasus ini hingga ke akarnya. Ia akan mengawal proses pengusutannya hingga tuntas, agar pihak yang bertanggung jawab dapat diproses sesuai hukum dan hak masyarakat atas pangan tetap terlindungi.
“Beras ini untuk saudara kita yang berada di bawah kemiskinan yaitu desil 1,2,3,4, bahkan 5. Ini sangat dibutuhkan, tetapi mereka malah melakukan perampokan seperti ini. Tidak ada lagi rasa kemanusiaannya. Ini adalah beras untuk orang miskin yang disubsidi pemerintah, tetapi malah dioplos. Ini biadab,” tegas Mentan Amran dikutip Riwara.id dari akun Instagram @bakom.ri, Rabu 28 Oktober 2026.
Praktik kecurangan ini dituding menjadi salah satu pemicu melonjaknya harga beras di pasaran karena kuota beras subsidi yang sengaja ditahan dan dimanipulasi harganya.
Pemerintah berkomitmen jika tidak ada kompromi dalam kasus beras oplosan ini. Apabila ada oknum dari Kementan maupun Bulog yang terbukti terlibat dalam kasus tersebut, maka akan langsung dipecat dan diproses pidana.
Saat ini, pelaku utama yang ada di lapangan telah ditangkap Polres Jakarta Timur dan Bareskrim Polri. Pemerintah mendorong penegak hukum untuk memberikan hukuman terberat karena hal itu sangat berdampak pada ratusan juta orang konsumen.
Kementan menemukan beras subsidi yang diduga dioplos, lalu dijual dengan harga premium. Total temuan ada 600 ton beras.