RIWARA.id - Anggota Komisi II DPR RI, Indrajaya menyoroti langkah Kementerian Kehutanan yang menjatuhi sanksi administratif terhadap 32 perusahaan yang terlibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Dilansir dari DPR.go.id, langkah tersebut dikritik oleh Indajaya karena tidak sebanding dengan penderitaan yang saat ini sedang dihadapi oleh masyarakat.
Menurut Indrajaya, penanganan karhutla tidak hanya boleh berhenti di sanksi administratif saja.
Pemerintah harus bisa menegakkan hukum yang tegas terhadap perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran dan penyebab karhutla.
Beberapa sanksi bisa dilakukan oleh pemerintah, seperti mencabut izin usaha, proses pidana sampai menyita lahan sesuai dengan hukum yang berlaku.
“Ini bukan semata-mata soal administrasi, tetapi juga soal citra pemerintahan dalam menegakkan hukum. Jangan sampai muncul persepsi bahwa negara justru takut menghadapi kekuatan korporasi,” ujar Politisi Fraksi PKB yang dikutip dari DPR.go.id.
Dirinya menegaskan bahwa dampak dari karhutla tidak hanya berdampak pada kerusakan lingkungan tapi sudah menganggu kehidupan masyarakat sekitar.
Penanganan juga harus dilakukan secara menyeluruh, terukur serta berorientasi pada perlindungan masyarakat.
Salah satu provinsi yang dicontohkan masyarakat adalah Papua Selatan yang masyarakatnya terkena dampak dari karhutla tahun 2026 ini.
Saat ini, pemerintah daerah (pemda) berada dalam posisi sulit karena menghadapi langsung keluhan dari masyarakat.
Di sisi lain, aktivitas ekonomi, pelayanan kesehatan, pelayanan pemerintah dan transportasi jadi terganggu.
“Pemerintah daerah yang harus berhadapan langsung dengan masyarakat yang terdampak. Aktivitas ekonomi sebagian warga terhenti, rumah sakit menghadapi peningkatan pasien infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA, pelayanan kedinasan terganggu, dan transportasi udara juga banyak yang terhenti. Hampir semua sektor ikut menjadi korban,” kata wakil rakyat dari Dapil Papua Selatan itu.
Dirinya juga meminta kepada pemerintah pusat agar bisa melihat karhutla tidak hanya sebatas persoalan teknis kehutanan saja.
Tapi, pemerintah harus bisa melihat dampak yang ditimbulkan dari karhutla yang benar-benar menganggu kehidupan serta kesehatan masyarakat.
Dalam menangani karhutla ini, pemerintah harus bisa melibatkan koordinasi antara Kementerian, lembaga, pemda, aparat penegak hukum sampai institusi yang bertanggung jawab dalam melakukan pengawasan.
Kerugian Akibat Karhutla
Selain masalah di atas, Indrajaya juga menyoroti potensi kerugian yang sangat besar akibat karhutla.
Beberapa masalah kerugian juga mulai dari ekosistem, kesehatan masyarakat, terhambatnya pendidikan sampai distribusi logistik menjadi terganggu.
Perhitungan kerugian juga harus bisa menghitung dampak kerugian jangka pendek sampai jangka panjang yang dialami oleh masyarakat.
“Kalau kerugian akibat karhutla sudah mencapai triliunan rupiah, maka pemerintah harus melihat persoalan ini secara serius. Jangan hanya menghitung pelanggaran administratif perusahaan, tetapi juga menghitung kerusakan lingkungan, biaya kesehatan, hilangnya pendapatan masyarakat, dan terganggunya pelayanan publik,” tegasnya.
Terakhir, Indrajaya juga mendesak pemerintah mengevaluasi efektivitas sanksi yang telah dijatuhkan kepada 32 perusahaan tersebut.
Dirinya meminta setiap perusahaan diperiksa berdasarkan bukti, tingkat pelanggaran, tanggung jawab hukum, dan dampak yang ditimbulkan.
“Negara harus tegas, tidak boleh pandang bulu. Jangan sampai ada kesan negara takut terhadap mafia perusahaan yang diduga menjadi bagian dari persoalan karhutla. Siapa pun yang terbukti melanggar harus bertanggung jawab sesuai hukum,” tandasnya. ***
Anggota Komisi II DPR Indrajaya menilai sanksi administratif untuk 32 perusahaan penyebab karhutla tidak sebanding dengan penderitaan masyarakat.