YOGYAKARTA, RIWARA.id — Prof. Dr. Bambang Saputra, S.H., M.H., S.H.I., M.H.I. menyampaikan refleksinya mengenai pentingnya prinsip musyawarah (syura) dalam proses pembentukan undang-undang di Indonesia.
Hal tersebut disampaikan Prof. Bambang dalam acara bedah buku “Musyawarah (Syura)” yang digelar di Auditorium Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (FH UII), Yogyakarta, Kamis, 20 Agustus 2026.
Dalam paparannya, Prof. Bambang menekankan bahwa proses pembentukan undang-undang semestinya tidak berhenti pada pemenuhan aspek legal formal. Menurutnya, proses musyawarah harus dilakukan secara serius dengan melibatkan berbagai pihak, terutama mereka yang akan terdampak langsung oleh lahirnya suatu produk undang-undang.
Ia juga menyoroti peran Badan Keahlian dalam membantu mencari solusi atas kebutuhan publik sekaligus memberikan dukungan terhadap substansi undang-undang yang sedang dibahas.
“Kalau kita melihat bagaimana pro ses musyawarah dalam pembentukan undang-undang, prosesnya bukan hanya sekadar memenuhi aspek legal formal. Tetapi sangat ketat dan kuat, supaya benar-benar menghasilkan satu produk undang-undang yang baik, ringan dalam pelaksanaannya, tetapi memberikan banyak manfaat bagi masyarakat,” ujar Prof. Bambang.
Menurutnya, kualitas sebuah undang-undang sangat ditentukan oleh proses pembentukannya. Karena itu, masyarakat yang akan terkena dampak langsung dari sebuah regulasi perlu mendapatkan ruang dalam proses musyawarah.
Prof. Bambang juga menyoroti pentingnya dokumentasi proses pembentukan undang-undang, termasuk memori atau risalah pembahasan. Hal tersebut dinilai relevan ketika sebuah undang-undang kemudian diajukan untuk judicial review di Mahkamah Konstitusi.
Ia menilai, dalam proses pengujian undang-undang, sering kali perhatian lebih banyak tertuju pada norma atau pasal yang diuji, sementara proses dan latar belakang pembentukan norma tersebut kurang mendapatkan perhatian.
“Ketika di-judicial review, hampir tidak satu pun yang membicarakan bagaimana pasal yang di-judicial review itu dulu dibahasnya seperti apa, untuk apa, bagaimana kepentingannya saat membentuk undang-undang itu,” katanya.
Karena itu, menurut Prof. Bambang, memori pembentukan atau risalah musyawarah pembentukan undang-undang menjadi penting untuk memberikan gambaran mengenai latar belakang, proses pembahasan, serta maksud pembentuk undang-undang.
“Memori pembentukan atau musyawarah pembentukan undang-undang itu sangat relevan agar tidak menimbulkan polemik hukum baru setelah diundangkannya satu produk undang-undang,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Prof. Bambang menyebut kehadirannya di UII sebagai sesuatu yang istimewa. Ia mengaku seharusnya berada di Batam untuk menjalankan tugas lain, namun memilih menghadiri kegiatan tersebut setelah memperoleh izin.
“Karena darah akademis saya mengalir, saya hadir di UII yang sebelumnya belum pernah saya pijakkan kaki di sini,” tuturnya.
Acara bedah buku “Musyawarah (Syura)” tersebut menjadi ruang akademik untuk mendiskusikan kembali prinsip musyawarah, khususnya dalam konteks pembentukan hukum dan kehidupan ketatanegaraan di Indonesia.
Prof. Dr. Bambang Saputra, S.H., M.H., S.H.I., M.H.I. menyampaikan refleksinya terkait pentingnya prinsip musyawarah (syura) dalam proses pembentukan undang-undang di Indonesia. Musyawarah harus dilakukan secara serius dengan melibatkan berbagai pihak.