RIWARA.id – Badan Gizi Nasional (BGN) mengadakan kerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam pemutakhiran dan integrasi data kependudukan, untuk memastikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) lebih tepat sasaran.
Kerja sama ini juga bertujuan meningkatkan akurasi data sekaligus mencegah adanya penerima manfaat yang tercatat ganda. Penguatan kerja sama tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Khusus Kemendagri, BGN, dan pemerintah daerah pada Kamis 13 Agustus 2026.
Di dalam agenda tersebut sekaligus diadakan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) terkait data kependudukan, sebagai bagian dari penguatan tata kelola MBG.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan data di Dukcapil dapat membantu BGN untuk mendata penerima manfaat secara individual, termasuk anak-anak dan ibu hamil. Pendataan tidak sekadar mencatat jumlah penerima, tetapi juga memastikan identitas penerima bisa lebih akurat.
“Jadi tidak hanya data kuantitatif atau angka jumlah penerima manfaat, tetapi bisa diketahui siapa saja penerima manfaat MBG,” ujar Tito yang dikutip Riwara.id dari laman bgn.go.id, Senin 17 Agustus 2026.
Tito mengungkapkan prinsip yang ingin diwujudkan melalui integrasi data tersebut adalah “satu orang, satu penerima manfaat”. Integrasi data tersebut dapat mencegah terjadinya pencatatan penerima MBG secara ganda.
Sementara itu, Kepala BGN Sudaryono mengatakan pemutakhiran data bersama Kemendagri menjadi bagian dari upaya BGN untuk memastikan data penerima manfaat sesuai kondisi di lapangan. Dalam proses integrasi data tersebut, BGN menemukan adanya data penerima ganda, serta penerima yang secara administratif tercatat tetapi belum mendapatkan MBG.
“Kami sudah menandatandatangani MOU dengan Kementerian Dalam Negeri untuk pemutakhiran data. Sebelumnya, kami sudah rapat koordinasi terbatas dengan Menko Pangan dan menemukan ada praktik lama yaitu data yang dobel (ganda),” kata Sudaryono yang akrab disapa Mas Dar ini.
Menurut Mas Dar, pemutakhiran data juga dapat membantu BGN mengidentifikasi ketidaksesuaian antara data administratif dan kondisi di lapangan. “Jadi ada nama-nama yang kelihatannya banyak, tetapi ternyata memang belum dilayani. Itu termasuk data dari pemutakhiran tadi,” jelasnya.
Ke depan, integrasi data di BGN juga akan dipadukan dengan data dari sektor kesehatan untuk memantau perkembangan penerima manfaat secara berkelanjutan. Pemantauan itu mencakup perkembangan kesehatan anak seperti tinggi dan berat badan.
Mas Dar menambahkan penguatan basis data ini menjadi bagian dari pembenahan tata kelola MBG agar berjalan lebih akurat, efektif, dan akuntabel. Melalui kolaborasi BGN, Kemendagri, dan pemerintah daerah, ketepatan data diharapkan semakin terjaga sehingga program MBG bisa tepat sasaran.
BGN bekerja sama dengan Kemendagri dalam pemutakhiran dan integrasi data kependudukan agar penerima MBG tepat sasaran.