SURABAYA, RIWARA.id - Gempita perayaan HUT ke-81 Kemerdekaan RI yang bergema di seluruh sudut Jawa Timur, menyimpan keprihatinan mendalam. Di tengah riuh pawai dan karnaval, sektor pendidikan di provinsi pimpinan Gubernur Khofifah ini rupanya masih memiliki pekerjaan rumah (PR) serius.
Fenomena ini diungkapkan langsung oleh Ketua Komisi E DPRD Jawa Timur, Sri Untari. Ia membeberkan fakta bahwa puluhan ribu anak usia sekolah di Jawa Timur hingga kini belum bisa menikmati hak dasarnya untuk mengenyam pendidikan formal.
"Jika kita menatap dari kacamata pendidikan, bangsa ini masih memiliki pekerjaan rumah yang sangat besar. Ada sekitar 44.000 anak di Jawa Timur yang tergolong sebagai Anak Tidak Sekolah (ATS), terhitung mulai dari jenjang SD, SMP, hingga SMA," beber Sri Untari saat memberikan keterangannya pada Senin, 17 Agustus 2026, seperti dilansir RRI.
Angka 44 ribu tersebut bukan sekadar statistik di atas kertas, melainkan gambaran masa depan ribuan generasi muda yang terancam suram jika tak segera diselamatkan.
Berbagai Solusi Diupayakan
Pemerintah pusat bersama pemerintah daerah sebenarnya tidak tinggal diam menghadapi krisis akses pendidikan ini. Berbagai saluran alternatif terus dibuka agar anak-anak yang terputus dari sistem sekolah reguler bisa kembali memegang buku dan pensil.
Beberapa opsi layanan pendidikan kesetaraan seperti Program Paket A (setara SD), Paket B (setara SMP), Paket C (setara SMA), hingga penguatan sarana SMA Terbuka terus digenjot penyerapannya di wilayah Jawa Timur.
"Program-program kesetaraan ini menjadi jembatan utama kita. Harapannya, anak-anak yang sempat putus sekolah bisa merajut kembali pendidikannya dan berhasil mengantongi ijazah hingga lulus," jelasnya.
Kendala di Lapangan: Antara Ekonomi dan Keputusasaan
Kendati payung hukum dan fasilitas pendukung telah disiapkan, Sri Untari secara jujur mengakui bahwa menarik kembali anak-anak ke meja belajar jauh lebih rumit daripada membalikkan telapak tangan. Penelusuran di tingkat tapak menunjukkan tantangan yang dihadapi sangat kompleks dan berlapis.
Faktor ekonomi keluarga yang memaksa anak bekerja dini, kurangnya dukungan orang tua, hingga faktor psikologis anak menjadi benteng tebal yang sulit ditembus.
"Tantangan terberat kerap datang dari dalam diri anak itu sendiri. Banyak dari mereka yang sudah kehilangan motivasi belajar. Kalimat seperti, 'Saya capek, sudah tidak mau sekolah lagi,' adalah ungkapan yang sangat sering saya dengar langsung ketika turun ke lapangan," cerita Sri Untari penuh prihatin.
Momentum 81 tahun Indonesia merdeka ini menjadi alarm keras bagi seluruh pemangku kepentingan di Jawa Timur. Penanganan anak tidak sekolah memerlukan pendekatan holistik—bukan sekadar menyediakan ruang kelas gratis, melainkan juga menyentuh aspek ekonomi keluarga serta memulihkan mentalitas dan semangat belajar anak-anak bangsa yang sempat padam. ***
.jpeg)
Di balik perayaan HUT ke-81 RI, Jawa Timur menyimpan rapor merah sektor pendidikan. Anggota DPRD Jatim ungkap 44 ribu anak putus sekolah.