SURABAYA, RIWARA.id- Ancaman musim kemarau di Jawa Timur kian mengkhawatirkan. Kementerian Pertanian (Kementan) dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur mendata setidaknya ada 1.000 hektare lahan pertanian di wilayah ini yang berpotensi alami bencana kekeringan, sehingga mengancam produktivitas panen para petani.
Mengantisipasi dampak terburuk, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menggelar rapat koordinasi (rakor) penanganan kekeringan bersama Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak, di Kantor Bappeda Provinsi Jatim.
Amran menekankan pentingnya langkah preventif secara masif. Dari 1.000 hektare lahan di Jawa Timur (Jatim) yang terancam, pemerintah menargetkan dapat menekan potensi tanaman gagal panen (puso) hingga maksimal 5 persen, atau tak lebih dari 50 hektare.
"Yang kekeringan ini harus kita selamatkan. Jika memang sampai terjadi puso, kita harapkan angkanya maksimal 50 hektar saja," ujar Amran dikutip Kamis, 13 Agustus 2026.
Skema Pompanisasi hingga Sumur Bor
Untuk mengamankan pasokan air, Kementan membagi strategi penanganan ke dalam dua kategori lahan:
- Lahan dekat Sumber Air Surface: Bagi area persawahan yang masih memiliki pasokan air permukaan di sekitarnya, pemerintah memobilisasi bantuan armada pompa agar air bisa langsung dialirkan ke petakan sawah.
- Lahan Tadah Hujan/Minim Air: Untuk kawasan yang terisolasi dari sumber air permukaan, pemerintah mengkaji pembangunan sumur dangkal maupun sumur dalam di titik-titik strategis.
Berdasarkan inventarisasi data lapangan, Amran mengonfirmasi sudah ada 229 hektare lahan pertanian di Jatim yang dipastikan telah terdampak kekeringan. Bagi petani yang lahannya telanjur mengalami puso, pemerintah memastikan kesiapan bantuan ganti rugi berupa benih gratis dan alat mesin pertanian (alsintan).
"Kita gantikan benihnya, kita berikan traktor. Intinya jangan sampai rakyat atau petani yang jadi korban," tegas Amran.
Secara nasional, Kementan bahkan menyiagakan 1.000 unit traktor dan 17.000 unit pompa air untuk mendukung penanggulangan kekeringan di daerah-daerah terdampak.
Lamongan, Gresik, hingga Sidoarjo Mulai Terdampak
Pada kesempatan yang sama, Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak mengungkapkan bahwa lahan seluas 229 hektare yang sudah terkonfirmasi memicu kekeringan tersebar di beberapa daerah, di antaranya Kabupaten Lamongan, Gresik, dan Sidoarjo.
Emil menginstruksikan seluruh Kepala Dinas Pertanian di 38 kabupaten/kota untuk segera merampungkan pemetaan lahan, ketersediaan air, dan data geolistrik untuk titik sumur bor.
"Langkah antisipasi cepat harus dilakukan hari ini. Data pemetaan potensi air permukaan dan geolistrik ini penting karena menjadi dasar penyaluran bantuan pompa dari pusat maupun pembangunan sumur bor daerah," ungkap Emil.
Kemarau 2026 Lebih Kering Dibanding Tahun Lalu
Percepatan langkah penanganan ini bukan tanpa alasan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Timur mencatat bahwa dampak kemarau pada pertengahan 2026 ini meluas cukup signifikan jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya.
Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Jatim, Satriyo Nurseno, menyebutkan hingga Agustus 2026 sudah ada 22 kabupaten/kota di Jatim yang terdampak kekeringan, dengan 15 daerah di antaranya mengalami krisis air bersih.
"Kondisi tahun ini memang lebih kering dibandingkan tahun lalu. Jika pada Agustus 2025 lalu hanya ada sekitar enam hingga tujuh kabupaten/kota yang kekeringan, tahun ini jumlahnya melonjak drastis. Karena itu, skala penanganannya juga harus kita tingkatkan," jelas Satriyo dilansir dari RRI.
Sinergi antara pemerintah pusat, daerah, serta jajaran teknis di lapangan diharapkan mampu membendung meluasnya dampak kekeringan, sekaligus menjaga stabilitas ketahanan pangan di Jawa Timur. ***
Memasuki musim kemarau 2026, sekitar 1.000 hektare lahan pertanian di Jawa Timur berpotensi mengalami kekeringan. Kementan dan Pemprov Jatim lakukan antisipasi.