BANDUNG, RIWARA.ID – Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran (Unpad), Prof. Susi Dwi Harijanti, S.H., LL.M., Ph.D., menegaskan bahwa proses pembentukan undang-undang di Indonesia harus dibangun melalui musyawarah yang bermakna, bukan sekadar memenuhi prosedur formal. Menurut pakar Hukum Tata Negara tersebut, kualitas suatu produk hukum tidak hanya ditentukan oleh hasil akhirnya, tetapi juga oleh proses penyusunannya yang mengedepankan dialog, argumentasi, serta partisipasi publik yang berkualitas.
Pernyataan itu disampaikan kepada Riwara.id usai menghadiri peluncuran dan bedah buku Musyawarah (Syura): Politik Hukum Pembentukan Perundang-undangan yang Dikehendaki Publik karya Prof. Dr. Bambang Saputra, S.H., S.H.I., M.H.I., di Ruang Serba Guna Gedung 2 Lantai 4 Kampus Universitas Padjadjaran (Unpad), Jalan Dipati Ukur No. 35, Bandung, Selasa (28/7/2026).
Prof. Susi merupakan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran di bidang Hukum Tata Negara. Ia menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Unpad dengan peminatan Hukum Tata Negara pada 1990, kemudian meraih gelar Master of Laws (LL.M.) dan Doctor of Philosophy (Ph.D.) di Melbourne Law School, The University of Melbourne, Australia, melalui beasiswa Pemerintah Australia. Sejak 1993, ia mengabdikan diri sebagai dosen Fakultas Hukum Unpad serta aktif sebagai peneliti senior, reviewer jurnal ilmiah nasional, dan anggota berbagai organisasi akademik nasional maupun internasional di bidang hukum tata negara dan perbandingan hukum.
"Buku ini menarik karena mengangkat prinsip-prinsip musyawarah dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Tema ini sangat relevan dengan dinamika legislasi yang berkembang di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir," ujar Prof. Susi.
Menurutnya, peluncuran buku merupakan tradisi akademik yang penting di lingkungan perguruan tinggi. Sebuah buku ilmiah lahir melalui proses penelitian yang mendalam sehingga tidak hanya menawarkan pengembangan teori, tetapi juga memberikan kontribusi terhadap praktik penyelenggaraan negara dan pembentukan kebijakan publik.
Musyawarah Harus Menjadi Roh Legislasi
 Politik Hukum Pembentukan Perundang-undangan yang Dike.jpg)
Prof. Susi menilai pembahasan mengenai musyawarah menjadi semakin penting di tengah dinamika pembentukan undang-undang yang kerap memunculkan perdebatan di ruang publik.
Menurutnya, prinsip musyawarah tidak boleh berhenti sebagai konsep normatif, tetapi harus benar-benar diterapkan dalam setiap tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan.
"Secara konseptual, gagasan itu sejalan dengan sistem pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Tantangannya adalah bagaimana prinsip-prinsip musyawarah benar-benar hidup dalam praktik politik dan proses legislasi," katanya.
Ia menjelaskan bahwa buku karya Prof. Bambang Saputra membangun konsep musyawarah melalui tiga unsur utama, yaitu aktor, norma, dan logika yang menjadi dasar pengambilan keputusan dalam pembentukan hukum.
Menurut Prof. Susi, ketiga unsur tersebut memberikan perspektif baru mengenai pentingnya membangun proses legislasi yang tidak hanya sah secara prosedural, tetapi juga memperoleh legitimasi dari masyarakat.
Legislasi Melibatkan Banyak Aktor
Meski mengapresiasi substansi buku tersebut, Prof. Susi menilai masih terdapat ruang untuk memperkaya kajian mengenai musyawarah dalam pembentukan undang-undang.
Ia mengusulkan agar penelitian lanjutan memberikan perhatian lebih besar terhadap berbagai aktor yang memengaruhi proses legislasi.
Menurutnya, pembentukan undang-undang tidak hanya dipengaruhi oleh aktor politik, tetapi juga melibatkan kelompok kepentingan dari berbagai sektor, termasuk bidang ekonomi, sosial, maupun sektor strategis lainnya.
"Pembahasan mengenai para aktor tersebut akan memperkaya analisis tentang bagaimana sesungguhnya proses pembentukan undang-undang berlangsung di Indonesia," ujarnya.
Dorong Kajian Berbasis Studi Kasus
Selain memperluas pembahasan mengenai aktor, Prof. Susi juga mendorong agar penelitian berikutnya dilengkapi dengan studi kasus terhadap sejumlah undang-undang strategis.
Menurutnya, pendekatan tersebut akan memberikan gambaran yang lebih konkret mengenai penerapan prinsip musyawarah dalam praktik legislasi nasional.
Melalui studi kasus, masyarakat maupun pembentuk kebijakan dapat mengevaluasi sejauh mana nilai-nilai musyawarah benar-benar diterapkan dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan.
Konflik Antarprinsip Perlu Menjadi Perhatian
Prof. Susi juga menyoroti pentingnya pembahasan mengenai konflik antarprinsip dalam pembentukan hukum.
Menurutnya, dalam praktik legislasi sering kali terjadi pertemuan antara berbagai prinsip hukum, seperti keadilan, persamaan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.
Kajian mengenai cara menyelesaikan konflik antarprinsip tersebut, lanjutnya, akan memperkuat kontribusi akademik terhadap pengembangan ilmu hukum tata negara sekaligus menghasilkan kebijakan yang lebih proporsional.
Ilmu Pengetahuan Selalu Terbuka untuk Penyempurnaan
Di akhir keterangannya, Prof. Susi menegaskan bahwa setiap karya ilmiah selalu memiliki ruang untuk disempurnakan melalui kritik, dialog akademik, dan penelitian lanjutan.
"Sebagai sebuah karya akademik, tentu selalu ada ruang untuk penyempurnaan. Itu adalah hal yang wajar. Justru melalui diskusi dan penelitian lanjutan, sebuah gagasan akan semakin matang dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi pengembangan hukum di Indonesia," tuturnya.
Ia berharap buku Musyawarah (Syura): Politik Hukum Pembentukan Perundang-undangan yang Dikehendaki Publik dapat menjadi referensi penting bagi akademisi, mahasiswa, pembentuk kebijakan, maupun masyarakat dalam memperkuat sistem legislasi nasional yang lebih demokratis, partisipatif, dan berorientasi pada kepentingan publik.
Menurutnya, penguatan nilai-nilai musyawarah dalam pembentukan peraturan perundang-undangan menjadi salah satu langkah penting untuk mewujudkan sistem hukum yang tidak hanya memiliki kepastian hukum, tetapi juga memperoleh legitimasi masyarakat.
Profil Singkat Prof. Susi Dwi Harijanti
Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran
Bidang Keahlian: Hukum Tata Negara
- S1: Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran (1990)
- LL.M.: Melbourne Law School, The University of Melbourne (1998)
- Ph.D.: Melbourne Law School, The University of Melbourne (2011)
- Dosen Fakultas Hukum Unpad sejak 1993
- Senior Researcher, reviewer berbagai jurnal hukum nasional, anggota International Academy of
- Comparative Law, serta Senior Associate Center for Indonesian Law, Islam and Society.*
%20Politik%20Hukum%20Pembentukan%20Perundang-undangan%20yang%20Dike.jpg)
%20Politik%20Hukum%20Pembentukan%20Perundang-undangan%20yang%20Dikehendaki%20Publik.jpg)
Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Prof. Susi Dwi Harijanti, menegaskan pembentukan undang-undang harus mengedepankan musyawarah yang bermakna, dialog berkualitas, dan partisipasi publik agar menghasilkan legislasi yang memperoleh legitimasi masyarakat.