RIWARA.id - Ketegangan diplomatik antara Malaysia dan Norway memanas setelah pemerintah Norwegia resmi mencabut lisensi ekspor terkait sistem rudal angkatan laut yang diperuntukkan bagi program kapal perang Malaysia.
Keputusan tersebut memicu kemarahan Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, yang menilai langkah Oslo dapat merusak tingkat kepercayaan terhadap industri pertahanan Eropa.
Kementerian Luar Negeri Norwegia dalam keterangannya kepada Bloomberg News menyatakan bahwa pemerintah kini memperketat penjualan teknologi pertahanan sensitif dan hanya membatasinya kepada sekutu serta mitra terdekat.
Kebijakan baru itu berdampak langsung pada pencabutan lisensi tertentu yang berkaitan dengan ekspor teknologi pertahanan spesifik ke Malaysia.
“Hal ini murni karena penerapan regulasi kontrol ekspor oleh Norwegia, dan sangat disayangkan bahwa kebijakan ini berdampak pada Malaysia,” tulis kementerian tersebut.
Anwar Ibrahim Layangkan Protes Keras
Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, pada Kamis menyampaikan keberatan keras terhadap keputusan Oslo.
Ia bahkan menghubungi langsung Perdana Menteri Norwegia, Jonas Gahr Støre, untuk menyampaikan protes resmi pemerintah Malaysia.
Anwar menilai keputusan pencabutan lisensi tersebut dapat menimbulkan pertanyaan besar mengenai reliabilitas pemasok pertahanan asal Eropa di tengah meningkatnya kebutuhan modernisasi militer kawasan Asia Tenggara.
Oslo diketahui memblokir pengiriman sistem rudal angkatan laut beserta komponen peluncurnya yang sebelumnya direncanakan untuk dipasang pada kapal perang littoral combat ship (LCS) milik Angkatan Laut Malaysia.
Proyek Kapal Perang Rp49 Triliun Terancam
Kesepakatan pengadaan tersebut sebenarnya telah ditandatangani sejak 2011 sebagai bagian dari proyek modernisasi armada laut Malaysia.
Namun proyek itu selama bertahun-tahun terus menuai sorotan akibat keterlambatan, pembengkakan biaya, dan pengurangan jumlah kapal.
Nilai proyek kini tercatat melonjak menjadi 11,2 miliar ringgit Malaysia atau sekitar Rp49 triliun, naik dari anggaran awal sebesar 9 miliar ringgit.
Ironisnya, jumlah kapal yang dipesan justru dipangkas dari enam unit menjadi lima unit.
Kapal LCS pertama sebelumnya dijadwalkan mulai dikirim pada akhir tahun 2026.
Pembatalan lisensi ekspor rudal dari Norwegia dikhawatirkan dapat semakin memperlambat proyek strategis tersebut.
Norwegia Perketat Ekspor Teknologi Militer
Pemerintah Norwegia menyebut perubahan situasi keamanan global menjadi alasan utama pengetatan kebijakan ekspor teknologi pertahanan.
“Lanskap kebijakan keamanan di Eropa dan secara global telah berubah secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir,” tulis Kementerian Luar Negeri Norwegia.
Menurut Oslo, pemerintah secara berkala akan terus memperketat kontrol terhadap teknologi pertahanan yang dikembangkan di Norwegia.
Meski tidak secara eksplisit menyebut alasan geopolitik tertentu, langkah tersebut muncul di tengah meningkatnya sensitivitas perdagangan senjata global akibat konflik internasional dan perubahan aliansi keamanan dunia.
Kekhawatiran Baru Industri Pertahanan Asia Tenggara
Kasus ini memunculkan kekhawatiran baru di kawasan Asia Tenggara mengenai stabilitas kontrak pertahanan jangka panjang dengan pemasok Eropa.
Malaysia sendiri dalam beberapa tahun terakhir aktif melakukan diversifikasi pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista) dari berbagai negara, termasuk Turki, Korea Selatan, Prancis, hingga negara-negara Skandinavia.
Pembatalan lisensi ekspor secara sepihak dinilai dapat memengaruhi persepsi negara-negara Asia terhadap kepastian kerja sama industri pertahanan Eropa di masa depan.
Laporan mengenai pencabutan lisensi ekspor tersebut pertama kali diungkap media Malaysia, New Straits Times*
Ketegangan Malaysia dan Norwegia memanas setelah Oslo mencabut lisensi ekspor sistem rudal untuk kapal perang LCS Malaysia. PM Anwar Ibrahim melayangkan protes keras atas keputusan tersebut.