Riwara.id – Kementerian Sosial tidak hanya ingin menyalurkan program bantuan sosial atau bansos semata. Lebih dari itu Kemensos juga sedang mengupayakan pemberdayaan masyarakat dengan cara para penerima bansos usia produktif bisa mendapatkan lapangan pekerjaan.

Salah satu cara yang dilakukan adalah dengan menjalin kerjasama dengan berbagai pihak salah satunya adalah kerjasama dengan PT Agrinas Pangan Nusantara.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) bersama Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara, Joao Mota, membahas penguatan sinergi dalam pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan Koperasi Desa Merah Putih. Termasuk penyerapan penerima bansos PKH sebagai tenaga kerja.

Pertemuan ini membahas kesiapan implementasi program, mulai dari skema kelembagaan, rekrutmen tenaga kerja, pelatihan, hingga sistem distribusi dan digitalisasi koperasi desa yang terintegrasi dari pusat hingga desa.

Desain koperasi memungkinkan pemanfaatan sebagai gudang, outlet distribusi, hingga pusat aktivitas ekonomi masyarakat desa secara efisien dan tidak berbelit.

Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara, Joao Mota, menjelaskan bahwa implementasi program dilakukan secara bertahap dengan menitikberatkan pada pemberdayaan masyarakat lokal. Penerima Program Keluarga Harapan (PKH) menjadi prioritas utama dalam proses rekrutmen tenaga kerja.

“Kami turun langsung ke masyarakat dan berdialog dengan penerima PKH. Yang terpenting adalah kejujuran dan pengalaman dasar. Program ini membuka peluang bagi mereka untuk berdaya,” je lasnya seperti dikutip Riwara.id dari laman Kemensos, Rabu, 15 April 2026

Skema rekrutmen difokuskan pada warga desa setempat, dengan kualifikasi yang menyesuaikan kebutuhan operasional. Posisi seperti pramuniaga, kasir, hingga tenaga logistik dapat diisi oleh masyarakat dengan pendidikan minimal SMP dan pengalaman kerja dasar.

Untuk mendukung operasional, Agrinas menyiapkan pelatihan berjenjang. Setiap koperasi akan memiliki dua wakil kepala unit yang dilatih intensif selama 10–12 hari. Selanjutnya, mereka akan melatih sekitar 15–16 tenaga operasional di tingkat desa, mencakup fungsi pelayanan, administrasi, hingga distribusi barang.

“Sistem ini berbasis digital dengan standar operasional yang terukur. Kinerja akan dimonitor, sehingga koperasi tetap berjalan optimal dan akuntabel,” tambahnya.

Pengelolaan arus barang dikendalikan dari kantor pusat Agrinas, yang menghubungkan principal atau produsen dengan pusat distribusi (distribution center). Dari pusat distribusi, barang disalurkan langsung ke koperasi desa (retail cooperatives) untuk kemudian dijual kepada masyarakat.

Koperasi Desa Merah Putih berperan sebagai agregator hasil produksi masyarakat, seperti hasil panen pertanian, yang kemudian masuk kembali ke dalam sistem distribusi. Dengan demikian, koperasi tidak hanya menjadi tempat distribusi barang masuk, tetapi juga menjadi jalur pemasaran hasil produksi desa.

Skema ini sekaligus memotong rantai distribusi yang panjang, sehingga masyarakat desa dapat memperoleh barang dengan harga yang lebih terjangkau. Selain itu, produsen juga mendapatkan akses pasar yang lebih luas hingga ke tingkat de sa.

Melalui kolaborasi ini, pemerintah berharap Koperasi D esa Merah Putih dapat menjadi instrumen strategis dalam mempercepat pengentasan kemiskinan ekstrem, sekaligus mendorong kemandirian ekonomi masyarakat desa melalui pemberdayaan berbasis komunitas.***