Update DTSEN Volume 2 tahun 2026 (Foto: kemensos)

Riwara.id – Banyak masyarakat terutama keluarga penerima manfaat atau KPM yang belum memahami ap aitu sistem DTSEN dan mengapa data DTSENN sangat penting untuk verifikasi penerima bansos 2026.

Data tunggal DTSEN adalah data yang dikumpulkan oleh BPS dengan cara cek langsung ke lapangan dan kolaborasi dengan instansi terkait seperti Dukcapil dan beberapa instansi lainyya untuk mendapatkan satu data penerima bansos yang benar-benar sesuai dan tepat sasaran.

DTSEN adalah sistem data yang sangat dinamis dan bisa berubah sewaktu-waktu sesuai fakta dan update data di lapangan. Ini yang kemudian membuat ada KPM yang sebelumnya masuk daftar penerima bansos dan sekarang tidak lagi mendapat bansos.

Umumnya KPM yang tidak lagi menerima bansos faktor utamanya adalah setelah di data melalui DTSEN ternyata KPM sudah bergeser keluar dari desil utama yaitu desil 1-4, kemungkinanya KPM ini sudah masuk ke desil 5.

Dilansir Riwara.id dari laman BPS, Rabu, 15 April 2026, BPS saat ini sudah melakukan riset data pembaharuan DTSEN Volume 2. DTSEN Volume 2 dilakukan mulai pencairan bansos bulan April hingga Juni. Sedangkan DTSEN volume 1 sudah dilakukan pada bulan Januari-Maret 2026.

K epala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan temuan data terbaru yang mencakup pembaruan data keluarga dan individu penerima bansos 2026.

"Setelah kami update data ada 11.014 KPM tergolong sebagai inclusion error, yakni penerima bantuan sosial yang berada pada desil 5 ke atas atau di luar kelompok sasaran utama," ujar Amalia.

Lebih lanjut Amalia menambahkan, jumlah tersebut sama dengan sekitar 0,06 persen dari total penerima bansos pada triwulan pertama yang mencapai 18,15 juta keluarga.

BPS mencatat adanya perubahan jumlah data pada pemutakhiran versi terbaru dibandingkan sebelumnya, baik pada tingkat keluarga maupun individu.

Untuk data keluarga, jumlahnya meningkat dari 95,0 juta keluarga menjadi 95,3 juta keluarga pada versi kedua.

Sedangkan untuk data individu terjadi peningkatan dari 289,0 juta menjadi 289,3 juta individu setelah dilakukan pemutakhiran.

Pembaruan data ini memperhitungkan dinamika kependudukan, termasuk data kematian penduduk. Tercatat ada 314 ribu data kematian berdasarkan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) serta temuan lapangan sekitar 356 ribu kematian, di samping adanya kelahiran baru dan reaktivasi nomor induk kependudukan serta kartu keluarga.***