Rudal Tomahawk yang akan memperkuat Pasukan Bela Diri Jepang (Foto: rtx.com)

RIWARA.id – Selama puluhan tahun sejak kekalahannya di Perang Dunia II, Jepang dikenal dengan postur militer yang hanya fokus pada pertahanan diri (pasif). Namun, di bawah bayang-bayang ketegangan di Selat Taiwan dan ancaman rudal Korea Utara, Negeri Sakura kini melakukan pergeseran militer paling radikal dalam sejarah modernnya. Tokyo resmi mulai memborong rudal serangan jarak jauh, sebuah langkah yang menandakan berakhirnya era "perisai" murni.

Langkah paling nyata dari ambisi ini adalah keputusan pemerintah Jepang untuk mempercepat pembelian 400 rudal jelajah Tomahawk dari Amerika Serikat. Rudal yang memiliki jangkauan hingga 1.600 kilometer ini memberikan kemampuan bagi Pasukan Bela Diri Jepang (JSDF) untuk menghantam target jauh di luar wilayah kedaulatan mereka.

Kemampuan Serangan Balik (Counterstrike)

Istilah "pertahanan diri" kini mulai didefinisikan ulang oleh Tokyo. Melalui dokumen Strategi Keamanan Nasional yang baru, Jepang memperkenalkan konsep "kemampuan serangan balik". Artinya, Jepang kini merasa perlu memiliki kemampuan untuk menghancurkan pangkalan militer lawan sebelum rudal musuh diluncurkan ke arah mereka.

"Ini bukan lagi sekadar menangkis serangan di depan pintu rumah, tapi memastikan ancaman tersebut dinetralkan sejak masih di tangan lawan," tulis analisis geopolitik dari The Diplomat.

Anggaran Militer Terbesar Ketiga di Dunia

Demi mendukung transisi ini, Jepang berencana menaikkan anggaran pertahanannya hingga 2% dari PDB pada tahun 2027. Jika target ini tercapai, Jepang akan memiliki anggaran militer terbesar ketiga di dunia setelah Amerika Serikat dan Tiongkok.

Selain Tomahawk, Jepang juga sedang mengembangkan rudal darat-ke-kapal Tipe 12 versi upgrade yang mampu menjangkau jarak lebih jauh dan sulit dideteksi oleh radar lawan. Transformasi ini juga mencakup penguatan pangkalan militer di pulau-pulau terluar mereka yang berbatasan langsung dengan Laut Natuna Utara (Laut Tiongkok Selatan).

Akhir Konstitusi Pasifik?

Perubahan ini tentu memicu perdebatan domestik yang panas terkait Pasal 9 Konstitusi Jepang yang melarang negara tersebut memiliki potensi perang. Namun, Perdana Menteri Jepang menegaskan bahwa penguatan militer ini adalah kebutuhan mendesak untuk menjaga stabilitas kawasan yang semakin tidak menentu.

Langkah Jepang ini mengirimkan sinyal kuat ke Beijing dan Pyongyang: bahwa sang Samurai telah kembali mengasah pedangnya, bukan untuk menyerang terlebih dahulu, melainkan untuk memastikan tidak ada yang berani mengetuk pintu rumah mereka dengan niat buruk. (***)