RIWARA.id - Rencana pemerintah menerapkan kebijakan bekerja dari rumah (work from home / WFH) satu hari dalam sepekan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) mulai memunculkan kekhawatiran di kalangan pekerja.

Kebijakan ini awalnya dirancang sebagai langkah efisiensi konsumsi bahan bakar minyak (BBM) di tengah dinamika global yang memengaruhi sektor energi. Namun, bagi sebagian pekerja, terutama di sektor swasta, implementasi kebijakan tersebut dinilai tidak sesederhana yang dibayangkan.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN), Ristadi, menilai bahwa kebijakan WFH berpotensi menimbulkan tantangan baru, khususnya terkait produktivitas kerja.

“Untuk ASN mungkin relatif bisa dijalankan karena banyak pekerjaan administratif. Namun untuk sektor swasta, khususnya di bidang produksi, hal ini tidak mudah diterapkan,” ujarnya.

Menurut dia, mayoritas pekerjaan di sektor swasta masih bergantung pada kehadiran fisik di tempat kerja. Jika kebijakan WFH diterapkan secara luas tanpa mempertimbangkan karakteristik sektor, dikhawatirkan akan berdampak pada kinerja perusahaan.

Selain itu, pekerja juga menyoroti potensi perubahan pola kerja yang belum tentu diiringi dengan kesiapan infrastruktur maupun sistem manajemen yang memadai.

Sebagian pekerja menilai, bekerja dari rumah justru dapat menimbulkan distraksi yang memengaruhi efektivitas kerja. Di sisi lain, tidak semua pekerja memiliki fasilitas kerja yang mendukung di rumah.

Kekhawatiran lain a dalah potensi perubahan pola penilaian kinerja. Dalam beberapa kasus, sistem kerja fleksibel dapat memicu perbedaan standar evaluasi yang belum tentu adil bagi seluruh pekerja.

Ristadi juga mengingatkan bahwa kebijakan yang bertujuan efisiensi harus tetap mempertimbangkan keseimbangan antara produktivitas dan kesejahteraan pekerja.

“Jika produktivitas menurun, dampaknya bisa meluas, termasuk terhadap ketersediaan barang dan stabilitas ekonomi,” katanya.

Di sisi lain, pemerintah melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan bahwa kebijakan ini masih dalam tahap kajian.

Ia menyebut, tidak semua sektor akan terdampak kebijakan tersebut, terutama sektor pelayanan dan industri yang membutuhkan kehadiran langsung.

Dengan demikian, implementasi kebijakan WFH satu hari masih akan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing sektor.

Hingga saat ini, rencana tersebut belum menjadi keputusan final dan masih terus dibahas di tingkat pemerintah*