Riwara.id – Baru-baru ini semakin santer terdengar wacana soal kebijakan pegawai swasta dan pegawai negeri dihimbau pemerintah untuk melakukan work from home atau WFH satu hari dalam seminggu. Sejauh mana kebijakan ini efektif untuk menekan konsumsi BBM.

Kebijakan ini diambil untuk mengantisipasi seretnya pasokan minyak imbas perang di Timur Tengah.WFH ini rencananya akan diberlakukan satu hari dalam seminggu untuk ASN (aparatur sipil negara) dan swasta.

"ASN maupun imbauan untuk swasta. Tetapi yang tidak, bukan pelayanan publik," ujar Airlangga, seperti dilansir Riwara.id dari laman ekon.go.id, Minggu, 22 Maret 2026. 

Meski begitu, rencana penerapan WFH satu hari dalam seminggu ini masih dalam tahap pembahasan. Pembahasan ini baru akan digencarkan dengan Kementerian dan Lembaga terkait lainnya semisal Kemnaker (Kementerian Ketenagakerjaan) dan Kemendagri (Kementerian Dalam Negeri) setelah libur Lebaran 2026.

Sebelumnya, usai rapat dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana, Airlangga menyampaikan WFH diterapkan satu hari dalam lima hari kerja, dan waktunya akan diputuskan lebih lanjut setelah konsep teknis rampung.

Dengan tingginya harga minyak, perlu efisiensi waktu kerja. Ini diharapkan tidak hanya untuk ASN, tetapi juga swasta dan Pemda.

Airlangga menambahkan, kebijakan ini bertujuan untuk menekan konsumsi bahan bakar dan mobilitas pekerja. Presiden juga menilai efisiensi dari WFH cukup signifikan, bisa mengurangi sekitar seperlima penggunaan energi yang biasa dikeluarkan.

"Baik karena itu ada penghematan, dari segi penggunaan mobilitas dari bensin. penghematannya cukup signifikan 1/5 dari apa yang biasa kita keluarkan," terang Airlangga.

Ada penghematan dari segi penggunaan mobilitas dari bensin penghematannya cukup signifikan, seperlima dari apa yang biasa dikeluarkan.

Rencananya kebijakan tersebut diberlakukan setelah Lebaran. Namun demikian, waktu persis pelaksanaannya akan ditentukan lebih lanjut.

"Nanti kita lihat situasinya. Situasi harga minyak, situasi perang. Kita ikuti situasi yang berkembang," terangnya.

Selain WFH, langkah antisipasi lainnya pemerintah akan meningkatkan volume produksi batu bara melalui penyesuaian Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB). Pemerintah tengah mengkaji penyesuaian kebijakan terkait pajak ekspor batu bara guna meningkatkan penerimaan negara, seiring dengan tren kenaikan harga komoditas tersebut.

Pemerintah juga mendorong percepatan konversi pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) menjadi pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) sebagai langkah efisiensi di tengah tingginya harga minyak. Penugasan tersebut diberikan kepada Badan Pengelola Investasi Danantara untuk segera ditindaklanjuti.***