Hakim Konstitusi Anwar Usman memimpin sidang pleno di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Setelah hampir 15 tahun mengabdi, ia berpamitan dari persidangan menjelang akhir masa jabatannya pada April 2026. (Foto: MK, Riwara.id)

RIWARA.ID – Selama hampir 15 tahun menjabat sebagai hakim konstitusi, Anwar Usman terlibat dalam berbagai putusan penting di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK). Beberapa di antaranya bahkan memicu perdebatan luas di ruang publik karena dampaknya terhadap sistem politik dan hukum nasional.

Berikut sejumlah putusan yang kerap disebut sebagai yang paling kontroversial sepanjang masa jabatan Anwar Usman.

1. Putusan Batas Usia Capres-Cawapres (2023)

Salah satu putusan MK yang paling banyak menjadi sorotan publik adalah perkara mengenai batas usia calon presiden dan calon wakil presiden.

Dalam putusan tersebut, MK memberikan pengecualian terhadap batas usia minimal bagi kandidat yang pernah atau sedang menjabat sebagai kepala daerah. Putusan ini kemudian memicu perdebatan luas karena dinilai memi liki implikasi besar terhadap dinamika politik nasional menjelang pemilihan presiden.

Perkara tersebut menjadi salah satu keputusan MK yang paling banyak diperbincangkan dalam sejarah lembaga tersebut.

2. Sengketa Hasil Pemilu Presiden

Anwar Usman juga terlibat dalam sejumlah sidang penting terkait sengketa hasil pemilihan presiden yang diajukan ke MK.

Dalam perkara tersebut, MK berperan sebagai lembaga yang memiliki kewenangan final untuk memutus sengketa hasil pemilu. Putusan yang dihasilkan menjadi penentu sah atau tidaknya hasil pemilihan presiden yang telah diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

Karena menyangkut legitimasi politik nasional, perkara sengketa pemilu selalu menjadi perhatian publik.

3. Uji Materi Undang-Undang Strategis

Selama menjabat sebagai hakim konstitusi, Anwar Usman juga ikut memutus berbagai uji materi undang-undang strategis yang berdampak luas pada kebijakan negara.

Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk menilai apakah suatu undang-undang bertentangan dengan UUD 1945 atau tidak. Dalam sejumlah perkara, putusan MK bahkan mengubah atau membatalkan ketentuan hukum yang telah berlaku sebelumnya.

Hal ini menjadikan MK sebagai salah satu lembaga yang memiliki pengaruh besar dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

4. Perkara Sengketa Kewenangan Lembaga Negara

Selain perkara politik, MK juga sering menangani sengketa kewenangan antar lembaga negara.

Dalam perkara semacam ini, MK bertindak sebagai penafsir konstitusi untuk menentukan batas kewenangan masing-masing lembaga negara. Putusan yang dihasilkan sering kali menjadi rujukan penting dalam praktik ketatanegaraan.

5. Pengujian Undang-Undang yang Berkaitan dengan Hak Publik

Beberapa perkara lain yang melibatkan Anwar Usman juga berkaitan dengan pengujian undang-undang yang menyentuh hak-hak warga negara, seperti hak politik, hak ekonomi, dan perlindungan konstitusional.

Putusan-putusan tersebut sering menjadi perhatian publik karena dampaknya langsung dirasakan oleh masyarakat luas.

Penutup Masa Jabatan

Pada Maret 2026, Anwar Usman menyampaikan pamit dalam sidang pleno di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia setelah hampir 15 tahun mengabdi sebagai hakim konstitusi.

Dalam sidang tersebut, ia menyampaikan permohonan maaf kepada semua pihak jika selama menjalankan tugas terdapat hal-hal yang kurang berkenan.

Perjalanan panjangnya di Mahkamah Konstitusi menjadi bagian penting dari dinamika hukum dan politik Indonesia dalam satu dekade terakhir.