Riwara.id - Kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) dinilai berisiko meningkatkan pengangguran di Inggris tanpa memberikan dorongan pertumbuhan ekonomi yang signifikan. Peringatan tersebut disampaikan oleh Office for Budget Responsibility (OBR), lembaga pengawas fiskal independen Inggris.
Dikutip Riwara.id pada Rabu, 4 Maret 2025, dari laporan resmi Office for Budget Responsibility (OBR) yang dirilis Selasa, 3 Maret 2025, lembaga tersebut memodelkan skenario “technology substitution” atau penggantian tenaga kerja oleh teknologi secara luas.
Dalam skenario tersebut, tingkat pengangguran pada posisi keseimbangan—yakni titik ketika pasar tenaga kerja tidak lagi mendorong tekanan inflasi—diproyeksikan naik menjadi 5,5 persen. Angka ini lebih dari satu poin persentase di atas proyeksi utama OBR.
Produktiv itas Naik, Pertumbuhan Stagnan
OBR memperkirakan pekerja yang tetap bertahan akan mengalami peningkatan produktivitas berkat pemanfaatan AI. Namun, lonjakan produktivitas tersebut tidak otomatis berujung pada ekspansi ekonomi.
Analisis menunjukkan bahwa peningkatan efisiensi dapat terkompensasi oleh berkurangnya jumlah pekerjaan yang tersedia. Dengan kata lain, pertumbuhan output per pekerja meningkat, tetapi total tenaga kerja menyusut—membuat dampak bersih terhadap produk domestik bruto (PDB) relatif netral.
Skenario ini menyoroti paradoks transformasi digital: efisiensi meningkat, tetapi manfaat makroekonomi tidak serta-merta meluas.
Beban Kesejahteraan dan Turunnya Pajak
Dampak AI juga diperkirakan menjalar ke sektor fiskal. OBR menghitung, kenaikan pengangguran berpotensi menambah belanja kesejahteraan sekitar 3 miliar poundsterling per tahun (setara 4 miliar dolar AS atau sekitar Rp67,48 triliun).
Selain itu, kebutuhan pinjaman pemerintah bisa meningkat hingga 9 miliar poundsterling per tahun. Di sisi penerimaan, pajak diproyeksikan turun sekitar 6 miliar poundsterling akibat melemahnya kontribusi dari pendapatan tenaga kerja dan konsumsi rumah tangga.
Meski laba perusahaan kemungkinan meningkat seiring produktivitas, tambahan penerimaan pajak korporasi dinilai hanya menutup sebagian dari penurunan pajak penghasilan pribadi dan pajak pertambahan nilai (PPN). Hal ini karena tarif pajak atas laba korporasi umumnya lebih rendah dibanding pajak atas pendapatan pekerja.
Tantangan Kebijakan di Era Disrupsi AI
Temuan OBR mempertegas bahwa adopsi A I bukan sekadar isu teknologi, tetapi juga persoalan struktural dalam pasar tenaga kerja dan keberlanjutan fiskal.
Pemerintah Inggris dihadapkan pada kebutuhan mendesak untuk merancang kebijakan transisi yang adaptif, mulai dari reskilling tenaga kerja, reformasi sistem pajak, hingga strategi distribusi manfaat produktivitas agar dampaknya lebih inklusif.
Laporan ini menjadi sinyal kuat bahwa revolusi AI, tanpa intervensi kebijakan yang tepat, berpotensi menciptakan ketimpangan baru sekaligus tekanan terhadap stabilitas ekonomi jangka panjang.*
Inung R Sulistyo






OBR memperingatkan adopsi AI berpotensi menaikkan pengangguran Inggris hingga 5,5% tanpa mendorong pertumbuhan ekonomi, serta menambah beban fiskal miliaran pound per tahun.