Ayu Abriyani
Publish by: Ayu Abriyani
RIWARA.id - Kementerian Agama (Kemenag) mengusulkan agar 630 ribu guru madrasah swasta, bisa diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Usulan itu merupakan tindak lanjut kemenag terhadap aspirasi dari para guru madrasah swasta. Proses pengusulan akan melibatkan koordinasi lintas kementerian dan berjalan sesuai aturan yang berlaku.
Hal tersebut disampaikan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Amien Suyitno dalam pertemuan dengan para guru madrasah, bersama anggota DPR RI di komplek parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu 11 Februari 2026.
Pertemuan itu juga membahas beberapa tuntutan lainnya dari guru madrasah swasta, seperti batas usia seleksi ASN, percepatan pencairan Tunjangan Profesi Guru (TPG), hingga dukungan sarana pembelajaran digital.
“Kami berupaya segera menindaklanjuti pengusulan PPPK, sekarang Pak Menteri (Menteri Agama) sedang berkoodinasi dengan Kementerian terkait. Usulannya tidak tanggung-tanggung, sekitar 630 ribu guru,” ujar Amien dikutip Riwara.id dari lama n kemenag.go.id, Rabu 11 Februari 2026.
Pencairan TPG
Selain usulan PPPK, dalam pertemuan itu juga membahas keluhan mengenai keterlambatan pencairan TPG.
Dirjen Pendis mengungkapkan secara regulasi pembayaran TPG telah diatur setiap bulan melalui petunjuk teknis yang telah ditandatangani.
Baca juga: LPS Siapkan Pembayaran Simpanan Nasabah Perumda BPR Bank Cirebon
“Sesuai Juknis (petunjuk teknis) yang kami tandatangani, TPG dibayarkan per bulan. Jadi akan saya cek dan pastikan, karena TPG itu berada di Kemenag tingkat Kanwil dan Kabupaten Kota,” tegasnya.
Amien menambahkan pihaknya akan menindaklanjuti hasil pertemuan tersebut dengan koordinasi internal bersama Kantor Wilayah dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, agar kebijakan yang telah ditetapkan dapat berjalan optimal.
Di dalam rapat tersebut juga mencatat bahwa pendataan guru madrasah menjadi aspek penting dalam percepatan kebijakan afirmasi dan penganggaran.
Ia berharap setiap keputusan yang diambil dapat tepat sasaran dan memberi dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan guru madrasah swasta.
Sebelumnya, Kepala Biro Humas dan Komunikasi Publik Kemenag, Thobib Al Asyhar, mengatakan TPG bagi guru yang telah lulus sertifikasi, termasuk lulusan PPG 2025, akan dibayarkan sesuai regulasi.
Kemenag t elah mengajukan usulan penambahan anggaran dan mendapat persetujuan DPR RI. Anggaran itu ditargetkan dapat dicairkan sekitar bulan Maret 2026 atau menjelang Lebaran.
Thobib juga mengakui jika pemenuhan hak guru membutuhkan proses. Sebab, jumlah guru khususnya guru madrasah, mayoritas berstatus swasta.
Berdasarkan data di Kemenag, ada sekitar 300 ribu guru yang belum tersertifikasi, sehingga belum berhak menerima TPG.
Baca juga: Kisah di Balik Penemuan Jenazah Yazid Ahmad Firdaus di Bukit Mongkrang
Maka, selain pembayaran TPG, Kemenag juga mengusulkan tambahan anggaran untuk percepatan pelaksanaan PPG bagi guru yang belum tersertifikasi.
INFO PENTING! Pemerintah Resmi Tetapkan Libur Awal Ramadan 2026, Anak Sekolah Libur 1 Minggu
Pendaftaran SMA Unggul Garuda Tahun Ajaran 2026 2027 Resmi Dibuka, Cek Syaratnya di Sini!
Inflasi Awal Tahun 2026 Tinggi, Capai 3,55 Persen Apa Penyebabnya? Simak Ulasan Lengkap Disini
DIBUKA! Program Magang di Kementerian Keuangan Tahun 2026, Ini Persyaratan dan Tahapan Seleksinya
.jpg)
Kemenag mengusulkan sebanyak 630 ribu guru madrasah swasta bisa diangkat menjadi PPPK. Hal itu adalah aspirasi dari para guru madrasah.