Meniti Karier Cemerlang di Polri, Kini Irjen Ahrie Sonta Dipecat Tidak Dengan Hormat karena Terbukti Sadap Presiden

Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution (Foto: IST)

RIWARA.id – Irjen Pol. Dr. Ahrie Sonta Nasution resmi dijatuhi sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebagai anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Keputusan berat tersebut dikeluarkan dalam sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) pada Selasa (10/11) setelah ia dinyatakan terbukti melakukan pelanggaran kode etik berat terkait kasus dugaan penyadapan ilegal.

Sidang etik ini menetapkan bahwa Ahrie melanggar Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri juncto Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri. Ketentuan tersebut meliputi pelanggaran etika kelembagaan pada Pasal 5 ayat (1) huruf c dan e, Pasal 8 huruf c, serta Pasal 11 huruf a dan b.

Kadiv Humas Polri Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir dalam keterangan resmi menyampaikan bahwa majelis sidang menjatuhkan sanksi perilaku pelanggar sebagai perbuatan tercela sekaligus sanksi administratif berupa PTDH. Kendati demikian, pihak Ahrie Sonta menyatakan akan menempuh jalur banding atas putusan tersebut.

Penetapan status tersangka dan sidang etik yang dijalani Ahrie bermula dari penyidikan mendalam oleh Bareskrim Polri terkait dugaan penyadapan nomor telepon tanpa prosedur hukum yang sah. Sasaran penyadapan ilegal tersebut diduga menimpa Presiden Prabowo Subianto serta sejumlah pejabat negara, tokoh politik, media, organisasi masyarakat, LSM, hingga pengusaha.

Berdasarkan hasil penyidikan, praktik lancung tersebut diduga berlangsung sepanjang tahun 2025 hingga 2026. Penyelidik menemukan indikasi penyalahgunaan sistem Lawful Interception Management System (LIMS) untuk memasukkan nomor-nomor telepon ke dalam target pemantauan tanpa kaitan dengan proses penegakan hukum yang sah, serta upaya penghapusan berkas pada Oktober 2026 untuk menghilangkan jejak.

Perkara pidana ini turut menyeret sejumlah perwira tinggi lainnya sebagai tersangka dalam berkas terpisah, termasuk mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi. Proses hukum pidana tersebut berjalan paralel di luar penanganan sidang kode etik internal kepolisian.

Jejak Karier Cemerlang

Sebelum tersandung kasus hukum ini, Irjen Ahrie Sonta dikenal memiliki rekam jejak karier yang sangat cemerlang dan mencatatkan sejumlah rekor di Korps Bhayangkara. Lahir di Bandung pada 2 April 1981, Ahrie merupakan lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) tahun 2002 dari Batalyon Wicaksana Laghawa yang melesat cepat dalam hierarki kepangkatan kepolisian.

Ahrie sempat mencatatkan diri sebagai perwira tinggi termuda dan satu-satunya dari angkatan Akpol 2002 yang menyandang pangkat jenderal bintang dua di usia 45 tahun. Kariernya menanjak setelah ditunjuk menjabat sebagai Kepala Divisi Hukum (Kadivkum) Polri pada Oktober 2026 lewat Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2205/X/KEP./2026.

Rekam jejak operasional Ahrie diwarnai berbagai pengungkapan kasus besar, mulai dari membongkar sindikat narkotika jaringan internasional seberat 1,6 ton di perairan Tanjung Berakit, Kepulauan Riau, hingga tergabung dalam tim penyidik Bareskrim yang meringkus buronan kakap kasus Bank Bali, Djoko Tjandra, di Kuala Lumpur pada tahun 2020 silam.

Namanya semakin melejit ketika ia dipercaya menjadi Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok pada tahun 2020 dan kemudian ditarik menjadi Sekretaris Pribadi Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo pada 2021. Berkat dedikasi dan prestasinya, ia pun sempat menerima kenaikan pangkat luar biasa (KPLU) sebagai perwira menengah berpangkat Komisaris Besar.

Kariernya berlanjut ke Istana ketika ia terpilih sebagai ajudan Presiden Prabowo Subianto pada Oktober 2024. Di samping kesibukan kedinasannya, Ahrie juga merampungkan pendidikan doktoral ilmu kepolisian dengan predikat cumlaude serta dikenal aktif berinteraksi dengan masyarakat melalui media sosial.(*)