Gibran Mau Mundur dari Wapres, Ini Aturan Hukum dan Cara Penggantian Wakil Presiden

Wapres Gibran Ajukan Pengunduran Diri (Foto: Instagram.com/@gibran_rakabuming)

RIWARA.ID– Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka menggelar pertemuan tertutup selama dua setengah jam bersama Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Selasa (10/11/2026) pagi.

Dalam pertemuan tersebut, Gibran menyampaikan niatnya untuk mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden RI. Mensesneg Prasetyo Hadi mengonfirmasi bahwa langkah tersebut diambil Gibran untuk merespons dinamika hukum terkait keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) mengenai keabsahan ijazah miliknya.

Lantas, bagaimana sebenarnya hukum tata negara di Indonesia mengatur prosedur pengunduran diri seorang Wakil Presiden beserta mekanisme pengangkatan penggantinya?

Aturan Main Pengunduran Diri Wapres di Indonesia

Dalam sistem hukum tata negara Indonesia, tidak ada undang-undang khusus yang secara terpisah merinci prosedur pengunduran diri Wakil Presiden. Landasan hukum utama mengacu pada:

• Pasal 8 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) 1945
• Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 (UU MD3)
• Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)

Pengunduran Diri Wapres Tidak Memerlukan Restu DPR RI

Pasal 8 ayat (1) UUD 1945 membedakan secara tegas antara istilah "berhenti" dan "diberhentikan":

• Diberhentikan: Merujuk pada proses pemakzulan (impeachment) melalui pembuktian pelanggaran hukum di Mahkamah Konstitusi (MK).
• Berhenti: Dipahami sebagai kehendak personal pemegang jabatan untuk mengundurkan diri secara sukarela.

Pengunduran diri seorang Wapres tidak memerlukan persetujuan atau izin dari parlemen (DPR/MPR). Hal ini berbeda dengan kepala daerah (gubernur, bupati, atau wali kota) yang pengunduran dirinya wajib disahkan melalui Paripurna DPRD dan Kementerian Dalam Negeri.

Sebab, mandat kekuasaan eksekutif Presiden dan Wakil Presiden diperoleh secara langsung dari rakyat melalui pemilihan umum (Pemilu), sehingga pengunduran diri dipandang sebagai hak prerogatif personal. Parlemen tidak berwenang menolak kehendak sukarela pemegang mandat.

Mekanisme Pengisian Kursi Wapres yang Kosong

Jika Wakil Presiden secara resmi mengundurkan diri, roda pemerintahan tetap berjalan di bawah kendali Presiden definitif. Untuk mengisi kekosongan posisi RI 2, UUD 1945 menggariskan skema yang sangat ketat.

Berdasarkan Pasal 8 ayat (2) UUD 1945, berikut adalah 3 tahapan pengisian jabatan Wakil Presiden pengganti:

1. Pengusulan Nama oleh Presiden

Presiden mengusulkan 2 (dua) nama calon Wakil Presiden kepada pimpinan MPR. Calon tersebut wajib diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik yang mengusung pasangan calon terpilih pada pemilu sebelumnya.

2. Sidang Paripurna MPR

MPR wajib menggelar Sidang Paripurna paling lambat dalam waktu 60 hari sejak terjadinya kekosongan jabatan Wapres.

3. Pemilihan dan Pelantikan

Anggota MPR melakukan pemungutan suara (voting) untuk memilih satu dari dua nama calon yang diajukan. Sosok terpilih akan langsung dilantik mendampingi Presiden hingga sisa masa jabatan berakhir.

Apakah Pengganti Wapres Harus dari dari Partai Tertentu?

Persyaratan calon wakil presiden menjadi salah satu aspek penting dalam mekanisme pengisian jabatan apabila terjadi kekosongan, baik akibat pengunduran diri maupun pemberhentian.

Berdasarkan Pasal 8 ayat (2) UUD 1945, presiden memiliki kewenangan mengusulkan dua calon wakil presiden untuk dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Ketentuan tersebut tidak membatasi calon yang diajukan presiden harus berasal dari partai politik tertentu. Namun, setiap calon tetap wajib memenuhi persyaratan konstitusional untuk menduduki jabatan wakil presiden.

Aturan ini berbeda dengan Pasal 8 ayat (3) UUD 1945 yang mengatur mekanisme pengisian jabatan apabila presiden dan wakil presiden berhenti secara bersamaan.

Dalam kondisi tersebut, MPR memilih presiden dan wakil presiden dari dua pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calonnya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya.

Dengan demikian, ketentuan mengenai keterlibatan partai politik dalam Pasal 8 ayat (3) tidak berlaku secara otomatis terhadap pengisian satu jabatan wakil presiden berdasarkan Pasal 8 ayat (2) UUD 1945.

Sejarah: Pengunduran Diri Bung Hatta Tahun 1956

Dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia, peristiwa pengunduran diri Wakil Presiden pernah terjadi pada 20 Juli 1956.

Wakil Presiden pertama RI, Mohammad Hatta (Bung Hatta), mengajukan surat pengunduran diri kepada parlemen akibat adanya perbedaan pandangan politik yang mendasar dengan Presiden Soekarno. Pengunduran diri Bung Hatta resmi berlaku efektif pada 1 Desember 1956.

Peristiwa sejarah tersebut membuktikan bahwa jabatan eksekutif kepresidenan tidak dapat dipaksakan apabila pemegang mandat menyatakan tidak lagi bersedia mengemban amanah. Dalam hal ini, peran MPR murni bertindak sebagai lembaga penjamin kepastian hukum dan kesinambungan konstitusi negara. ***