50 Anggota DPR Teken Usulan HMP Gibran, Istana Tegaskan Hormati Proses Politik

Anggota DPR RI mengikuti rapat paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat terkait Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mulai mendapat dukungan sekitar 50 anggota DPR, Selasa (10/11/2026) (Foto: presidenri.go.id)

JAKARTA, RIWARA.id — Polemik posisi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memasuki babak baru. Sebanyak 50 anggota DPR RI dari sejumlah fraksi disebut telah menandatangani usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait persoalan yang menyeret putra mantan Presiden Joko Widodo tersebut.

Pergerakan politik di Senayan ini berlangsung bersamaan dengan pengakuan Istana bahwa Gibran telah menyampaikan niat mengundurkan diri kepada Presiden Prabowo Subianto.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyatakan pemerintah menghormati proses politik yang berlangsung di DPR.

"Kalau berkenaan dengan proses yang terjadi di DPR itu tentunya adalah proses politik yang juga harus sama-sama kita hormati," kata Prasetyo dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (10/11/2026).

Menurut Prasetyo, DPR dan setiap anggotanya memiliki hak konstitusional yang harus dihormati. Pemerintah tidak akan mencampuri mekanisme yang menjadi kewenangan lembaga legislatif tersebut.

50 Anggota DPR Mulai Bergerak

Anggota DPR dari Fraksi PKS, Mardani Ali Sera, mengungkapkan sekitar 50 anggota parlemen telah menandatangani usulan HMP terkait Gibran.

Mardani yang turut menjadi salah satu penandatangan menyebut dokumen usulan tersebut telah disampaikan kepada pimpinan DPR.

Perkembangan ini memperlihatkan bahwa wacana penggunaan hak konstitusional DPR tidak lagi sebatas pembicaraan di ruang publik, tetapi mulai memasuki tahapan penggalangan dukungan politik.

Dari Fraksi PKS, anggota DPR Yanuar Arif Wibowo menyebut sebanyak 12 anggota fraksinya telah menandatangani usulan tersebut.

Yanuar bahkan memperlihatkan tulisan bernada desakan politik, yakni "Mas Gibran Mundur atau Dimundurkan", setelah rapat paripurna DPR.

Ia mengatakan dorongan tersebut berkaitan dengan aspirasi masyarakat yang diterimanya selama masa reses.

Puan Maharani Belum Menentukan Langkah DPR

Sementara itu, Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan pimpinan DPR terlebih dahulu akan mendengarkan berbagai masukan dari fraksi-fraksi dan komisi sebelum menentukan tindak lanjut.

Menurut Puan, berbagai aspirasi mengenai mekanisme yang dapat ditempuh DPR telah diterima selama masa reses.

Pimpinan DPR akan memproses laporan dan masukan tersebut sebelum mengambil keputusan mengenai langkah berikutnya.

Dengan demikian, pengumpulan tanda tangan anggota DPR belum berarti proses pemakzulan Gibran telah diputuskan atau disetujui dalam rapat paripurna.

Apa Itu Hak Menyatakan Pendapat?

Hak Menyatakan Pendapat merupakan salah satu hak konstitusional DPR yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD sebagaimana telah diubah.

Hak tersebut dapat digunakan DPR untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan pemerintah, tindak lanjut hak interpelasi atau hak angket, maupun dugaan pelanggaran hukum oleh Presiden dan Wakil Presiden.

Dalam mekanisme ketatanegaraan, usulan penggunaan hak ini tidak otomatis membuat seorang pejabat negara diberhentikan.

Apabila persoalan berkembang menjadi proses pemberhentian Presiden atau Wakil Presiden, mekanismenya harus mengikuti ketentuan Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945.

Proses tersebut melibatkan DPR, Mahkamah Konstitusi, dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), sesuai tahapan dan persyaratan konstitusional.

Niat Mundur Gibran Menambah Dinamika Politik

Situasi politik semakin menarik setelah Mensesneg Prasetyo Hadi mengungkap pertemuan Presiden Prabowo dan Gibran yang berlangsung sekitar 2,5 jam pada Selasa pagi.

Dalam pertemuan tersebut, Gibran menyampaikan niat mengundurkan diri di tengah dinamika yang berkembang setelah putusan Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai dokumen pendidikannya.

Prasetyo menegaskan Prabowo tidak menyampaikan penolakan terhadap niat tersebut. Presiden justru memberikan sejumlah saran kepada Wakil Presiden.

Di sisi lain, Gibran meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui proses hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Perkembangan ini membuat posisi Gibran menjadi perhatian di dua jalur sekaligus, yakni proses politik di DPR dan langkah hukum yang hendak ditempuh.

Untuk saat ini, belum ada keputusan resmi mengenai pengunduran diri Gibran maupun pemberhentiannya melalui mekanisme ketatanegaraan.

Dinamika di Senayan dan sikap Gibran setelah pertemuan dengan Prabowo akan menjadi perkembangan penting dalam perjalanan politik pemerintahan ke depan.*