JAKARTA, RIWARA.ID – Wacana penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) DPR RI untuk menyikapi polemik Wakil Presiden Gibran Rakabuming semakin menguat. Hingga Selasa (10/11/2026), lebih dari 25 anggota DPR disebut telah membubuhkan tanda tangan sebagai bentuk dukungan terhadap pengajuan hak konstitusional tersebut.
Anggota Komisi II DPR RI, Mardani Ali Sera, mengungkapkan perkembangan pengumpulan dukungan itu melalui foto dokumen berjudul Pengusul Hak Menyatakan Pendapat yang dibagikannya.
Dalam dokumen tersebut, nama Mardani tercantum pada urutan pertama sebagai salah satu pengusul. Selain daftar nama dan tanda tangan anggota DPR, terdapat pula dokumen lain yang berisi penjelasan serta landasan pasal terkait usulan penggunaan HMP.
Berdasarkan dokumen yang dibagikan Mardani, setidaknya sudah ada 12 anggota DPR yang tercatat menandatangani usulan tersebut. Namun, jumlahnya disebut terus bertambah.
"Lebih dari 25. Sejak semalam dan tambah hari ini di DPR," kata Mardani dalam keterangannya, Selasa (10/11/2026).
Pernyataan tersebut muncul bertepatan dengan agenda pembukaan masa sidang DPR RI melalui rapat paripurna. Perkembangan ini membuat wacana penggunaan Hak Menyatakan Pendapat terhadap Wakil Presiden Gibran semakin menjadi perhatian politik nasional.
Polemik Status Wakil Presiden Gibran Jadi Sorotan
Dorongan penggunaan HMP berkaitan dengan polemik status pendidikan Gibran Rakabuming yang kembali menjadi perbincangan setelah muncul putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).
Putusan kedua lembaga tersebut menjadi bagian dari perdebatan mengenai dokumen pendidikan Gibran, termasuk persoalan penyetaraan ijazah SMA yang menjadi sorotan publik.
Situasi tersebut kemudian memunculkan berbagai respons dari partai politik di DPR RI mengenai posisi Gibran sebagai Wakil Presiden.
Salah satunya datang dari Partai Golkar. Partai yang dipimpin Bahlil Lahadalia itu menyatakan bahwa DPR RI dapat menggunakan Hak Menyatakan Pendapat untuk menyikapi polemik tersebut.
Sementara itu, dukungan pengumpulan tanda tangan dari sejumlah anggota DPR menunjukkan adanya dorongan agar persoalan tersebut dibahas melalui mekanisme konstitusional di parlemen.
Reaksi Puan Maharani Terkait Usulan HMP
Menanggapi perkembangan tersebut, Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan bahwa setiap usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat harus mengikuti mekanisme dan ketentuan konstitusi.
Puan mengakui pimpinan DPR telah menerima laporan mengenai sejumlah anggota dewan yang mengumpulkan tanda tangan untuk mengusulkan penggunaan hak tersebut.
Namun, pimpinan DPR baru akan menindaklanjuti laporan itu setelah pembukaan masa sidang. Sebelum mengambil keputusan, pimpinan DPR akan terlebih dahulu menghimpun masukan dari fraksi-fraksi maupun anggota dewan selama masa reses.
"Ya, kami memang sudah menerima laporan tersebut. Namun, kami akan tindak lanjuti setelah pembukaan masa sidang ini," ujar Puan seusai Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Menurut Puan, usulan penggunaan HMP harus memiliki landasan prosedural yang jelas. Karena itu, setiap tahapan perlu mengacu pada konstitusi dan tata tertib DPR yang berlaku.
"Bagaimana, siapa, dan apa mekanismenya, tentu saja semuanya harus mengikuti mekanisme dan konstitusi yang ada. Jadi, kita taat pada konstitusi yang ada," tegas politikus PDI Perjuangan tersebut.
DPR Masih Menunggu Proses Resmi Pengajuan HMP
Puan juga meminta semua pihak menunggu perkembangan resmi dari anggota DPR yang menginisiasi usulan Hak Menyatakan Pendapat.
Menurutnya, pengumpulan tanda tangan dan laporan yang telah diterima pimpinan DPR masih perlu dipelajari sebelum ditentukan langkah kelembagaan berikutnya.
Ia menegaskan, DPR akan memproses setiap aspirasi sesuai kewenangan dan aturan yang berlaku.
"Ya, selama belum ada pernyataan resmi, ya kita tunggu saja," pungkas Puan.
Dengan bertambahnya jumlah anggota DPR yang disebut mendukung usulan HMP, polemik Wakil Presiden Gibran Rakabuming kini memasuki babak baru di parlemen. Meski demikian, realisasi penggunaan hak tersebut masih harus melalui tahapan dan mekanisme konstitusional DPR RI. ***
.jpg)
Lebih dari 25 anggota DPR RI disebut telah menandatangani usulan Hak Menyatakan Pendapat terkait polemik Wakil Presiden Gibran Rakabuming. Puan Maharani menegaskan prosesnya harus sesuai konstitusi dan tata tertib DPR.