.jpg)
RIWARA.id – Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia pada Kamis (12/11/2026) memunculkan sejumlah persoalan penting dalam ketatanegaraan. Presiden Prabowo Subianto menyatakan menerima keputusan tersebut, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menjelaskan mekanisme konstitusionalnya, sementara Guru Besar Ilmu Hukum Prof. Dr. Suparji Achmad menyoroti pertanggungjawaban hukum dan kehormatan jabatan.
Tiga perspektif tersebut memperlihatkan bahwa pengunduran diri Wakil Presiden tidak hanya menyangkut berakhirnya jabatan seseorang, tetapi juga menyangkut proses pengisian kekosongan jabatan serta pertanyaan mengenai pemenuhan persyaratan konstitusional.
Peristiwa ini berlangsung di Jakarta pada Kamis, 12 November 2026, ketika Gibran menyampaikan surat pernyataan berhenti kepada Presiden Prabowo dan pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
Prabowo Terima Surat Pengunduran Diri Gibran
Dalam keterangan pers di Istana Merdeka, Prabowo mengungkapkan bahwa Gibran datang langsung menemuinya sekitar pukul 10.15 WIB untuk menyampaikan surat pengunduran diri.
Setelah pertemuan dengan Presiden, Gibran mendatangi pimpinan MPR dan menyerahkan surat pernyataan berhenti dari jabatan Wakil Presiden.
Prabowo mengatakan menerima keputusan tersebut dengan berat hati. Ia juga menghormati dan mendukung langkah yang diambil Gibran.
"Dengan berat hati saya menerima surat tersebut dan menghormati serta mendukung keputusan yang telah beliau ambil," kata Prabowo.
Presiden menilai keputusan Gibran menunjukkan sikap kesatria, penuh tanggung jawab, dan mencerminkan jiwa negarawan.
Prabowo juga mengungkapkan bahwa Gibran telah membantu dirinya sejak masa kampanye hingga menjalankan pemerintahan selama dua tahun terakhir.
Menurut Presiden, pembagian tugas pemerintahan dilakukan dengan menempatkan dirinya pada perumusan kebijakan nasional, pembenahan regulasi, dan perbaikan sistem ekonomi. Sementara Gibran diminta turun langsung ke daerah untuk memantau pelaksanaan program pemerintah.
Prabowo menyebut Gibran telah mengunjungi 35 provinsi dan kabupaten/kota serta melakukan pengecekan terhadap sejumlah proyek pemerintah.
Atas kontribusi tersebut, Presiden menyampaikan penghargaan dan terima kasih.
"Saya sampaikan bahwa saya akan terus memberi dukungan dan saya berdoa semoga beliau beserta keluarga senantiasa diberi kekuatan dalam menghadapi masa-masa yang tidak mudah ini," ujar Prabowo.
Dalam keterangannya, Prabowo juga menyinggung persoalan persyaratan konstitusional dan perbedaan sistem pendidikan luar negeri dengan Indonesia.
Ia menyebut terdapat ketidaksesuaian atau kekurangan dalam pemenuhan persyaratan berdasarkan sistem konstitusional Indonesia.
Namun, Presiden tidak menyebut secara terperinci putusan pengadilan tertentu dalam penjelasannya tersebut.
Pengunduran Diri Gibran Tidak Memerlukan Persetujuan MPR
Perspektif berikutnya datang dari Yusril Ihza Mahendra.
Menko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan tersebut menegaskan bahwa surat pengunduran diri Gibran telah secara jelas menyatakan kehendaknya untuk berhenti dari jabatan Wakil Presiden atas permintaan sendiri.
Karena itu, menurut Yusril, MPR tidak perlu menggelar sidang untuk menyetujui atau menolak pengunduran diri tersebut.
Dalam suratnya, Gibran menuliskan:
"Dengan hormat, dengan ini saya, Gibran Rakabuming Raka, Wakil Presiden Republik Indonesia masa jabatan 2024–2029, menyatakan berhenti dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia atas permintaan sendiri."
Gibran juga meminta MPR menindaklanjuti pernyataan berhentinya berdasarkan Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945.
Yusril menilai permintaan tersebut merupakan permohonan untuk menindaklanjuti konsekuensi konstitusional, bukan meminta persetujuan atas keputusan pengunduran dirinya.
"Yang perlu dilakukan MPR adalah menyatakan bahwa telah terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden dan kemudian menindaklanjutinya sesuai mekanisme yang diatur dalam konstitusi, UU Pemilu tentang syarat-syarat calon Wakil Presiden serta UU MD3 yang mengatur kewenangan MPR," jelas Yusril.
Berdasarkan Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945, apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, MPR menyelenggarakan sidang paling lambat 60 hari untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden.
Dengan mekanisme tersebut, Prabowo memiliki kewenangan mengusulkan dua nama calon pengganti kepada MPR untuk dipilih melalui sidang.
Yusril menekankan bahwa seluruh proses harus mengikuti ketentuan konstitusi dan peraturan perundang-undangan.
Guru Besar Hukum Suparji Achmad Soroti Kehormatan Pengunduran Diri Gibran
Di tengah penjelasan pemerintah mengenai mekanisme pengunduran diri, Guru Besar Ilmu Hukum Prof. Dr. Suparji Achmad, S.H., M.H., mengangkat persoalan berbeda.
Melalui siaran pers yang diterima redaksi RIWARA.id pada Kamis (12/11/2026), Suparji menyampaikan analisis berjudul "Mundurnya Gibran: Terhormat atau Tidak Terhormat?"
Suparji menilai pengunduran diri secara sukarela harus dibedakan dari alasan hukum dan konstitusional yang melatarbelakangi berakhirnya jabatan.
Menurutnya, surat pengunduran diri merupakan tindakan formal, sedangkan kehormatan jabatan berkaitan dengan substansi perbuatan, integritas, dan ketaatan terhadap konstitusi.
"Pengunduran diri secara sukarela tidak boleh secara otomatis dimaknai sebagai pengunduran diri yang terhormat apabila terdapat persoalan serius mengenai persyaratan konstitusional yang belum diselesaikan," tulis Suparji dalam siaran pers tersebut.
Ia kemudian mengaitkan persoalan ini dengan proses persidangan di Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung.
Suparji Soroti Putusan MK dan MA Terkait Persyaratan Pendidikan
Dalam analisisnya, Suparji merujuk Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 tanggal 6 Oktober 2026.
Dalam putusan tersebut, MK menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan berupa ijazah, sertifikat, atau diploma pendidikan luar negeri yang dapat dijadikan dasar penyetaraan pendidikan Gibran setingkat SMA atau sederajat.
Namun, MK menyatakan permohonan tidak dapat diterima karena para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum.
Mahkamah juga menegaskan tidak dapat membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran melalui perkara tersebut.
Dalam pertimbangan lainnya, MK menyebut persoalan pemenuhan persyaratan pendidikan secara substantif menjadi ranah lembaga yang memiliki kewenangan untuk menilai keabsahan persyaratan calon presiden dan wakil presiden.
Selain putusan MK, Suparji juga merujuk Putusan Mahkamah Agung Nomor 742 K/TUN/2026 tanggal 30 Oktober 2026.
Direktori Putusan MA mencatat perkara tersebut merupakan gugatan H.M. Subhan terhadap Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. MA mengabulkan kasasi dan gugatan penggugat seluruhnya.
Suparji mengaitkan perkembangan putusan tersebut dengan persoalan administrasi penyetaraan pendidikan yang menjadi perhatian publik.
Meski demikian, terdapat pembedaan hukum yang penting. Putusan mengenai dokumen administrasi tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa Gibran secara pribadi melakukan perbuatan tercela.
Suparji sendiri menegaskan bahwa penilaian mengenai tanggung jawab pribadi harus didasarkan pada pembuktian mengenai perbuatan, pengetahuan, dan keterlibatan pejabat yang bersangkutan.
Dengan demikian, persoalan administrasi dan pertanggungjawaban pribadi tidak dapat disamakan begitu saja.
Pasal 7A dan 7B UUD 1945 Menjadi Sorotan
Suparji selanjutnya mengangkat Pasal 7A UUD 1945 yang mengatur kemungkinan pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden oleh MPR atas usul DPR apabila terbukti melakukan pelanggaran hukum tertentu, perbuatan tercela, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.
Sementara itu, Pasal 7B mengatur tahapan mekanisme pemberhentian tersebut, termasuk pemeriksaan dan putusan Mahkamah Konstitusi atas pendapat DPR.
Menurut Suparji, mekanisme pemberhentian berdasarkan Pasal 7A dan 7B harus dibedakan dari pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden berdasarkan Pasal 8 Ayat (2).
Ia berpandangan, pengunduran diri tidak seharusnya dipresentasikan sebagai penyelesaian menyeluruh atas semua persoalan konstitusional yang telah berkembang.
Namun, ia juga mengingatkan bahwa pengunduran diri tidak otomatis dapat disamakan dengan pemberhentian karena pelanggaran konstitusi.
"Pengunduran diri dapat mengakhiri suatu jabatan. Namun, pengunduran diri tidak boleh dipergunakan untuk menghapus pertanyaan hukum mengenai bagaimana jabatan tersebut diperoleh dan apakah seluruh persyaratan konstitusional telah dipenuhi," tulisnya.
Apa Perbedaan Pengunduran Diri dan Pemberhentian Wakil Presiden?
Perbedaan tersebut menjadi salah satu pokok penting dalam dinamika ketatanegaraan setelah Gibran menyampaikan surat pengunduran diri.
Ada dua mekanisme konstitusional yang perlu dipahami.
Pertama, Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945 mengatur pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden. Presiden mengusulkan dua calon dan MPR memilih satu di antaranya melalui sidang paling lambat 60 hari setelah terjadi kekosongan.
Kedua, Pasal 7A dan 7B UUD 1945 mengatur mekanisme pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden karena alasan pelanggaran konstitusi, termasuk tidak lagi memenuhi persyaratan jabatan.
Kedua mekanisme tersebut memiliki dasar, tahapan, dan konsekuensi hukum berbeda.
Karena itu, berakhirnya jabatan melalui pengunduran diri tidak otomatis menghasilkan kesimpulan bahwa seluruh persoalan hukum yang berkaitan dengan jabatan tersebut telah selesai.
Di sisi lain, penilaian mengenai perbuatan tercela atau pelanggaran konstitusi juga tidak dapat dijatuhkan hanya berdasarkan opini atau perdebatan publik.
Persoalan Gibran dan Ujian Penegakan Konstitusi
Pengunduran diri Gibran kini menempatkan pemerintah dan lembaga negara pada tahapan penting dalam menjalankan mekanisme ketatanegaraan.
Prabowo telah menyampaikan penerimaan dan dukungannya terhadap keputusan Gibran. Yusril memberikan penjelasan mengenai konsekuensi konstitusional serta kewenangan MPR dalam mengisi kekosongan jabatan.
Sementara itu, Suparji mengingatkan bahwa pengakhiran jabatan harus dibedakan dari pertanggungjawaban hukum dan penilaian atas integritas pejabat negara.
Ketiga perspektif tersebut memperlihatkan bahwa persoalan ini tidak berhenti pada penyerahan surat pengunduran diri.
Mekanisme pengisian jabatan Wakil Presiden, pelaksanaan ketentuan konstitusi, serta kejelasan persoalan hukum yang telah muncul tetap menjadi bagian penting dari proses ketatanegaraan.
Sebagaimana ditegaskan Suparji dalam penutup siaran persnya, kehormatan jabatan tidak semata-mata ditentukan oleh selembar surat pengunduran diri, tetapi juga berkaitan dengan integritas, kebenaran, dan pertanggungjawaban konstitusional yang dapat dibuktikan.*
..jpg)
.jpg)
.jpg)
Gibran mundur dari Wapres. Prabowo menerima, Yusril menjelaskan mekanisme MPR, sementara Guru Besar Hukum Suparji menyoroti konstitusi.