JAKARTA, RIWARA.id – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dikabarkan telah menyerahkan surat pengunduran diri kepada Presiden Prabowo Subianto di tengah meningkatnya tekanan politik di parlemen. Pada hari yang sama, sebanyak 120 anggota DPR RI dari delapan fraksi resmi mengajukan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) untuk memulai proses politik terkait dugaan tidak terpenuhinya persyaratan jabatan wakil presiden.
Dua perkembangan besar tersebut menandai babak baru polemik hukum dan politik yang membayangi putra sulung Presiden ke-7 RI Joko Widodo.
Informasi penyerahan surat pengunduran diri Gibran pada Rabu (11/11/2026) disampaikan Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi. Saat dikonfirmasi mengenai kabar tersebut, Budi Arie membenarkannya.
"Betul," kata Budi Arie.
Sejumlah media melaporkan surat tersebut diserahkan langsung Gibran kepada Prabowo di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, setelah Presiden kembali dari kunjungan kerja di Aceh.
Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi juga telah mengonfirmasi adanya pertemuan antara Prabowo dan Gibran di Istana Kepresidenan pada Selasa (10/11/2026).
Dalam pertemuan yang berlangsung sekitar 2,5 jam itu, Gibran disebut menyampaikan niat untuk mengundurkan diri menyikapi perkembangan persoalan hukum terkait dokumen pendidikannya.
Prasetyo menjelaskan Presiden Prabowo memberikan sejumlah saran dan masukan kepada Gibran. Namun, Istana membantah kabar bahwa Presiden menolak niat pengunduran diri tersebut.
Perkembangan ini menjadi perhatian nasional karena berlangsung bersamaan dengan bergulirnya usulan pemakzulan Gibran di DPR.
Putusan MA Nomor 742 K/TUN/2026 Jadi Titik Balik
Polemik yang membayangi posisi Gibran bermula dari persoalan dokumen penyetaraan pendidikan setingkat SMA yang pernah digunakan sebagai salah satu persyaratan pencalonannya dalam Pemilihan Presiden 2024.
Mahkamah Agung (MA) pada Jumat (30/10/2026) mengabulkan permohonan kasasi dalam perkara Nomor 742 K/TUN/2026 yang diajukan H.M. Subhan Palal.
Putusan lengkap perkara tersebut kemudian dipublikasikan melalui Direktori Putusan Mahkamah Agung pada 10 November 2026.
Dalam amar putusannya, majelis hakim mengabulkan gugatan penggugat dan memerintahkan tergugat, yakni instansi pemerintah penerbit dokumen, untuk mencabut Surat Keterangan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tertanggal 6 Agustus 2019.
Surat tersebut berkaitan dengan penyetaraan pendidikan Gibran dari sekolah luar negeri ke jenjang pendidikan setingkat SMA di Indonesia.
Pertimbangan MA antara lain menyoroti tidak adanya bukti kelulusan yang memadai sebagai dasar penerbitan surat keterangan penyetaraan tersebut.
Putusan ini menjadi perkembangan hukum penting karena dokumen yang sebelumnya digunakan dalam proses administrasi pencalonan Gibran pada Pilpres 2024 dinyatakan tidak sah dan wajib dicabut.
Meski demikian, putusan MA tersebut tidak secara langsung memberhentikan Gibran dari jabatan wakil presiden. Persoalan status jabatan dan kemungkinan pemberhentian tetap harus mengikuti mekanisme konstitusional yang berlaku.
120 Anggota DPR dari Delapan Fraksi Bergerak
Tekanan politik terhadap Gibran semakin menguat setelah 120 anggota DPR RI menyerahkan usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat kepada pimpinan DPR, Rabu (11/11/2026).
Wakil Ketua DPR Saan Mustopa menyampaikan bahwa para pengusul berasal dari delapan fraksi di parlemen.
Berdasarkan rincian yang disampaikan, komposisi pengusul terdiri atas:
Fraksi PDI Perjuangan: 14 anggota.
Fraksi Partai Golkar: 11 anggota.
Fraksi Partai Gerindra: 11 anggota.
Fraksi Partai NasDem: 19 anggota.
Fraksi PKB: 18 anggota.
Fraksi PKS: 28 anggota.
Fraksi PAN: 1 anggota.
Fraksi Partai Demokrat: 18 anggota.
Total 120 anggota tersebut telah melampaui persyaratan minimal pengajuan Hak Menyatakan Pendapat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Saan mengatakan pimpinan DPR telah menerima usulan tersebut dan akan menindaklanjutinya sesuai mekanisme kelembagaan.
Agenda berikutnya adalah pembahasan melalui rapat pimpinan DPR dan Badan Musyawarah sebelum usulan dibawa ke rapat paripurna.
Rapat paripurna dijadwalkan berlangsung Kamis (12/11/2026).
Hak Menyatakan Pendapat yang diajukan para anggota DPR berkaitan dengan penilaian bahwa Gibran diduga tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai wakil presiden setelah muncul putusan MA dan perkembangan hukum terkait dokumen pendidikannya.
Namun, pengajuan HMP tidak serta-merta berarti Gibran telah dimakzulkan. Usulan tersebut merupakan bagian dari tahapan politik dan konstitusional yang masih harus diproses sesuai ketentuan hukum.
Yusril Jelaskan Posisi Hukum dan Konsekuensi Pengunduran Diri
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra sebelumnya memberikan penjelasan mengenai perkembangan persoalan hukum yang melibatkan Gibran.
Dalam perkara tata usaha negara di MA, pihak yang menjadi tergugat adalah instansi pemerintah penerbit surat keterangan penyetaraan pendidikan, bukan Gibran secara pribadi.
Dengan demikian, objek sengketa dalam perkara tersebut adalah keputusan administrasi pemerintahan berupa surat keterangan penyetaraan pendidikan.
Yusril juga menjelaskan bahwa apabila wakil presiden mengundurkan diri, terdapat mekanisme konstitusional yang harus dijalankan.
Surat pengunduran diri harus disampaikan secara tertulis kepada MPR. Selanjutnya, MPR akan memproses terjadinya kekosongan jabatan wakil presiden sesuai ketentuan konstitusi.
Dalam penjelasannya, Yusril menyebut MPR nantinya dapat menyampaikan pemberitahuan kepada Presiden agar mengusulkan dua nama calon wakil presiden pengganti.
Penjelasan tersebut menjadi penting karena pengunduran diri wakil presiden tidak sama dengan proses pemakzulan yang melibatkan pemeriksaan dugaan pelanggaran konstitusi.
Siapa yang Berhak Memilih Pengganti Gibran?
Apabila pengunduran diri Gibran diproses secara formal dan terjadi kekosongan jabatan wakil presiden, pengisian jabatan tersebut mengacu pada Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.
Ketentuan konstitusi menyebutkan bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden, MPR menyelenggarakan sidang paling lambat 60 hari untuk memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden.
Artinya, Presiden Prabowo memiliki kewenangan konstitusional untuk mengajukan dua nama calon pengganti kepada MPR.
Selanjutnya, MPR memilih salah satu dari dua calon tersebut untuk mengisi jabatan wakil presiden hingga berakhirnya masa jabatan pemerintahan periode 2024–2029.
Mekanisme ini berbeda dengan penggantian presiden apabila terjadi kekosongan jabatan presiden. Dalam ketentuan Pasal 8 ayat (2), pengisian jabatan wakil presiden dilakukan melalui pemilihan oleh MPR berdasarkan dua nama yang diajukan Presiden.
Bagaimana Nasib Usulan Pemakzulan Jika Gibran Mundur?
Salah satu pertanyaan penting dari perkembangan politik ini adalah bagaimana kelanjutan usulan Hak Menyatakan Pendapat apabila Gibran benar-benar mengundurkan diri.
Secara konstitusional, pengunduran diri dan pemakzulan merupakan dua mekanisme berbeda.
Pasal 7A UUD 1945 mengatur alasan pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden, termasuk apabila terbukti melakukan pelanggaran hukum atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.
Sementara itu, Pasal 7B mengatur tahapan pemberhentian melalui DPR, Mahkamah Konstitusi, dan MPR.
Apabila wakil presiden mengundurkan diri sebelum keputusan MPR mengenai pemberhentian diambil, terdapat ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD sebagaimana telah diubah, yang mengatur bahwa sidang paripurna MPR untuk memutus usulan pemberhentian tidak dilanjutkan.
Namun, dalam perkembangan saat ini, usulan HMP masih berada dalam tahapan awal di DPR. Karena itu, belum tepat menyimpulkan seluruh proses politik tersebut otomatis gugur hanya berdasarkan kabar penyerahan surat pengunduran diri.
Kepastian mengenai status jabatan Gibran dan tindak lanjut proses di parlemen masih bergantung pada perkembangan formal di lembaga negara terkait.
Menanti Sikap Resmi Prabowo, DPR, dan MPR
Rangkaian peristiwa pada 10–11 November 2026 memperlihatkan bahwa persoalan dokumen pendidikan Gibran telah berkembang menjadi persoalan politik dan ketatanegaraan.
Di satu sisi, putusan MA membatalkan surat keterangan penyetaraan pendidikan yang pernah digunakan dalam proses pencalonan wakil presiden. Di sisi lain, 120 anggota DPR dari delapan fraksi telah mengajukan Hak Menyatakan Pendapat untuk memproses persoalan tersebut melalui mekanisme parlemen.
Kini, perhatian publik tertuju pada tindak lanjut surat pengunduran diri Gibran yang diberitakan telah diserahkan kepada Presiden Prabowo dan rencana penyampaian surat kepada MPR pada Kamis (12/11/2026).
Rapat paripurna DPR pada hari yang sama juga menjadi agenda penting untuk melihat kelanjutan usulan HMP.
Dua proses tersebut berpotensi menentukan arah perkembangan politik nasional sekaligus masa depan kepemimpinan pemerintahan hingga 2029.
Publik kini menantikan keputusan resmi lembaga negara: apakah pengunduran diri Gibran akan diproses melalui mekanisme konstitusional, atau dinamika politik di DPR akan berlanjut ke tahapan berikutnya.*
.jpg)
.jpg)
Gibran serahkan surat pengunduran diri kepada Prabowo. Di saat bersamaan, 120 anggota DPR ajukan HMP terkait polemik dokumen pendidikan.