120 Anggota DPR Usulkan Hak Menyatakan Pendapat terhadap Gibran, Dibahas di Paripurna 12 November

Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa saat memberikan keterangan kepada awak media di Gedung Nusantara II Kompleks Parlemen Senayan Jakarta Rabu 11 November 2026 (Foto: dpr.go.id)

RIWARA.id, JAKARTA – Usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah memenuhi persyaratan minimal untuk diproses di DPR RI. Sebanyak 120 anggota DPR dari delapan fraksi menandatangani usulan tersebut.

Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa menyampaikan hal itu setelah Rapat Pimpinan DPR bersama anggota pengusul HMP di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/11/2026).

Saan menjelaskan, jumlah pengusul telah melampaui ketentuan minimal, yakni 25 anggota DPR yang berasal dari lintas fraksi.

“Berdasarkan dokumen yang sudah kita rekap, sesuai dengan yang ditandatangani, adalah jumlahnya 120 orang. Dan ini sudah melebihi syarat minimal yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ujar Saan.

Dengan terpenuhinya persyaratan jumlah dan keterwakilan fraksi, pimpinan DPR akan menindaklanjuti usulan tersebut melalui mekanisme kelembagaan.

Delapan Fraksi DPR Ikut Mengusulkan

Berdasarkan rekapitulasi yang disampaikan Saan, 120 anggota DPR yang menandatangani usulan HMP berasal dari delapan fraksi dengan rincian:

Fraksi PDI Perjuangan: 14 anggota

Fraksi Partai Golkar: 11 anggota

Fraksi Partai Gerindra: 11 anggota

Fraksi Partai NasDem: 19 anggota

Fraksi PKB: 18 anggota

Fraksi PKS: 28 anggota

Fraksi PAN: 1 anggota

Fraksi Partai Demokrat: 18 anggota

Jumlah tersebut menunjukkan bahwa usulan tidak hanya berasal dari satu kelompok fraksi, melainkan melibatkan anggota lintas fraksi di DPR.

Akan Dibawa ke Rapat Paripurna

Saan mengatakan, setelah menerima dokumen usulan, pimpinan DPR akan membahas tindak lanjutnya melalui rapat pimpinan dan Badan Musyawarah (Bamus).

Hasil pembahasan tersebut kemudian akan diteruskan ke rapat paripurna sesuai mekanisme yang berlaku.

“Jadi akan kami rapat pimpinan dan nanti karena kami Bamus-kan, apakah nanti akan kami teruskan di rapat paripurna. Dan rapat paripurna tentu rapat paripurna yang terdekat. Jadi di rapat paripurna ini akan kami teruskan,” kata Saan.

Dalam agenda DPR yang disampaikan untuk Kamis (12/11/2026), terdapat pembahasan mengenai pengumuman usul penggunaan hak anggota DPR RI.

Dengan demikian, usulan HMP terhadap Gibran dijadwalkan masuk dalam tahapan pembahasan di forum paripurna DPR.

Berkaitan dengan Polemik Persyaratan Wakil Presiden

Usulan HMP tersebut berkaitan dengan polemik ijazah Gibran Rakabuming Raka dan dugaan bahwa Wakil Presiden tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai pejabat negara.

Substansi pengajuan merujuk pada Pasal 79 ayat (4) huruf c Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3). Ketentuan tersebut mengatur hak DPR untuk menyatakan pendapat terhadap dugaan pelanggaran hukum oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden maupun dugaan tidak lagi terpenuhinya persyaratan sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Namun, terpenuhinya syarat pengajuan HMP tidak berarti DPR telah mengambil keputusan untuk memberhentikan Wakil Presiden.

Usulan tersebut masih harus melalui tahapan pembahasan dan pengambilan keputusan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Karena itu, agenda paripurna menjadi bagian dari proses kelembagaan untuk menindaklanjuti usulan 120 anggota DPR tersebut.

Perkembangan selanjutnya akan bergantung pada pembahasan dan keputusan DPR melalui mekanisme yang berlaku.*