Prabowo Ungkap Tambang Ilegal Produksi 500 Kg Emas per Bulan, Nilainya Hampir Rp15 Triliun

Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato dalam peringatan HUT ke-15 Partai NasDem di Jakarta Rabu 11 November 2026 Dalam kesempatan itu Prabowo menyoroti dugaan tambang emas ilegal yang disebut beroperasi selama delapan tahun (Foto: Dok. Riwara.id)

JAKARTA, RIWARA.id – Presiden Prabowo Subianto mengungkap dugaan praktik pertambangan emas ilegal berskala besar yang disebut mampu menghasilkan hingga 500 kilogram emas setiap bulan. Aktivitas tambang tersebut diklaim telah berlangsung selama delapan tahun tanpa izin.

Prabowo menyampaikan hal itu saat memberikan pidato dalam peringatan HUT ke-15 Partai NasDem di Jakarta, Rabu malam (11/11/2026). Ia menilai praktik tersebut sebagai bentuk perampasan kekayaan negara yang seharusnya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat.

Menurut Prabowo, apabila produksi mencapai 500 kilogram emas per bulan, jumlahnya setara sekitar enam ton dalam setahun. Dengan nilai yang ia perkirakan, hasil tambang tersebut dapat mencapai hampir 800 juta dolar AS atau sekitar Rp15 triliun.

“Bayangkan, delapan tahun beroperasi tanpa izin,” demikian substansi pernyataan Prabowo dalam pidatonya.

Presiden menyoroti besarnya potensi kekayaan negara yang dapat hilang apabila sumber daya alam dikelola melalui kegiatan pertambangan tanpa izin dan tidak memberikan kontribusi yang semestinya kepada negara.

Prabowo Soroti Kebocoran Kekayaan Negara

Prabowo menegaskan bahwa pemerintah harus menjaga kekayaan alam Indonesia agar tidak terus dinikmati oleh pihak-pihak yang mengambil keuntungan secara ilegal.

Ia mengaitkan persoalan tambang ilegal dengan agenda pemerintah untuk memperbaiki tata kelola negara, menutup kebocoran anggaran, serta memastikan sumber daya nasional digunakan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat.

Namun, dalam pidato tersebut, Prabowo tidak menyebutkan secara spesifik lokasi tambang, perusahaan atau pihak yang diduga mengoperasikan kegiatan tersebut.

Karena itu, angka produksi dan nilai ekonomi yang disampaikan Presiden masih perlu ditelusuri lebih lanjut melalui keterangan kementerian dan lembaga terkait, termasuk aparat penegak hukum serta instansi yang berwenang mengawasi pertambangan.

Pengawasan Tambang Jadi Sorotan

Pengungkapan tersebut kembali menempatkan pengawasan pertambangan ilegal sebagai persoalan penting dalam pengelolaan sumber daya alam Indonesia.

Selain berpotensi mengurangi penerimaan negara, kegiatan pertambangan tanpa izin juga perlu ditelusuri dari sisi kepatuhan perizinan, dampak lingkungan, dan tanggung jawab pemulihan wilayah tambang.

Pemerintah diharapkan dapat menjelaskan langkah penindakan dan pengawasan terhadap praktik yang dimaksud agar pengungkapan Presiden tidak berhenti sebagai pernyataan politik, tetapi ditindaklanjuti dengan penegakan hukum yang transparan.

Prabowo menegaskan bahwa kekayaan Indonesia harus dikelola untuk kepentingan rakyat, bukan dibiarkan menjadi sumber keuntungan ilegal bagi segelintir pihak.*