RIWARA.id – Presiden Prabowo Subianto berencana menerapkan pendidikan gratis mulai jenjang Taman Kanak-Kanak (TK) hingga menengah, bahkan perguruan tinggi negeri (PTN). Hal itu sejalan dengan rencana wajib belajar 13 tahun.
Arahan tersebut merupakan hasil rapat terbatas yang digelar Presiden Prabowo di Istana Merdeka pada Rabu 23 September 2026. Merespons hasil rapat tersebut, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti menyatakan adanya perubahan regulasi pendanaan pendidikan tahun ini.
Dana Bantuan Operasional (BOS) yang selama ini difokuskan pada jenjang SD ke atas, kini akan diperluas ke tingkat TK. Selain itu, penguatan pendidikan gratis juga akan dilakukan dengan pemanfaatan Program Indonesia Pintar (PIP).
Mulai tahun ini, semua siswa SD dan TK mendapatkan dukungan Dana BOS, sementara PIP ditujukan bagi peserta didik dari keluarga tidak mampu.
Dana BOS dapat digunakan untuk memenuhi sejumlah kebutuhan pendidikan di sekolah, termasuk pembelian buku dengan alokasi hingga 10%. Dana ini juga dapat mendukung kegiatan ekstrakurikuler resmi di sekolah. Lalu, buku cetak dan digital juga disediakan melalui fasilitas pemerintah.
“Jumlahnya (penerima) berapa, nanti akan kami sampaikan, termasuk komitmen wajib belajar 13 tahun. Karena ada wajib belajar, maka nanti ada komitmen untuk dukungan dari pemerintah,” kata Abdul Mu’ti dikutip Riwara.id dari akun Instagram @indonesiago.id, Kamis 24 September 2026.
Pendidikan Gratis di PTN
Selain pendidikan gratis mulai TK, Presiden Prabowo juga menginstruksikan jajarannya terkait rencana program pendidikan gratis di PTN. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto menjelaskan jika pemerintah telah membahas sejumlah opsi untuk realisasi kebijakan tersebut.
Perhitungan dilakukan dengan melihat berbagai komponen pembiayaan perguruan tinggi, mulai dari penerimaan uang kuliah tunggal (UKT), iuran pengembangan institusi (IPI) jalur mandiri, hingga sumber pendapatan lain yang ada di PTN.
“Beberapa hitungan-hitungan sudah kita lakukan seperti UKT, kemudian berapa IPI pada jalur mandiri, dan juga pendapatan lainnya, karena di Perguruan Tinggi Negeri itu kadang-kadang pendapatan dari pascasarjana untuk menyubsidi program sarjana,” ujar Brian.
Kajian terkait kebutuhan pembiayaan pendidikan tinggi gratis, sebelumnya telah dilakukan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi untuk melihat kebutuhan anggaran dan berbagai kemungkinan penerapannya.
Menurut Brian, hasil perhitungan tersebut akan dibahas dengan mempertimbangkan anggaran yang tersedia dalam APBN. Pemerintah ingin memastikan jika kebijakan dapat dirancang secara terukur dan berkelanjutan.
“Bapak Presiden menginginkan program kuliah gratis ini bisa diterapkan secepatnya. Namun, kita akan lakukan secara bertahap, tidak langsung,” ungkap Brian.
Presiden juga menginstruksikan agar kajian dilakukan lebih mendalam dengan pembentukan tim khusus yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno.
Tim tersebut akan melibatkan sejumlah kementerian terkait termasuk Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Agama, Kementerian Keuangan, serta Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.
Brian berharap dalam dua minggu hingga satu bulan, tim dapat menghasilkan perhitungan yang lebih matang dan tahapan pelaksanaan yang lebih jelas. Hasilnya akan kembali dilaporkan kepada Presiden sebagai dasar penetapan tahap berikutnya.
Presiden Prabowo Subianto akan menerapkan pendidikan gratis mulai TK hingga jenjang menengah, dan PTN. Pemerintah kini tengah membahas skema anggarannya.