JOMBANG, RIWARA.ID- Panggung arena Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang, Jawa Timur, semakin hangat. Di saat para muktamirin tengah sibuk mengawal transisi kepemimpinan baru Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), mereka dikejutkan beredar sebuahnya buku berisi kritikan pedas.
Buku bertajuk "Dosa-dosa Besar Kepemimpinan PBNU Periode 2021–2026: Mengapa Kita Harus Memilih Pemimpin Baru PBNU di Abad ke-2" itu diterbitkan oleh pihak yang mengatasnamakan Forum Kedaulatan Warga Nahdliyin. Buku ini beredar sejak Sabtu lalu, 29 Agustus 2026.
Di dalamnya, lembar demi lembar menyuarakan kritik tajam terhadap kepengurusan PBNU era KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) dan KH Miftachul Akhyar. Isinya menyoroti berbagai sudut pandang—mulai dari tata kelola internal organisasi, langkah politik, ideologi, konsesi tambang, hingga jalinan komunikasi PBNU dengan jaringan internasional.
Bahkan, beberapa bab menggunakan narasi yang amat lugas, seperti "Nafsu Kuasa Otoriter dan Sentralistik (Markaziyah)" hingga tulisan yang menyentil tuduhan "Pelanggaran Nyata Khittah NU".
Sorotan Soal Adab dan Etika Berorganisasi
Peredaran buku ini tak pelak memantik respons beragam dari kalangan muktamirin dan pengurus daerah. Sebagian menganggap kritik dalam sebuah kontestasi adalah hal lumrah, namun tidak sedikit yang menyayangkan diksi serta narasi menyerang di tengah momen krusial organisasi.
Salah seorang pengurus PCNU asal Jawa Barat mengungkapkan keprihatinannya. Menurutnya, perebutan pimpinan tertinggi PBNU semestinya tetap berpijak pada nilai-nilai persaudaraan (ukhuwah), tabayun, serta adab khas warga Nahdliyin.
"Kalau memang ada kritik terhadap kepemimpinan PBNU, sampaikan melalui forum yang sesuai dan dengan cara-cara yang bermartabat," tegasnya. Ia menambahkan bahwa arena Muktamar seharusnya menjadi ruang mempererat silaturahmi, bukannya ajang saling serang yang berpotensi memicu keretakan internal.
Dinamika ini berkembang di tengah perubahan skema pemilihan. Sebelumnya, muktamirin meloloskan keputusan penting untuk mengubah sistem pemilihan Ketua Umum PBNU dari one man one vote menjadi mekanisme Ahlul Halli wal 'Aqdi (AHWA).
PBNU 2021–2026 Resmi Demisioner
Di tengah riak-riak perbedaan pendapat tersebut, agenda utama Muktamar tetap bergulir menuju puncaknya. Pada Minggu (30/8/2026), laporan pertanggungjawaban Pengurus Besar NU periode 2021–2026 secara resmi diterima oleh sidang pleno.
Rais 'Aam PBNU, KH Miftachul Akhyar, secara langsung mengumumkan pengunduran diri jajarannya karena telah mengakhiri masa bakti secara resmi.
"Resmi demisioner. Terima kasih atas semuanya, dukungannya selama ini sehingga kami betul-betul bisa melaksanakan tugas-tugas. Semoga Allah SWT membalas dengan berlipat ganda," tutur Kiai Miftachul Akhyar di hadapan ribuan peserta Muktamar.
Senada dengan Rais 'Aam, Ketua Umum PBNU demisioner, KH Yahya Cholil Staquf, menyampaikan rasa lega karena seluruh laporan pertanggungjawaban kerja selama lima tahun terakhir dapat diterima dengan baik oleh muktamirin.
Gus Yahya menutup masa jabatannya dengan menyampaikan apresiasi mendalam sekaligus permohonan maaf kepada seluruh struktur pengurus dari tingkat pusat, wilayah, cabang, hingga ranting.
"Terima kasih atas kerja sama selama ini, mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Semoga PBNU masa khidmah yang akan datang adalah PBNU yang jauh lebih baik dari periode sebelumnya," ujar Gus Yahya mengakhiri penyampaiannya.
Dengan resminya status demisioner bagi pengurus lama, Muktamar ke-35 NU kini sepenuhnya memasuki babak baru. Seluruh mata kini tertuju pada musyawarah sembilan kiai sepuh di tim AHWA yang akan menentukan nakhoda baru PBNU untuk memimpin Nahdlatul Ulama memasuki abad keduanya. ***
Kontestasi Muktamar ke-35 NU di Jombang memanas dengan beredarnya buku berisi kritik kepemimpinan PBNU. Benarkah ini bentuk kampanye hitam?