SURAKARTA, RIWARA.id — Baru dua tahun menduduki takhta, Sri Susuhunan Pakubuwana IV sudah menghadapi persoalan besar. Raja muda yang dikenal sebagai Sunan Bagus itu ingin mengangkat kembali kewibawaan Kasunanan Surakarta, tetapi langkah politiknya justru membuat hubungan dengan Yogyakarta, Mangkunegaran, VOC, dan sebagian pejabat senior keraton semakin tegang.
Puncaknya terjadi pada November 1790.
Pasukan dari Yogyakarta dan Mangkunegaran bergerak menuju Surakarta. VOC juga menempatkan pasukannya di sekitar benteng mereka. Sementara di dalam keraton, sejumlah pejabat senior mendesak Pakubuwana IV menyingkirkan para penasihat keagamaannya.
Peristiwa tersebut kemudian dikenal sebagai Pakepung, atau pengepungan Keraton Surakarta.
Pada 26 November 1790, Pakubuwana IV akhirnya menyerahkan para penasihat yang berada di lingkaran terdekatnya kepada VOC. Mereka kemudian diasingkan.
Pakepung menjadi salah satu peristiwa penting dalam sejarah pemerintahan Pakubuwana IV. Peristiwa itu menunjukkan betapa sempitnya ruang gerak seorang raja Surakarta pada akhir abad ke-18 ketika kepentingan keraton, Yogyakarta, Mangkunegaran, dan kekuatan kolonial saling berhadapan.
Pakubuwana IV Naik Takhta pada Usia Muda
Pakubuwana IV lahir sebagai Raden Mas Gusti Subadaya pada 1768. Sejumlah sumber mencatat tanggal kelahirannya 31 Agustus, sementara sumber lain mencatat 2 September 1768.
Ia merupakan putra Pakubuwana III dari Kanjeng Ratu Beruk dan naik takhta pada 29 September 1788.
Saat itu usianya baru sekitar 20 tahun.
Ia kemudian dikenal dengan julukan Sunan Bagus, antara lain karena naik takhta pada usia muda dan dikenal memiliki penampilan menarik.
Pakubuwana IV memerintah Kasunanan Surakarta hingga 1820. Arsip-arsip yang kini dihimpun dalam portal Sejarah Nusantara milik Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) juga memperlihatkan adanya korespondensi antara Batavia dan Surakarta pada masa pemerintahannya, termasuk surat-surat bertanggal 1788, 1792, 1793, dan tahun-tahun berikutnya.
Namun, kerajaan yang diwarisinya bukan lagi Mataram yang utuh.
Surakarta Sudah Berubah Sejak Perjanjian Giyanti
Pakubuwana IV lahir dan tumbuh setelah perubahan besar dalam politik Jawa.
Perjanjian Giyanti pada 1755 membagi wilayah Mataram antara Kasunanan Surakarta di bawah Pakubuwana III dan Pangeran Mangkubumi yang kemudian menjadi Sultan Hamengkubuwana I di Yogyakarta.
Dua tahun kemudian, Perjanjian Salatiga 1757 melahirkan kedudukan Mangkunegaran di bawah Raden Mas Said atau Mangkunegara I.
Akibatnya, ketika Pakubuwana IV naik takhta, Surakarta tidak lagi berdiri sebagai satu-satunya pusat kekuasaan penerus Mataram.
Di sebelahnya terdapat Yogyakarta.
Di dalam lingkungan politik Jawa juga telah berdiri Mangkunegaran.
Hubungan antara ketiga pusat kekuasaan tersebut kemudian menjadi salah satu persoalan utama yang harus dihadapi Pakubuwana IV.
Keadaan semakin rumit karena pengaruh pemerintah kolonial Belanda terhadap urusan kerajaan juga telah mengakar sejak masa sebelumnya.
Ambisi Mengembalikan Wibawa Surakarta
Pakubuwana IV memiliki sikap yang berbeda dibandingkan pendahulunya.
Ia tidak ingin sekadar menjalankan pemerintahan sebagai raja yang menerima keadaan politik setelah pembagian Mataram.
Ia mempunyai gagasan untuk meningkatkan kembali kedudukan Kasunanan Surakarta.
Menurut sejarawan M.C. Ricklefs, yang menjadi salah satu rujukan penting mengenai periode ini, lingkungan politik Pakubuwana IV pada awal pemerintahannya mulai diisi kelompok baru yang memiliki pandangan keagamaan dan politik berbeda dari kelompok pejabat yang telah mapan.
Kelompok tersebut memiliki pengaruh besar terhadap sang raja.
Mereka meyakinkan Pakubuwana IV mengenai kedudukan Surakarta sebagai kerajaan yang memiliki posisi utama dalam garis penerus Mataram.
Gagasan tersebut memiliki konsekuensi politik yang besar.
Sebab, pengakuan terhadap Surakarta sebagai kerajaan yang lebih senior dapat dipandang bertentangan dengan keseimbangan politik yang terbentuk setelah Giyanti.
Bagi Yogyakarta, hal itu tentu bukan persoalan kecil.
Jika Surakarta dianggap memiliki kedudukan lebih tinggi, maka dasar kesetaraan politik yang berkembang setelah pembagian Mataram akan ikut dipersoalkan.
Kelompok Baru di Lingkaran Raja
Pada awal pemerintahannya, Pakubuwana IV mengangkat sejumlah tokoh baru ke posisi penting.
Kelompok tersebut memiliki latar belakang keagamaan yang berbeda dari sebagian pejabat agama yang telah lama berpengaruh di lingkungan keraton.
Ricklefs, dengan merujuk antara lain pada Serat Wicara Keras karya Mas Ngabei Sastrawikrama atau Yasadipura III, mencatat adanya pertentangan antara kelompok keagamaan yang telah mapan dengan kelompok baru di sekitar raja.
Kelompok baru tersebut antara lain dikaitkan dengan tarekat Syattariyah.
Pertentangan itu tidak berhenti sebagai perbedaan pandangan keagamaan.
Ia berkembang menjadi persoalan politik.
Para pejabat lama merasa kedudukan mereka terancam, sementara kelompok baru memperoleh kepercayaan langsung dari Pakubuwana IV.
Dalam keadaan seperti itu, setiap keputusan raja mudah dibaca sebagai bagian dari agenda politik yang lebih besar.
Termasuk ketika muncul gagasan untuk memperkuat kedudukan Surakarta terhadap Yogyakarta.
Yogyakarta Mulai Merasa Terancam
Dari sudut pandang Yogyakarta, langkah Pakubuwana IV menimbulkan kekhawatiran.
Sultan Hamengkubuwana I dan lingkungan politik Yogyakarta khawatir Surakarta sedang menyiapkan langkah untuk mengembalikan Mataram menjadi satu kerajaan.
Kekhawatiran tersebut semakin besar karena Hamengkubuwana I sudah berusia lanjut.
Jika terjadi perubahan kekuasaan di Yogyakarta, terdapat kemungkinan situasi tersebut dimanfaatkan Surakarta untuk melakukan intervensi.
Namun, persoalannya tidak sesederhana rencana perang.
Ricklefs mencatat bahwa Pakubuwana IV sebenarnya tidak serta-merta merencanakan operasi militer untuk menaklukkan Yogyakarta. Ia lebih menginginkan VOC mengakui posisi utama Surakarta di antara kerajaan-kerajaan penerus Mataram.
Masalahnya, desas-desus mengenai kemungkinan perang berkembang lebih cepat daripada penjelasan politik sang raja.
Yogyakarta merasa terancam.
Mangkunegaran ikut mencemaskan masa depannya.
Sementara pejabat senior Surakarta yang tersingkir dari lingkaran kekuasaan mulai mencari dukungan VOC.
VOC Ikut Masuk dalam Persoalan Keraton
VOC sendiri memiliki alasan untuk mencurigai perkembangan di Surakarta.
Hubungan antara Pakubuwana IV dan pejabat Belanda tidak selalu baik. Sejumlah pejabat kolonial di Surakarta juga menjadi sasaran ketidakpuasan sang raja.
Di tengah ketegangan tersebut, muncul desas-desus mengenai kemungkinan adanya rencana kekerasan terhadap orang-orang Eropa di Jawa.
Kebenaran desas-desus itu sendiri tidak pernah sesederhana kabar yang beredar.
Tetapi bagi VOC, kabar tersebut cukup untuk menimbulkan kekhawatiran.
Situasi kemudian berkembang menjadi persoalan keamanan.
VOC mulai melihat kemungkinan bahwa perubahan politik di Surakarta dapat mengganggu keseimbangan kekuasaan yang selama ini mereka pertahankan di Jawa.
Sementara itu, Yogyakarta dan Mangkunegaran memiliki kepentingan masing-masing untuk memastikan kebijakan Pakubuwana IV tidak berkembang menjadi ancaman bagi keberadaan mereka.
Akhirnya, kepentingan yang berbeda itu bertemu pada satu titik: menekan Pakubuwana IV.
Pakepung, Keraton Surakarta Dikepung
Pada November 1790, ketegangan mencapai puncaknya.
Pasukan Yogyakarta dan Mangkunegaran bergerak menuju Surakarta. VOC juga mengirim pasukan untuk memperkuat kedudukannya.
Keraton berada dalam tekanan dari luar sekaligus dari dalam.
Di dalam istana, para pejabat senior dan kerabat raja meminta Pakubuwana IV menghentikan pengaruh para penasihat barunya.
Mereka dianggap sebagai sumber persoalan yang membuat hubungan Surakarta dengan VOC, Yogyakarta, dan Mangkunegaran memburuk.
Peristiwa pengepungan inilah yang kemudian dikenal sebagai Pakepung.
Pusat Kajian Javanologi Universitas Sebelas Maret mencatat Pakepung terjadi pada November 1790, hanya sekitar dua tahun setelah Pakubuwana IV naik takhta. Pengepungan tersebut dilakukan oleh aliansi VOC, Yogyakarta, dan Mangkunegaran yang menilai kebijakan Pakubuwana IV dapat mengganggu posisi politik mereka.
Bagi seorang raja muda, situasinya sangat sulit.
Ia memiliki pasukan dan persenjataan di dalam keraton, tetapi menghadapi kekuatan yang lebih besar dan dukungan politik yang luas.
Di satu sisi terdapat VOC.
Di sisi lain terdapat Yogyakarta dan Mangkunegaran.
Sementara dari dalam keraton sendiri muncul tekanan agar ia mengalah.
26 November 1790, Pakubuwana IV Mengalah
Pada akhirnya, Pakubuwana IV memilih jalan kompromi.
Pada 26 November 1790, ia menyerahkan para penasihat yang berada di lingkaran politik dan keagamaannya kepada VOC.
Mereka kemudian diasingkan.
Pakubuwana IV juga menyampaikan permohonan pengampunan kepada VOC.
Dengan keputusan tersebut, pengepungan dapat diakhiri tanpa perang besar yang menghancurkan Keraton Surakarta.
Bagi VOC, penyelesaian itu tentu jauh lebih menguntungkan dibandingkan perang terbuka.
Pusat kekuasaan Surakarta tetap dipertahankan, tetapi kelompok yang dianggap mengancam keseimbangan politik disingkirkan.
Pusat Kajian Javanologi UNS mencatat bahwa setelah Pakepung, penasihat-penasihat Pakubuwana IV diserahkan untuk diasingkan.
Peristiwa itu sekaligus memperlihatkan bahwa meskipun Pakubuwana IV tetap menjadi raja, ruang geraknya dalam menghadapi kekuatan politik di sekelilingnya sangat terbatas.
Mangkunegaran Mendapat Posisi Lebih Permanen
Pakepung juga memiliki konsekuensi bagi Mangkunegaran.
VOC kemudian memperkuat hubungan dengan Mangkunegara.
Dalam konteks ini, Mangkunegaran memperoleh jaminan politik dan ekonomi yang semakin kuat.
Pada 1792, VOC menetapkan pengaturan mengenai pewarisan wilayah Mangkunegaran yang disebut terdiri atas sekitar 4.000 cacah.
Dengan demikian, kedudukan Mangkunegaran semakin kokoh sebagai salah satu pusat kekuasaan yang berdiri berdampingan dengan Surakarta dan Yogyakarta.
Situasi tersebut membuat cita-cita untuk mengembalikan Mataram dalam satu pusat kekuasaan semakin sulit diwujudkan.
Pakepung Tidak Mengakhiri Cita-Cita Pakubuwana IV
Meski kalah dalam Pakepung, Pakubuwana IV tidak serta-merta kehilangan seluruh cita-cita politiknya.
Ia tetap menjadi figur yang penting dalam sejarah Surakarta karena berusaha memperkuat kedudukan keraton di tengah dominasi kekuatan kolonial.
Bahkan, dalam perjalanan pemerintahannya, hubungan dengan kekuatan kolonial terus mengalami perubahan.
Kekuasaan Eropa sendiri juga berubah.
VOC akhirnya dibubarkan pada 1799, dan pemerintahan kolonial Hindia Belanda mengambil alih berbagai aset serta kewajibannya.
Dengan demikian, masa pemerintahan Pakubuwana IV merupakan periode peralihan penting, bukan hanya bagi Surakarta tetapi juga bagi perubahan bentuk kekuasaan kolonial di Jawa.
Arsip ANRI menunjukkan bahwa hubungan administratif dan politik antara Batavia dan Surakarta terus berlangsung sepanjang pemerintahan Pakubuwana IV, dengan sejumlah surat resmi yang tersimpan dari 1788 hingga awal abad ke-19.
Raja yang Juga Dikenang Lewat Karya Sastra
Di luar politik, Pakubuwana IV memiliki warisan intelektual dan kebudayaan yang cukup kuat.
Namanya kerap dikaitkan dengan Serat Wulangreh, karya yang berisi ajaran mengenai etika, perilaku, dan kehidupan manusia, terutama bagi kalangan bangsawan.
Karena itu, sosok Pakubuwana IV tidak hanya dikenang sebagai raja yang berhadapan dengan VOC dan mengalami Pakepung.
Ia juga dipandang sebagai salah satu raja Surakarta yang memberikan perhatian besar terhadap kehidupan spiritual dan kesusastraan Jawa.
Warisan tersebut membuat citra Pakubuwana IV cukup berbeda dari gambaran seorang penguasa yang semata-mata terjebak dalam konflik politik.
Di satu sisi ia adalah raja yang memiliki ambisi besar.
Di sisi lain, ia juga merupakan patron kebudayaan dan sastra keraton.
Dua Tahun yang Menentukan
Pakubuwana IV memerintah selama lebih dari tiga dekade, dari 1788 hingga 1820.
Namun, dua tahun pertama pemerintahannya sudah cukup untuk memperlihatkan persoalan besar yang akan terus membayangi Kasunanan Surakarta.
Ia ingin mengangkat kembali kewibawaan kerajaan.
Ia membangun lingkaran politik baru.
Ia berusaha memperkuat posisi Surakarta.
Tetapi kebijakan tersebut membuat Yogyakarta, Mangkunegaran, pejabat senior keraton, dan VOC melihatnya sebagai potensi ancaman.
Akibatnya, pada 1790, keraton yang baru dua tahun dipimpinnya harus menghadapi pengepungan.
Pakepung kemudian berakhir tanpa Pakubuwana IV kehilangan takhta.
Tetapi harga politiknya tidak kecil.
Para penasihat yang selama ini berada di dekatnya harus diserahkan.
Peninggalan Pakubuwana IV
Pakubuwana IV wafat pada 1 Oktober 1820 menurut sejumlah sumber, sementara sumber lain mencatat 2 Oktober.
Ia kemudian digantikan putranya, Pakubuwana V.
Lebih dari tiga dekade sebelumnya, ia naik takhta sebagai raja muda dengan cita-cita memperkuat kembali Kasunanan Surakarta.
Ia menghadapi realitas politik yang jauh lebih rumit: Mataram telah terpecah, Yogyakarta berdiri sebagai kerajaan sendiri, Mangkunegaran semakin mapan, sementara kekuatan kolonial memiliki pengaruh besar dalam urusan kerajaan.
Pakepung 1790 menjadi gambaran paling jelas mengenai situasi tersebut.
Seorang raja masih memegang takhta, tetapi untuk mempertahankan takhtanya ia harus berhadapan dengan kekuatan yang dapat mengepung keratonnya sendiri.
Dan pada akhirnya, Pakubuwana IV memilih bertahan.
Ia menyerahkan para penasihatnya, meminta pengampunan, dan tetap menjadi Susuhunan Surakarta hingga akhir hayat.
Itulah salah satu ironi terbesar pemerintahan Pakubuwana IV: ambisinya untuk mengembalikan kewibawaan Surakarta justru mempertemukannya dengan kekuatan yang membuat batas-batas politik Mataram semakin sulit diubah.*
,%20mempertemukan%20para%20seniman,%20penari,%20dan%20tokoh%20budaya%20dalam%20upaya%20melestarikan%20seni%20tari%20tradisi%20Indonesia..jpg)
Pakubuwana IV berusaha mengangkat kembali kewibawaan Kasunanan Surakarta. Ambisinya memicu Pakepung 1790, saat keraton dikepung Yogyakarta, Mangkunegaran dan VOC.