RIWARA.id – Pemasangan baliho bertuliskan “Karaton Surakarta Wajib Dilestarikan” di kawasan Gapura Gladag, pintu masuk sisi utara Kearaton,menjadi sinyal kuat pulihnya hubungan strategis antara pihak keraton dengan pemerintah pusat.
Langkah ini dinilai bukan sekadar seremoni visual, melainkan sebuah momentum besar untuk merekatkan kembali ikatan historis yang sempat renggang selama puluhan tahun.
Tanggapan positif tersebut datang langsung dari KPH Eddy Wirabhumi. Menurutnya, keberadaan baliho tersebut harus dibaca dalam koridor yang lebih luas, terutama terkait komitmen Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui Kementerian Kebudayaan dalam menjaga warisan sejarah.
Eddy menegaskan bahwa bertemunya kembali visi antara keraton dan negara memiliki arti yang sangat krusial. Terutama dalam memperkuat sistem ketahanan budaya nasional di tengah gempuran modernisasi.
Budaya, lanjut Eddy, bukan sekadar urusan masa lalu atau peninggalan usang. Sektor ini merupakan salah satu pilar utama pertahanan negara y ang sering kali luput dari perhatian publik dan pengambil kebijakan.
“Ini adalah menyambungkan hubungan keraton dengan negara, keraton dengan pemerintah. Memang dimulai dari Kementerian Kebudayaan, tetapi jangan lupa bahwa di antara elemen-elemen penting pertahanan negara, pertahanan budaya justru menempati posisi yang sangat penting,” ujar Eddy.
Ia menambahkan, fondasi Indonesia sebagai bangsa yang menganut prinsip Bhinneka Tunggal Ika sangat bergantung pada kekuatan karakternya. Kekuatan tersebut lahir dari keberagaman dan eksistensi pusat-pusat kebudayaan yang tersebar di Nusantara.
Oleh karena itu, tempat-tempat bersejarah seperti Karaton Surakarta sudah sepatutnya mendapatkan perhatian khusus serta perlindungan penuh dari negara agar tidak punah tergerus zaman.
Sebagai informasi, baliho yang kini berdiri tegak di kawasan Gladag tersebut memuat pesan tegas mengenai pelestarian Karaton Surakarta sebagai Cagar Budaya Nasional.
Di dalam baliho tersebut, tampak foto Menteri Kebudayaan Republik Indonesia, Fadli Zon, yang bersanding bersama tokoh sentral keraton, KGPH Panembahan Agung Tedjowulan dan GKR Koes Moertiyah Wandansari.
Bagi Eddy, komposisi figur dan pesan di dalam baliho itu membawa misi ya ng jauh lebih mendalam daripada sekadar pajangan di ruang publik. Fokus utamanya adalah bagaimana mengembalikan peran konkret Karaton sebagai episentrum kebudayaan nasional.
Sinergi yang mulai terbangun kembali ini terbukti tidak mandek di atas kertas. Komunikasi intensif antara pihak Karaton Surakarta dan pemerintah pusat langsung membuahkan hasil nyata di lapangan.
Salah satu dampak instan yang kini sedang berjalan adalah proyek revitalisasi kawasan keraton. Pemerintah tidak hanya menyentuh perbaikan fisik bangunan semata, melainkan juga merambah ke sektor nonfisik.
“Terbukti begitu tersambung langsung masuk revitalisasi. Dari revitalisasi fisik sekarang sudah menuju revitalisasi nonfisik,” kata Eddy menjelaskan progres di lapangan.
Melihat dampak positif yang mulai terasa, Eddy mengimbau kepada seluruh pihak dan kerabat keraton untuk menyatukan barisan. Ia meminta semua elemen menepikan ego sektoral dan tidak terjebak pada konflik-konflik internal yang tidak produktif.
Ia mengingatkan bahwa upaya untuk merajut kembali hubungan formal dan emosional antara Karaton Surakarta dan negara bukanlah perkara mudah. Proses ini memakan waktu yang sangat panjang dan dinasti yang melelahkan.
Pe rjuangan untuk menyamakan frekuensi ini tercatat sudah diupayakan sejak tahun 1946. Menembus waktu hingga tahun 2026, artinya butuh waktu hampir 80 tahun hingga momentum emas ini akhirnya bisa terealisasi.
“Perjuangan ini sudah sejak tahun 1946. Sekarang tahun 2026, artinya sudah sekitar 80 tahun. Kalau kemudian ini menjadi titik awal tersambungnya kembali Karaton dengan negara, tentu harus kita syukuri bersama,” ungkapnya.
Melalui momentum ini, Eddy berharap sinergi antara Karaton Surakarta dan pemerintah terus mengakar kuat. Dengan begitu, keraton bisa kembali mandiri dan kokoh menjalankan fungsinya sebagai penjaga peradaban warisan leluhur.
“Jangan sampai persoalan-persoalan kecil menjadi penghambat tersambungnya Karaton dengan negara. Yang terpenting adalah bagaimana pusat budaya seperti Karaton Surakarta dapat terus dilestarikan dan diperkuat untuk kepentingan bangsa,” pangkasnya.
Baliho Gladag jadi momentum sejarah. KPH Eddy Wirabhumi sebut ini awal pulihnya hubungan Karaton Surakarta dan Negara setelah 80 tahun.