RIWARA.ID — Kualitas internet Indonesia disebut masih tertinggal dibanding sejumlah negara Asia Tenggara meski jumlah penyedia layanan internet atau Internet Service Provider (ISP) nasional terus bertambah.
Hal itu terungkap dalam dokumen Cetak Biru Penyehatan Industri Telekomunikasi Indonesia yang disusun Direktorat Layanan Ekosistem Digital, Ditjen Ekosistem Digital, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), dan diterima redaksi Riwara.id pada Sabtu, 16 Mei 2026.
Dalam blueprint tersebut, Indonesia disebut saat ini memiliki sekitar 1.532 ISP terdaftar. Namun tingginya jumlah provider internet itu dinilai belum mampu menghasilkan kualitas layanan fixed broadband yang kompetitif di kawasan ASEAN.
Dokumen itu mencatat kecepatan fixed broadband Indonesia masih berada di kisaran 43 Mbps dan menempati peringkat ke-119 dunia.
Angka tersebut dinilai jauh tertinggal dibanding:
- Singapura yang telah melampaui 400 Mbps,
- Thailand sekitar 275 Mbps,
- Vietnam di atas 270 Mbps,
- hingga Malaysia sekitar 162 Mbps.
- Banyak ISP, Kualitas Internet Masih Rendah
Dalam blueprint tersebut, Komdigi menilai struktur industri internet Indonesia terlalu terfragmentasi dengan jumlah provider yang sangat banyak.
Kondisi itu disebut memicu persaingan harga yang terlalu agresif sehingga banyak ISP kesulitan melakukan investasi jaringan secara optimal.
“Persaingan harga yang destruktif menyebabkan degradasi kualitas layanan secara sistemik,” demikian tertulis dalam dokumen tersebut.
Blueprint itu menilai banyak provider lebih fokus mempertahankan pelanggan melalui tarif murah dibanding memperkuat kualitas layanan dan modernisasi jaringan.
Akibatnya, peningkatan kualitas internet nasional berjalan lebih lambat dibanding perkembangan kebutuhan ekonomi digital dan konsumsi data masyarakat.
Infrastruktur Dinilai Belum Efisien
Selain persoalan kompetisi harga, blueprint tersebut juga menyoroti infrastruktur telekomunikasi nasional yang dinilai masih belum efisien.
Dokumen itu menyebut duplikasi pembangunan tiang fiber optik dan jaringan internet menyebabkan pemborosan industri hingga sekitar Rp8,4 triliun per tahun.
Pembangunan jaringan yang masih berjalan sendiri-sendiri antar operator disebut membuat biaya industri semakin tinggi dan efisiensi konektivitas nasional menjadi rendah.
Karena itu, blueprint tersebut mengusulkan mandatory infrastructure sharing atau kewajiban berbagi infrastruktur pasif antar operator dan ISP nasional.
Komdigi Siapkan Reformasi Industri Telekomunikasi
Dalam blueprint tersebut, pemerintah juga disebut tengah menyiapkan roadmap reformasi industri telekomunikasi nasional hingga 2030.
Beberapa arah kebijakan yang diusulkan antara lain:
- konsolidasi ISP,
- peningkatan standar Quality of Service (QoS),
- monitoring kualitas jaringan,
- penguatan backbone,
- hingga efisiensi infrastruktur nasional.
Blueprint tersebut menilai industri telekomunikasi nasional perlu bergeser dari kompetisi berbasis harga menuju kompetisi berbasis kualitas jaringan dan investasi jangka panjang.
Internet Indonesia Dinilai Perlu Transformasi Besar
Secara umum, dokumen blueprint Komdigi menunjukkan bahwa pemerintah mulai melihat kualitas konektivitas digital sebagai persoalan strategis nasional.
Meski jumlah ISP terus bertambah, pemerintah menilai kualitas layanan internet nasional belum berkembang secara optimal akibat struktur industri yang terlalu padat dan kompetisi harga yang terlalu agresif.
Dilansir Riwara.id pada Minggu, 17 Mei 2026 dari djed.komdigi.go.id, struktur Ditjen Ekosistem Digital Komdigi saat ini dipimpin Edwin Hidayat Abdullah sebagai Direktur Jenderal.
Hingga berita ini diterbitkan, Riwara.id belum memperoleh tanggapan resmi dari Komdigi terkait implementasi penuh blueprint penyehatan industri telekomunikasi tersebut. Dokumen blueprint itu sendiri masih berupa arah kebijakan dan belum seluruhnya menjadi regulasi final.*
Internet InDeskripsi: Dokumen blueprint penyehatan industri telekomunikasi Komdigi menyoroti masih tertinggalnya kualitas internet Indonesia dibanding sejumlah negara ASEAN. Meski memiliki lebih dari 1.500 ISP, kecepatan fixed broadband nasional dinilai masih rendah.donesia