RIWARA.ID — Dokumen Cetak Biru Penyehatan Industri Telekomunikasi Indonesia yang disusun Direktorat Layanan Ekosistem Digital, Ditjen Ekosistem Digital, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), dan diterima redaksi Riwara.id pada Sabtu, 16 Mei 2026, mengungkap arah baru kebijakan industri internet nasional yang dinilai berpotensi mengubah lanskap telekomunikasi Indonesia secara besar-besaran.
Blueprint tersebut tidak hanya menyoroti rendahnya kualitas internet nasional, tetapi juga memperlihatkan dorongan kuat menuju konsolidasi industri penyedia layanan internet atau Internet Service Provider (ISP).
Dalam dokumen itu, Komdigi menilai struktur industri telekomunikasi Indonesia saat ini terlalu padat dan terfragmentasi.
Indonesia disebut memiliki sekitar 1.532 ISP terdaftar. Namun pasar dinilai secara realistis hanya mampu menopang sekitar 118 hingga 180 ISP yang benar-benar sehat dan kompetitif secara ekonomi.
“Surplus ISP non-viable berkontribusi pada degradasi sistemik industri telekomunikasi nasional,” demikian tertulis dalam blueprint tersebut.
Dokumen itu juga mengaitkan fragmentasi industri dan kompetisi harga yang agresif dengan rendahnya kualitas layanan internet nasional.
Dari Kompetisi Harga ke Kompetisi Kualitas
Blueprint tersebut menunjukkan perubahan paradigma besar dalam kebijakan telekomunikasi nasional.
Jika sebelumnya industri internet Indonesia tumbuh dengan banyak pemain dan kompetisi harga yang ketat, arah baru kebijakan Komdigi kini lebih menekankan:
kualitas jaringan,
efisiensi infrastruktur,
penguatan investasi,
dan konsolidasi industri.
Dalam dokumen tersebut, Komdigi mencontohkan model industri internet di sejumlah negara ASEAN seperti Singapura, Thailand, Vietnam, hingga Malaysia yang memiliki struktur industri lebih terkonsolidasi dengan jumlah pemain lebih sedikit namun memiliki kualitas layanan lebih tinggi.
Sebaliknya, Indonesia dinilai masih berada dalam kondisi industri yang terlalu terfragmentasi sehingga memicu fenomena race to the bottom atau kompetisi berbasis harga yang dianggap destruktif bagi keberlanjutan investasi jaringan.
ISP Kecil Dinilai Sulit Bertahan
Blueprint tersebut juga memuat simulasi viabilitas bisnis ISP berdasarkan jumlah pelanggan.
Dalam simulasi itu, provider internet dengan pelanggan di bawah 5.000 disebut menghadapi tantangan besar untuk mencapai kondisi bisnis yang sehat dan berkelanjutan.
ISP dengan sekitar 500 pelanggan disebut mengalami kerugian operasional bulanan, sementara provider dengan sekitar 1.000 pelanggan juga masih berada pada kondisi margin negatif.
Baru pada kisaran sekitar 5.000 pelanggan sebuah ISP dinilai mulai memasuki batas minimal viable secara ekonomi.
Dokumen tersebut menyebut margin bisnis yang terlalu tipis membuat banyak ISP kecil kesulitan melakukan investasi jaringan, meningkatkan kapasitas bandwidth, hingga menjaga kualitas layanan internet secara optimal.
Akibatnya, kualitas fixed broadband Indonesia dinilai masih tertinggal dibanding sejumlah negara ASEAN lain.
Barrier Industri Akan Diperketat
Selain mendorong konsolidasi, blueprint tersebut juga mengusulkan peningkatan standar teknis dan operasional industri internet nasional.
Beberapa usulan yang tercantum antara lain:
standar latency maksimal 20 milidetik,
service availability minimal 99 persen,
pengukuran kualitas layanan independen,
dokumentasi insiden downtime,
hingga pengawasan kualitas koneksi antar jaringan ISP dan NAP secara lebih ketat.
Blueprint itu juga mengusulkan mandatory infrastructure sharing atau kewajiban berbagi infrastruktur pasif antar operator untuk mengurangi duplikasi pembangunan jaringan yang dinilai menyebabkan pemborosan industri hingga triliunan rupiah per tahun.
Sejumlah usulan tersebut dinilai akan meningkatkan barrier to entry industri telekomunikasi nasional karena membutuhkan investasi infrastruktur dan operasional yang jauh lebih besar dibanding kondisi saat ini.
Operator Besar Dinilai Lebih Siap
Arah kebijakan dalam blueprint tersebut dinilai berpotensi lebih mudah diikuti operator yang telah memiliki:
backbone nasional,
jaringan fiber luas,
kapasitas bandwidth besar,
dan basis pelanggan dalam jumlah tinggi.
Sementara ISP kecil, RT/RW Net, maupun provider wireless lokal diperkirakan menghadapi tekanan lebih besar apabila roadmap konsolidasi industri tersebut diterapkan secara penuh hingga 2030.
Dokumen tersebut menargetkan jumlah ISP aktif nasional secara bertahap berada pada kisaran 118 hingga 180 provider yang dinilai sehat dan kompetitif secara ekonomi.
Struktur Ditjen Ekosistem Digital Mulai Terbuka
Dilansir Riwara.id pada Minggu, 17 Mei 2026 dari hdjed.komdigi.go.id, struktur Ditjen Ekosistem Digital Komdigi saat ini dipimpin Edwin Hidayat Abdullah sebagai Direktur Jenderal.
Sementara posisi Pelaksana Tugas Direktur Layanan Ekosistem Digital dijabat Aryo Pamoragung.
Direktorat tersebut membawahi sejumlah bidang strategis seperti layanan telekomunikasi, harmonisasi regulasi telekomunikasi, hingga pengawasan ekosistem digital nasional.
Reformasi atau Ancaman Kompetisi?
Blueprint tersebut memunculkan perdebatan besar di industri telekomunikasi nasional.
Di satu sisi, reformasi dinilai diperlukan untuk meningkatkan kualitas internet Indonesia yang masih tertinggal dibanding sejumlah negara ASEAN.
Namun di sisi lain, konsolidasi besar-besaran juga dikhawatirkan memicu:
- dominasi pasar oleh pemain besar,
- berkurangnya kompetisi lokal,
- hingga tekanan terhadap ISP skala kecil di daerah.
Dokumen blueprint itu sendiri menunjukkan pemerintah mulai menggeser fokus industri telekomunikasi nasional dari kompetisi berbasis harga menuju kompetisi berbasis kualitas jaringan dan kekuatan investasi jangka panjang.
Hingga berita ini diterbitkan, belum terdapat pernyataan resmi dari Komdigi terkait implementasi penuh blueprint penyehatan industri telekomunikasi tersebut. Dokumen tersebut masih berupa arah kebijakan dan belum seluruhnya menjadi regulasi final.*
okumen blueprint penyehatan industri telekomunikasi dari Komdigi mengungkap arah baru restrukturisasi industri ISP nasional. Pemerintah dinilai mulai mendorong konsolidasi provider internet, peningkatan standar kualitas jaringan, dan efisiensi infrastruktur hingga 2030.